Penulis: Toni S

Berita7. JEMBER – Semenjak regulasi Permendagri No. 45 tahun 2016 keluar maka efektif terhitung mulai 2017, setiap desa telah diwajibkan untuk melakukan pemetaan yang berkaitan dengan batas wilayahnya serta kemampuan atau batas kapasitas yang dimiliki oleh desa, sehingga Dispemasdes ( Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ) Kabupaten Jember, melakukan koordinasi dan memandu pihak-pihak Pemdes sesuai dengan regulasi yang ada.

Sepanjang kegiatan Dispemasdes ( Dimas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ) Kabupaten Jember yang berlangsung ditahun 2022, mendapatkan fasilitas dari rekan-rekan dibagian tata pemerintahan, dan untuk sementara ada 26 desa dan 22 kelurahan yang sudah melakukan penetapan batas desa dan kelurahan di kabupaten Jember, akan tetapi hal tersebut menjadi pertanyaan kesesuaianya dengan ketentuan Permendagri No. 45 tahun 2016, sehingga saat ini tahun 2022 Dispemasdes Kabupaten Jember, mengajukan untuk di verval, jadi masih dalam tahap verifikasi dan validasi yang kita ajukan di BIG ( Badan Informasi Geospasial ) RI.

Sedangkan untuk tujuan utamanya Peraturan Permendagri tersebut Adi Wijaya, selaku kepala Dispemasdes menjelaskan,” Tujuan utama terbitnya Permendagri No. 45 Tahun 2016 tidak lepas juga dari Permendagri No.1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, jadi kaitanya dengan penetapan wilayah administrasi desa, itu juga terkait,1 dengan masalah administrasi kependudukan yang pastinya semuanya berkaitan dengan administrasi kewilayahan, 2, menyikapi fenomena dan dinamika yang sering terjadi antara lain dengan sengketa batas, dalam hal kemudian ada wilayah yang mempunyai nilai ekonomis, kemudian batas ini biasanya gak jadi masalah tiba-tiba saat muncul nilai ekonomi disitu akhirnya menjadi konflik horizontal antar desa yang berbatasan”.

“Fenomena yang lain kaitanya dengan pengajuan desa untuk pemekaran, kemudian ada beberapa usulan yang kami tampung juga kaitanya dengan pemecahan dusun, ini akan berkaitan erat dengan penetapan batas desa, karena diatur dalam Permendagri 1, Tahun 2017 semua proses pemecahan itu harus diawali dulu dari penegasan batas desa,”

@penulis: Bambang

Berita7. JEMBER – Musyawarah Cabang DPC HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) kabupaten Jember dengan tema ” Penguatan Dan Penataan Organisasi Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Jember ” yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, di Hotel Luminor kabupaten Jember, dan dihadiri ketua DPC HKTI Kabupaten, Sekretaris DPC HKTI Kabupaten Jember, Perwakilan DPC HKTI Jawa Timur, Perwakilan Pemda Kabupaten Jember, Perwakilan Polres Jember, Perwakilan Kodim Jember, DPD OKK Jawa Timur, dan para PAC HKTI bersama Ranting se-kecamatan yang berada diwilayah kabupaten Jember.

Dalam acara Muscab yang berlangsung bertujuan untuk memperkuat dan menata keorganisasian dewan pengurus DPC HKTI Kabupaten Jember agar kedepanya lebih baik, lebih kompak dan lebih sholid lagi, seperti yang dijelaskan Jumantoro selaku ketua DPC  HKTI Kabupaten Jember yang masih aktif di tahun 2022 walaupun tinggal beberapa bulan lagi masa jabatanya sebagai ketua DPC HKTI Kabupaten Jember,

Selain pembahasan yang berkaitan tentang penguatan dan penataan dewan kepengurusan DPC HKTI Kabupaten Jember, dalam acara tersebut sekaligus dilakukan pemilihan ketua DPC HKTI Kabupaten Jember terpilih untuk periode tahun 2022 – 2027. dengan 2 calon akan tetapi dari hasil pemilihan sebagai Ketua DPC HKTI Kabupaten Jember untuk periode 2022 – 2027 dimenangkan oleh Muhammad Sholeh dengan banyaknya dukungan dari 31 PAC beserta Ranting HKTI kecamatan di kabupaten Jember.

