Berita7. Musirawas – Seolah olah sudah menjadi tradisi Bagi para oknum pejabat untuk melakukan perbuatan melawan hukum, Dengan barbagai cara pun dilakukan demi untuk meraup keuntungan yang besar dalam mengunakan hak dan wewenang khususnya dalam realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pada tahun 2023 pemerintah Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera selatan melalui Bagian Umum Sekretariat daerah Kabupaten Musirawas merealisasikan kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan judul Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu,dengan anggaran sebesar Rp1.961.790.000,00 dan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Belanja Natura dan Pakan-Natura,dengan anggaran sebesar Rp. 2.870.200.000.00. pada bagian Umum sekretariat daerah Kabupaten Musirawas Tahun 2023.

1. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Rp. 1.770.040.000. Kode Rup. 33050529

2. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Rp. 156.000.000. Kode Rup. 33056201

3. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Rp. 38.750.000. Kode Rup. 33058740

4. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 1.468.200.000 Kode Rup. 33048826

5. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 889.000.000 Kode Rup. 33055821

6. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 513.000.000 Kode Rup. 33058470

“informasi yang berhasil dihimpun oleh wartawaan BeritaTujuh.Net, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dan Belanja Natura dan Pakan-Natura itu tercantum di dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).”

Berdasarkan data dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menegaskan bahwa biaya rumah tangga atau kegiatan makanan dan minuman jamuan tamu atau natura, di peruntukan hanya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, Bukan untuk Sekretariat Daerah(SEKDA) Kabupaten Musi Rawas yang mana sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. Sehingga belanja makanan dan minuman rumah jabatan sekretaris daerah tidak memiliki dasar hukum untuk dianggarkan dan direalisasikan dalam APBD.

Kegiatan yang tidak memiliki dasar hukum tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Sumatera Selatan

Terakit persoalan item belanja tersebut,Rabu (27/09/2023) hingga berita ini dilangsir H.Aidil rusman (Sekda) ataupun Yuni Kabag Umum Kabupaten Musirawas belum berhasil dimintai tanggapan.

(Jarwo)