Tujuan Utama Program Batas Desa Semenjak Regulasi Permendagri No. 45 Tahun 2016

Berita7. JEMBER – Semenjak regulasi Permendagri No. 45 tahun 2016 keluar maka efektif terhitung mulai 2017, setiap desa telah diwajibkan untuk melakukan pemetaan yang berkaitan dengan batas wilayahnya serta kemampuan atau batas kapasitas yang dimiliki oleh desa, sehingga Dispemasdes ( Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ) Kabupaten Jember, melakukan koordinasi dan memandu pihak-pihak Pemdes sesuai dengan regulasi yang ada.

Sepanjang kegiatan Dispemasdes ( Dimas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ) Kabupaten Jember yang berlangsung ditahun 2022, mendapatkan fasilitas dari rekan-rekan dibagian tata pemerintahan, dan untuk sementara ada 26 desa dan 22 kelurahan yang sudah melakukan penetapan batas desa dan kelurahan di kabupaten Jember, akan tetapi hal tersebut menjadi pertanyaan kesesuaianya dengan ketentuan Permendagri No. 45 tahun 2016, sehingga saat ini tahun 2022 Dispemasdes Kabupaten Jember, mengajukan untuk di verval, jadi masih dalam tahap verifikasi dan validasi yang kita ajukan di BIG ( Badan Informasi Geospasial ) RI.

Sedangkan untuk tujuan utamanya Peraturan Permendagri tersebut Adi Wijaya, selaku kepala Dispemasdes menjelaskan,” Tujuan utama terbitnya Permendagri No. 45 Tahun 2016 tidak lepas juga dari Permendagri No.1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, jadi kaitanya dengan penetapan wilayah administrasi desa, itu juga terkait,1 dengan masalah administrasi kependudukan yang pastinya semuanya berkaitan dengan administrasi kewilayahan, 2, menyikapi fenomena dan dinamika yang sering terjadi antara lain dengan sengketa batas, dalam hal kemudian ada wilayah yang mempunyai nilai ekonomis, kemudian batas ini biasanya gak jadi masalah tiba-tiba saat muncul nilai ekonomi disitu akhirnya menjadi konflik horizontal antar desa yang berbatasan”.

“Fenomena yang lain kaitanya dengan pengajuan desa untuk pemekaran, kemudian ada beberapa usulan yang kami tampung juga kaitanya dengan pemecahan dusun, ini akan berkaitan erat dengan penetapan batas desa, karena diatur dalam Permendagri 1, Tahun 2017 semua proses pemecahan itu harus diawali dulu dari penegasan batas desa,”

@penulis: Bambang

Muscab Sekaligus Pemilihan Ketua DPC HKTI Kabupaten Jember Periode 2022-2027

Berita7. JEMBER – Musyawarah Cabang DPC HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) kabupaten Jember dengan tema ” Penguatan Dan Penataan Organisasi Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Jember ” yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, di Hotel Luminor kabupaten Jember, dan dihadiri ketua DPC HKTI Kabupaten, Sekretaris DPC HKTI Kabupaten Jember, Perwakilan DPC HKTI Jawa Timur, Perwakilan Pemda Kabupaten Jember, Perwakilan Polres Jember, Perwakilan Kodim Jember, DPD OKK Jawa Timur, dan para PAC HKTI bersama Ranting se-kecamatan yang berada diwilayah kabupaten Jember.

Dalam acara Muscab yang berlangsung bertujuan untuk memperkuat dan menata keorganisasian dewan pengurus DPC HKTI Kabupaten Jember agar kedepanya lebih baik, lebih kompak dan lebih sholid lagi, seperti yang dijelaskan Jumantoro selaku ketua DPC  HKTI Kabupaten Jember yang masih aktif di tahun 2022 walaupun tinggal beberapa bulan lagi masa jabatanya sebagai ketua DPC HKTI Kabupaten Jember,

Selain pembahasan yang berkaitan tentang penguatan dan penataan dewan kepengurusan DPC HKTI Kabupaten Jember, dalam acara tersebut sekaligus dilakukan pemilihan ketua DPC HKTI Kabupaten Jember terpilih untuk periode tahun 2022 – 2027. dengan 2 calon akan tetapi dari hasil pemilihan sebagai Ketua DPC HKTI Kabupaten Jember untuk periode 2022 – 2027 dimenangkan oleh Muhammad Sholeh dengan banyaknya dukungan dari 31 PAC beserta Ranting HKTI kecamatan di kabupaten Jember.