Sebagai calon yang terpilih dalam pidatonya Muhammad Sholeh menyampaikan,” Terimakasih sudah mempercayakan kepada kami untuk memimpin HKTI Kabupaten Jember, mari bersama-sama bagaimana mensejahterakan para petani di kabupaten Jember, dan bagaimana mengatasi persiapan petani di kabupaten Jember, untuk saat ini kami akan melakukan konsolidasi internal”.

“Sehingga HKTI Kabupaten Jember benar-benar mampu menjadi wadah, yang mampu memberikan solusi setiap persoalan petani di kabupaten Jember,”tuturnya lebih lanjut.

(Bambang)

Berita7. Karawang – Berbagai organisasi kewartawanan yang tergabung dalam Forum Jurnalis Karawang (FJK) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab Karawang, Rabu (21/9/2022).

Aksi mereka menuntut Bupati dan Wakil Bupati Karawang untuk segera ikut bersikap atas kasus dugaan penganiayaan dua jurnalis di Karawang. Pasalnya, terduga pelaku merupakan oknum kepala dinas di lingkungan Pemkab Karawang.

Berdasarkan pantauan di lokasi, selain melakukan orasi, para awak media juga melakukan aksi tabur bungga sebagai bentuk keprihatinan atas kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan korbannya dua jurnalis di Karawang.

Para awak media juga melakukan aksi treatikal mengguyurkan air mineral ke spanduk aksi, sebagai ilustrasi kejadian di TKP. Yaitu dimana salah satu korban dipaksa untuk meminum minuman keras (miras) dan air kencing oleh terduga pelaku.

Koordinator aksi, N. Hartono menyampaikan, FJK menuntut agar Bupati dan Wakil Bupati segera ikut bersikap atas kasus ini, di luar proses penyelidikan yang sedang dilakukan Polres Karawang.

Disampaikannya, kasus dugaan penganiayaan terhadap dua jurnalis Karawang ini sudah diluar nilai-nilai batas kemanusiaan. Yaitu dimana salah satu korban dipaksa untuk meminum air kencing oleh terduga pelaku yang merupakan oknum ASN di lingkungan Pemkab Karawang.

“Kawan-kawan hari ini kita aksi damai. Kita menuntut Bupati dan Wakil Bupati juga ikut bersikap. Karena kasus ini melibatkan oknum bawahannya,” tutur N. Harton, dalam orasinya.

Kembali berdasarkan pantauan di lokasi, aksi demonstrasi para awak media ini juga menuntut Bupati-Wakil Bupati untuk hadir di kerumunan masa aksi, untuk mendengarkan aspirasi dari para awak jurnalis.

Namun sayangnya, aksi yang berjalan kurang lebih selama satu jam ini tidak bisa menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati Karawang. Dengan alasan keduanya masih sibuk mengikuti agenda PATEN di Kecamatan Telukjambe Timur. Sehingga masa aksi hanya dihadirkan Kepala Kesbangpol, Sujana.

Awalnya, para awak jurnalis mendengarkan pernyataan Sujana dengan kondusif. Tetapi berselang beberapa menit kemudian, masa aksi terlihat mulai tidak kondusif. Karena menganggap apa yang disampaikan Sujana tidak substansial terhadap isu dan tuntutan yang disampaikan masa aksi.

Sehingga masa aksi menarik atau membubarkan diri dari kerumunan Sujana yang dikawal ketat aparat kepolisian.

Para awak jurnalis menganggap jika pernyataan Sujana tentang Undang-undang ITE terkesan malah ‘mengajarkan’ para awak media. Padahal berkaitan dengan Undang-undang ITE merupakan salah satu pekerjaan setiap hari yang berkaitan dengan awak media.

Di akhir aksi, para awak media menegaskan, selain akan mengawal terus proses hukum yang masih berjalan di Polres Karawang, para awak media atas nama FJK juga akan berkirim surat ke Polda Jabar dan Mabes Polri untuk menuntut, agar pihak kepolisian segera menetapkan tersangka atas kasus dugaan penganiayaan dan penculikan dua jurnalis di Karawang ini.

Untuk diketahui, aksi di depan kantor Bupati Karawang ini tidak hanya diikuti oleh organisasi wartawan di Kabupaten Karawang. Melainkan juga diikuti oleh awak jurnalis dari Kabupaten Cianjur, Bekasi dan Purwakarta.

