Berita7. KARAWANG – Komunitas Jurnalis Karawang yang mengatasnamakan Presedium Jurnal Karawang yang dipimpin oleh Ferry ALEXA. Bersama Pengacara dan 30 Jurnalis/Media Karawang melaporkan atas tindakan menghalangi kebebasan Pers dalam peliputan oleh Panitia acara pembukaan mall Summarecon Villaggio
pada Jumat ( 06/10/2023)

Fathoni sebagai reporter dan Abdul Azis, Gofur sebagai saksi mengungkap Kronologis kejadian pada Rabu: 04-10-2023, saat rekan media Karawang mendapat undangan di Outlet Summarecon Villaggio yang berlokasi di Jl. Bulaver Summareco Emerald Blok A. Kav 1 Karawang Timur Kabupaten Karawang 1/MIN/X/2023.

Pasalnya Laporan di serahkan atas tindakan oknum panitia Summarecon Villaggio penghalang-halangan kerja jurnalistik berupa tidak memberikan akses untuk meliput agenda acara pembukaan mall Summarecon Villaggio tersebut.

Pelaporan itu terjadi merupakan mendorong semua pihak menghormati dan memberikan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang melaksanakan tugas profesinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jurnalis memiliki hak dan mendapatkan perlindungan hukum dalam hal sedang menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan perannya yang dijamin Pasal 8 UU Pers. Perlindungan hukum itu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat;
Mendesak semua pihak termasuk pemerintah berhenti menghalang-halangimeninggalkan praktik penghalang-halangan dan membatasi pertanyaan jurnalis yang berujung menghambat hak publik untuk mendapat informasidapat mengakibatkan terhambatnya hak publik atas informasi.

Kepada media Fathoni mengatakan, Pelaporan ini kami buat karena tidak adanya itikad baik dari pihak penyelenggara event tersebut.
Bagi Fathoni dan rekan-rekan Presedium Jurnalis Karawang meminta sebelumnya hanya itikad baik dari pihak penyelenggara event untuk meminta maaf, namun sejauh ini tidak ada itikad baiknya, kata Fathoni

Fathoni dirinya meminta kepada Polres Karawang untuk memberikan penegakan Hukum sesuai pasal yang berlaku. Sebab kita ketahui kebebasan Pers adalah dilindungi UU PERS Nomor 40 Tahun 1999 bahwa Indonesia merupakan negara Demokrasi yang menjamin kemerdekaan pers sebagaimana dengan amanat Pasal 28f UUD 1945 dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 2 UU Pers menyatakan “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Tindakan penghalangan kerja jurnalistik jelas-jelas bertentangan dengan semangat demokrasi dan kemerdekaan pers.

Kedua, tindakan para petugas keamanan dan pejabat Indonesia dengan mengusir serta dugaan mengintimidasi secara verbal merupakan tindakan merusak citra demokrasi Indonesia khususnya pada perlindungan dan jaminan ruang aman untuk jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Bahkan tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran UU Pers Pasal 18 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pungkasnya.

(Ta2)