Berita7– Dana Cadangan ditetapkan melalui APBD sebesar Rp250 miliar pada Tahun Anggaran 2023. Kekurangan dana pembiayaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan 2024-2029 yang tidak dialokasikan dalam dana cadangan dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar bersama DPRD Provinsi Banten telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024.

Kebutuhan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Provinsi Banten lebih dari Rp.742 miliar. Sebesar Rp250 miliar dipenuhi melalui mekanisme dana cadangan. Sisanya, sebesar Rp.492 miliar melalui mekanisme dana non cadangan.

Muktabar menjelaskan, pembentukan dana cadangan merupakan ide dirinya. Menurutnya, ide tersebut sebagai bentuk tanggung jawab setelah dilantik menjadi Penjabat Kepala Daerah. Salah satu tugas mandatory sebagai Penjabat Gubernur Banten adalah memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik. Dan, persoalan mendasar adalah pembiayaan.

“Untuk itu, sudah disiapkan anggaran sebesar Rp250 miliar melalui dana cadangan pada APBD 2023,” ujar Muktabar dalam keterangan tertulis, Kamis (27/07).

Ia menyadari, pilihan membentuk dana cadangan memiliki risiko. Namun, dirinya melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, bahwa Pemilu merupakan program bersama yang sangat penting.

“Kami pun, menunda beberapa program yang dinilai memiliki prioritas paling rendah. Karena semua yang sudah diprogramkan adalah prioritas,” katanya.

Menurut Muktabar, gagasan tersebut merupakan sebuah pilihan politik. “Maka kita harus mengambil resiko atau mengambil tanggung jawab,” sambung Muktabar.

“Kalau kita komunikasikan dengan baik ke semua stakeholder, maka tentu akan diyakini bersama pelaksanaan Pemilu adalah kepentingan bersama,” kata dia.

(MUH) red*