Dan sebelumnya diberitakan, penyidik Satreskrim Polres Karawang telah melakukan olah TKP di sekretariat Asosiasi Futsal Kabupaten Karawang (AFK), komplek Stadion Singaperbangsa Karawang, dengan menghadirkan kedua korban, pada Selasa (20/9/2022).

Namun police line yang dipasang di TKP, tiba-tiba menghilang dicopot oleh oknum yang tidak bertanggungjawab pada Rabu (21/9/2022) pagi.

Setelah mengetahui kabar ini, penyidik dari Satreskrim Polres Karawang akhirnya kembali memasang police line di TKP.

@penulis : Tata

Berita7. Karawang – Dewan Pimpinan Pusat Insan Pers Nusantara (DPP INPERA) atas kekerasan terhadap Wartawan yang terljadi Minggu dini hari (18/9/2022) dilakukan diduga oleh oknum pejabat Pemerintahan Kabupaten Karawang yang berinisial A.

Ketua DPP INPERA, Heri Widodo mengatakan, “Mengutuk keras dan sangat disayangkan sekali kalau kejadian terhadap rekan se-profesi Gusti Setya Gumilar alias Junot, yang telah mengalami penganiayaan oleh oknum ASN, padahal sesuai aturan, Wartawan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1990,” ungkap Heri.

Dari kronologis kejadian yang disampaikan Junot kepada media saat diwawancara, Junot mendapatkan perlakuan penganiayaan dan penyiksaan serta intimidasi yang tidak manusiawi dari seorang oknum ASN dengan latar belakang pemberitaan seputar kegiatan lounching PERSIKA 1951 di Stadion Singaperbangsa yang tidak diterima oknum ASN tersebut.

“Perlakuan seseorang kepada Wartawan oleh oknum pejabat dengan mengintimidasi, penculikan, dan persekusi perlakuan Biadab, terkait salah dan benar seorang Wartawan semua ada proses dan ketententuan hukum yang berlaku,” jelasnya.

“Kami dari DPP INPERA mengecam dan mengutuk keras atas perlakuan oknum ASN, kepada jajaran Polres Karawang segera usut dan tangkap dan adili, sesuai laporan korban nomor :STTLP/174/lX/2022/SPKT.RESKRIM/POLRES/POLDA JABAR,” pungkasnya.

( Tata )

Berita7. JEMBER – Kehadiran Dispendukcapil ( Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Jember di SMA Negeri Arjasa, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, dengan Program barunya yaitu ” Jempol Disko ( Jemput Bola di Sekolah )” merupakan salah satu program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dispendukcapil ) Kabupaten Jember yang bertujuan membantu kesuksesan program pemerintah bagi mereka ( Penduduk Indonesia ) yang berusia 17 tahun agar memiliki Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) sebagai identitas asli diri, seperti yang dijelaskan Sesilia, S.Pd ( Kasi Pergi Datang/Dispendukcapil .)

Hal tersebut mendapatkan tanggapan baik dari Widiwasito, S.Pd, M.Pd. selaku Kepala SMA Negeri Arjasa, ia menyampaikan,” Program Jempol Disko ( Jemput Bola di Sekolah ) ini adalah program yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat utamanya adalah masyarakat yang berada di pinggiran, kebetulan anak-anak (siswa-siswi) kami ( SMA Negeri Arjasa ) kenyataan bahwa yang usia 17 ke atas masih banyak sekali yang belum memiliki KTP ( Kartu Tanda Penduduk )”.

.

“Dengan adanya Program Jempol Disko ( Jemput Bola di Sekolah ) adalah hal yang sangat luar biasa, karena Anak-anak ( siswa-siswi ) atau orang tua ( wali murid ) disekolah kami ( SMA Negeri Arjasa ) rata-rata notabene( keluarga ) dari desa, untuk datang ke Dispendukcapil dalam rangka kepengurusan Administrasi Kependudukan seringa kali banyak kendala, kendalanya gak pengalaman, takut, waktu (pekerjaanya akan terganggu), dan yang sering kali dialami adalah masalah biaya, untuk datang ke Dispendukcapil kan harus biaya,” tuturnya.

