Berita7net – TANGERANG. Puluhan mahasiswa Universitas Raharja menggelar aksi massa memberikan keringanan biaya perkuliahan di masa pandemi Covid-19. Aksi tersebut dilakukan dari hasil mediasi antara pihak mahasiswa dan perwakilan akademik yang tidak menemui titik temu.
Sebelum aksi, mahasiswa sudah melakukan mediasi dengan pihak akademik di dalam kampus. Namun tuntutan mahasiswa tidak terjawab, sehingga mahasiswa menarik diri dari dalam kampus dan menggelar aksi di depan kampus.
Selanjutnya, mahasiswa menjelaskan apa yang menjadi tuntutannya selama pandemi covid-19 yakni, meminta kebijakan kampus untuk memberikan keringanan biaya operasional perkuliahan.
Menurutnya, hal tersebut layak diberikan kepada mahasiswa. Pasalnya, anjoknya ekonomi mahasiswa jelas tidak bisa mengikuti aturan baku yang diterapkan oleh akademik.
Selain itu, dalam perkuliahan metode daring ini, mahasiswa jelas tidak menggunakan fasilitas kampus, melainkan harus menambah cost pribadi untuk bisa mengikuti perkuliahan daring.
Aksi mahasiswa Raharja sempat bersitegang ketika mereka menyegel gerbang dan melarang arus kendaraan yang hendak keluar-masuk kampus. Alhasil, sejumlah petugas keamanan (Security) dan beberapa staff akademik terpaksa harus melerai barisan mahasiswa hingga situasi menjadi panas dan terjadi saling dorong-mendorong.
Aksi dari mahasiswa baru bisa teredam ketika rektor universitas raharja, Abas Sunarya, menemui mahasiswa dan mengajak bermediasi.
Dalam mediasi itu, Abas mengatakan bahwa apa yang menjadi tuntutan mahasiswa tersebut memang sedang dalam kajian oleh beberapa perguruan tinggi, baik di tingkat lokal ataupun nasional
“Kita sudah melakukan satu kali rapat kemarin, selanjutnya rapat kedua, rencananya akan dilaksanakan pada selasa minggu depan. Hasilnya apa, nanti akan diinfokan kepada mahasiswa,” ujar Abas saat mediasi dengan mahasiswa di ruang ikatan alumni raharja (Ikrar).
Mengenai tuntutan dari mahasiswa, Abas sangat mendukung dan mengapresiasi atas masukan dari mahasiswa.
“Keputusannya bagaimana, nanti kita lihat dari hasil rapat. Karena kita ga mungkin ambil kebijakan sendiri tanpa ada kebijakan dari pemerintah pusat ataupun daerah,” ujar Abas. (FRi/red)*
