oleh

Kepala Desa Sukamulya Menepis Adanya Dugaan PNS Menerima BLT Dana Desa 2021

Berita7. Cirebon – Adanya dugaan penyaluran BLT dana Desa yang di salurkan untuk salah seorang Pensiunan Pegawai Negri Sipil (PNS), dan juga sebagi mantan Kepala Desa. Jum’at (21/01/22)

Kepala Desa Sukamukya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Jono menanggapi Informasi tersebut;

Fakta Suara Bangsa<<<Fakta Suara BangsaBerita7Fakta Suara Bangsa>>>Fakta Suara Bangsa

“Menurut Saya bahwa Informasi itu tidak benar, tidak mungkin saya membagikan BLT dana Desa kepada pensiunan PNS, apalagi kepada mantan Kepala Desa, karena masyarakat tidak mampu pun masih banyak yang wajib menerima bantuan sosial Covid-19”  (BLT-Desa). Ungkapnya

“Penerima BLT dana Desa yang Kami salurkan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum, termasuk kepada semua para Rw-nya,

“Saya berharap semestinya orang yang menyampaikan ke radio itu, menanyakan dahulu ke Pemerintah Desa benar apa tidaknya”

“Selain itu Saya berharap orang yang melapor, menuding itu datang ke Desa, dan harus membawa bukti yang kuat, kalau tidak ada buktinya itu berita bohong, sehingga dapat merugikan nama baik Pemerintah Desa Sukamulya” Ujarnya

Lebih lanjut Jono menuturkan bahwa sebagai dasar penetapan BLT DD mengacu pada Peraturan Presiden No.104/2021, Permendes PDTT No.07/2021 dan PMK No.190/2021, PERBUP Kab Garut No 26 Tahun 2020, dan No.17 Tahun 2020. Penerima BLT Dana Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa khusus (Musdesus) yang didampingi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD), dan dihadiri BPD. Tutupnya

Hal senada disampaikan pula oleh Kasi Kesra Desa Sukamulya Tatang Hidayat menjelaskan, sebenarnya bila ada orang yang menuding bahwa BLT-DD diberikan kepada salah seorang PNS dan juga sebagai mantan Kepala Desa itu Informasinya berita bohong/ Hoax yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.

“Karena bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan mendapatkan BLT-DD itu hasil musyawarah Desa khusus, yang dihadiri oleh pengurus Rw dan dihadiri para BPD yang terdata di Tahun 2020 ada 260 KPM untuk 20 KPM per Rw, dan di Tahun 2021 ada 130 KPM untuk 10 orang per Rw, dari 13 Rw, sementara di Tahun 2022 belum ada”. Pungkasnya.

(Markus.T & Iis)