Dengan adanya program Jempol Disko ( Jemput Bola di Sekolah) SMA Negeri Arjasa mengapresiasikan Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Jember, kehadiran disekolah, untuk membantu para siswa-siswinya mengingat Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) adalah identitas yang penting dalam setiap kegiatan salah satunya adalah bepergian.

(Bambang)

Berita7. JEMBER – Pelaksanaan kegiatan pengerjaan PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang berada di wilayah Desa Mlokorejo. kecamatan Puger. kabupaten Jember. yang dilakukan oleh rekanan PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. ( PT Timbul Persada) diduga adanya kesengajaan dalam pekerjaan Drainase dengan cara manual tanpa molen dalam penyampuran material.

Munculnya dugaan tersebut dikarenakan saat awak media pada tanggal 8 September 2022. para anggota pekerja proyek selama 2 hari mengaduk material dengan cara manual dengan alasan molen ( alat pengaduk material) rusak, akan tetapi anehnya molen yang rusak diduga diabaikan tak kunjung di perbaiki dan masih terlihat di tempat tanpa ada aktivitas perbaikan molen.

Sedangkan pekerjaan Drainase yang selama 2 hari berlangsung tanpa molen di sampaikan oleh Hairul ( kepala tukang ) ia mengatakan,” itu molen nya banyak mangkrak , kalau ini dua hari (pengerjaan yang berlangsung tanpa molen),” tuturnya.

Dengan adanya hal tersebut salah seorang warga masyarakat ( Wawan ) menanggapi ,” Kalau molen rusak segera diperbaiki menurut saya, dan untuk pekerjaan manual jika memang menyalahi SOP lebih baik dihentikan dan berlanjut apabila molen sudah selesai, kalau seperti ini kan terkesan SOP Pertentangan aturan pekerjaan diabaikan,” tuturnya.

” Menurut saya pribadi kalau mereka (rekanan Bina Marga ) memang sangat patuh atau mematuhi terhadap SOP aturan pekerjaan proyek yang sudah ditentukan, pasti mereka sikap tanggap apabila ada kendala. ya semoga aja kerusakan molen ini jangan sampai dijadikan alasan demi pengalihan perhatian Bina Marga/pihak terkait,”tambahnya lebih lanjut.

(Bambang)

Berita7. JEMBER – Acara Rakerda Sekber Wartawan Indonesia (SWI) yang berlangsung pada hari Rabu, 7 September 2022 bertempat di hotel Aston Jember. dan dihadiri oleh Wakil Bupati Jember, Kadiskominfo, Perwakilan Kejari, Perwakilan Polres, Perwakilan Dandim 0824 Jember, Perwakilan Bank BRI, Lembaga Pemberdayaan Perempuan beserta anggota PERS dari beberapa media yang tergabung dalam SWI diantaranya beritatujuh.net(TV7NET), MNcakrawala.net, linews.my.id, dll.

Rakerda Sekber Wartawan Indonesia ( SWI ) dengan Tema ” WARTAWAN MEWUJUDKAN WARTAWAN PROVESIONAL dan SEJAHTERA”, kali ini, terselenggara dengan lancar berkat dukungan Bank BRI, Bank Jatim, Partai Golkar, Partai Nasdem, Citra bangga Rupiah, DM, Dira Park Jember, Senyum Media, Perhutani, Politeknik Negeri Jember.

Diacara Rakerda SWI yang berlangsung beberapa jam, ketua DPC SWI Jember (Suyono HS, SH.,M.I.Kom) dalam pidatonya menyampaikan,” bahwa sesuai hasil Rakernas beberapa waktu lalu agar SWI mencetak wartawan profesional dan sejahtera, sesuai dengan AD/ART SWI pusat bahwa SWI Cabang juga harus mampu mewujudkan Wartawan Profesional Dan Sejahtera”.

“Dalam pembagian divisi yang berada di dalam draf kita sesuai dengan kemampuan dan loyalitasnya para anggota yang sudah tercantum dalam setiap divisi, dan dapat memahami tugas visi misinya, setiap anggota SWI, dengan tujuan agar kedepannya SWI dapat lebih baik dalam mengemban tugas yang sudah tercantum dalam Draf AD/ART SWI” tambahnya lebih lanjut.

(Bambang)