Sebagai calon yang terpilih dalam pidatonya Muhammad Sholeh menyampaikan,” Terimakasih sudah mempercayakan kepada kami untuk memimpin HKTI Kabupaten Jember, mari bersama-sama bagaimana mensejahterakan para petani di kabupaten Jember, dan bagaimana mengatasi persiapan petani di kabupaten Jember, untuk saat ini kami akan melakukan konsolidasi internal”.

“Sehingga HKTI Kabupaten Jember benar-benar mampu menjadi wadah, yang mampu memberikan solusi setiap persoalan petani di kabupaten Jember,”tuturnya lebih lanjut.

(Bambang)

FJK Tuntut Bupati Agar Ikut Bersikap, Atas Dugaan Kasus Penganiayaan Wartawan

Berita7. Karawang – Berbagai organisasi kewartawanan yang tergabung dalam Forum Jurnalis Karawang (FJK) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab Karawang, Rabu (21/9/2022).

Aksi mereka menuntut Bupati dan Wakil Bupati Karawang untuk segera ikut bersikap atas kasus dugaan penganiayaan dua jurnalis di Karawang. Pasalnya, terduga pelaku merupakan oknum kepala dinas di lingkungan Pemkab Karawang.

Berdasarkan pantauan di lokasi, selain melakukan orasi, para awak media juga melakukan aksi tabur bungga sebagai bentuk keprihatinan atas kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan korbannya dua jurnalis di Karawang.

Para awak media juga melakukan aksi treatikal mengguyurkan air mineral ke spanduk aksi, sebagai ilustrasi kejadian di TKP. Yaitu dimana salah satu korban dipaksa untuk meminum minuman keras (miras) dan air kencing oleh terduga pelaku.

Koordinator aksi, N. Hartono menyampaikan, FJK menuntut agar Bupati dan Wakil Bupati segera ikut bersikap atas kasus ini, di luar proses penyelidikan yang sedang dilakukan Polres Karawang.

Disampaikannya, kasus dugaan penganiayaan terhadap dua jurnalis Karawang ini sudah diluar nilai-nilai batas kemanusiaan. Yaitu dimana salah satu korban dipaksa untuk meminum air kencing oleh terduga pelaku yang merupakan oknum ASN di lingkungan Pemkab Karawang.

“Kawan-kawan hari ini kita aksi damai. Kita menuntut Bupati dan Wakil Bupati juga ikut bersikap. Karena kasus ini melibatkan oknum bawahannya,” tutur N. Harton, dalam orasinya.

Kembali berdasarkan pantauan di lokasi, aksi demonstrasi para awak media ini juga menuntut Bupati-Wakil Bupati untuk hadir di kerumunan masa aksi, untuk mendengarkan aspirasi dari para awak jurnalis.

Namun sayangnya, aksi yang berjalan kurang lebih selama satu jam ini tidak bisa menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati Karawang. Dengan alasan keduanya masih sibuk mengikuti agenda PATEN di Kecamatan Telukjambe Timur. Sehingga masa aksi hanya dihadirkan Kepala Kesbangpol, Sujana.

Awalnya, para awak jurnalis mendengarkan pernyataan Sujana dengan kondusif. Tetapi berselang beberapa menit kemudian, masa aksi terlihat mulai tidak kondusif. Karena menganggap apa yang disampaikan Sujana tidak substansial terhadap isu dan tuntutan yang disampaikan masa aksi.

Sehingga masa aksi menarik atau membubarkan diri dari kerumunan Sujana yang dikawal ketat aparat kepolisian.

Para awak jurnalis menganggap jika pernyataan Sujana tentang Undang-undang ITE terkesan malah ‘mengajarkan’ para awak media. Padahal berkaitan dengan Undang-undang ITE merupakan salah satu pekerjaan setiap hari yang berkaitan dengan awak media.

Di akhir aksi, para awak media menegaskan, selain akan mengawal terus proses hukum yang masih berjalan di Polres Karawang, para awak media atas nama FJK juga akan berkirim surat ke Polda Jabar dan Mabes Polri untuk menuntut, agar pihak kepolisian segera menetapkan tersangka atas kasus dugaan penganiayaan dan penculikan dua jurnalis di Karawang ini.

