Berita7. Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendorong kampanye yang berkualitas dan menyehatkan demokrasi. Presiden mengatakan, politik adu ide gagasan harus lebih dikedepankan, dibandingkan politik adu domba yang bisa memecah belah masyarakat.
“Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi, kita mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide adu gagasan, bukan politik adu domba,” papar Jokowi dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (02/12).
Jokowi menegaskan, KPU harus memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan dan juga masyarakat. Selain itu, para peserta pemilu juga didorong agar melakukan pemilu yang damai, jujur, dan berintegritas.
“Dan menolak tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang mencederai demokrasi, menyebar fitnah, menyebar ujaran kebencian politik uang dan yang lain-lainnya,” kata dia.
Di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan juga upaya pemulihan ekonomi nasional, Jokowi juga berpesan agar KPU bekerja secara efisien dan memanfaatkan anggarannya dengan cermat serta mengatur skala prioritas.
“Stabilitas politik betul-betul harus kita jaga. Ini saya titip pesan tadi dalam rangka juga ke sisi ekonomi,” ucap orang nomor satu di republik ini.
Sementara itu, perusahaan pers anggota Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) diajak untuk ikut mengawal proses pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum yang berlangsung secara demokratis dan tepat waktu sesuai yang direncanakan yakni di tahun 2024.
Masyarakat pers nasional diimbau untuk mengingatkan pihak-pihak yang ingin menunda pelaksanaan pemilu, maupun yang ingin mempercepat proses pergantian kekuasaan sebelum waktu yang ditentukan.
Demikian antara lain pesan yang disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa saat memberikan sambutan dalam pelantikan Pengurus Cabang JMSI Kabupaten Pelalawan, Riau, di Orchardz Hotel Industri, Jakarta Pusat, Kamis (01/12) kemarin.
Teguh mengingatkan, masyarakat pers nasional merupakan salah satu pilar penopang demokrasi yang telah disepakati seluruh anak bangsa sebagai sistem politik yang berlaku dalam mengelola kehidupan bangsa dan negara Indonesia.
“Anggota JMSI harus ikut mengawal agar di tahun 2024 memang terjadi pemilihan umum dan pemilihan presiden. Kita harus ikut mengingatkan pihak-pihak yang ingin menggeser agenda pergantian kekuasaan di tahun 2024, baik yang ingin mendahului 2024, maupun yang ingin menggesernya ke entah tahun kapan,” tegasTeguh.
“Kita stick saja dalam situasi seperti ini menghormati komitmen bersama untuk pergantian kekuasaan di tahun 2024 melalui pemilihan umum yang credible,” kata wartawan senior ini.
Sumber: (ZIE/GUNG)