Untuk diketahui, aksi di depan kantor Bupati Karawang ini tidak hanya diikuti oleh organisasi wartawan di Kabupaten Karawang. Melainkan juga diikuti oleh awak jurnalis dari Kabupaten Cianjur, Bekasi dan Purwakarta.

Dan sebelumnya diberitakan, penyidik Satreskrim Polres Karawang telah melakukan olah TKP di sekretariat Asosiasi Futsal Kabupaten Karawang (AFK), komplek Stadion Singaperbangsa Karawang, dengan menghadirkan kedua korban, pada Selasa (20/9/2022).

Namun police line yang dipasang di TKP, tiba-tiba menghilang dicopot oleh oknum yang tidak bertanggungjawab pada Rabu (21/9/2022) pagi.

Setelah mengetahui kabar ini, penyidik dari Satreskrim Polres Karawang akhirnya kembali memasang police line di TKP.

@penulis : Tata

DPP INPERA Kutuk Keras Pelaku Kekerasan Pada Wartawan Oleh Oknum Pejabat

Berita7. Karawang – Dewan Pimpinan Pusat Insan Pers Nusantara (DPP INPERA) atas kekerasan terhadap Wartawan yang terljadi Minggu dini hari (18/9/2022) dilakukan diduga oleh oknum pejabat Pemerintahan Kabupaten Karawang yang berinisial A.

Ketua DPP INPERA, Heri Widodo mengatakan, “Mengutuk keras dan sangat disayangkan sekali kalau kejadian terhadap rekan se-profesi Gusti Setya Gumilar alias Junot, yang telah mengalami penganiayaan oleh oknum ASN, padahal sesuai aturan, Wartawan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1990,” ungkap Heri.

Dari kronologis kejadian yang disampaikan Junot kepada media saat diwawancara, Junot mendapatkan perlakuan penganiayaan dan penyiksaan serta intimidasi yang tidak manusiawi dari seorang oknum ASN dengan latar belakang pemberitaan seputar kegiatan lounching PERSIKA 1951 di Stadion Singaperbangsa yang tidak diterima oknum ASN tersebut.

“Perlakuan seseorang kepada Wartawan oleh oknum pejabat dengan mengintimidasi, penculikan, dan persekusi perlakuan Biadab, terkait salah dan benar seorang Wartawan semua ada proses dan ketententuan hukum yang berlaku,” jelasnya.

“Kami dari DPP INPERA mengecam dan mengutuk keras atas perlakuan oknum ASN, kepada jajaran Polres Karawang segera usut dan tangkap dan adili, sesuai laporan korban nomor :STTLP/174/lX/2022/SPKT.RESKRIM/POLRES/POLDA JABAR,” pungkasnya.

( Tata )

SMA Negeri Arjasa Apresiasikan Program Dispendukcapil (Jempol Disko)

Berita7. JEMBER – Kehadiran Dispendukcapil ( Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Jember di SMA Negeri Arjasa, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, dengan Program barunya yaitu ” Jempol Disko ( Jemput Bola di Sekolah )” merupakan salah satu program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dispendukcapil ) Kabupaten Jember yang bertujuan membantu kesuksesan program pemerintah bagi mereka ( Penduduk Indonesia ) yang berusia 17 tahun agar memiliki Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) sebagai identitas asli diri, seperti yang dijelaskan Sesilia, S.Pd ( Kasi Pergi Datang/Dispendukcapil .)

Hal tersebut mendapatkan tanggapan baik dari Widiwasito, S.Pd, M.Pd. selaku Kepala SMA Negeri Arjasa, ia menyampaikan,” Program Jempol Disko ( Jemput Bola di Sekolah ) ini adalah program yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat utamanya adalah masyarakat yang berada di pinggiran, kebetulan anak-anak (siswa-siswi) kami ( SMA Negeri Arjasa ) kenyataan bahwa yang usia 17 ke atas masih banyak sekali yang belum memiliki KTP ( Kartu Tanda Penduduk )”.

.

“Dengan adanya Program Jempol Disko ( Jemput Bola di Sekolah ) adalah hal yang sangat luar biasa, karena Anak-anak ( siswa-siswi ) atau orang tua ( wali murid ) disekolah kami ( SMA Negeri Arjasa ) rata-rata notabene( keluarga ) dari desa, untuk datang ke Dispendukcapil dalam rangka kepengurusan Administrasi Kependudukan seringa kali banyak kendala, kendalanya gak pengalaman, takut, waktu (pekerjaanya akan terganggu), dan yang sering kali dialami adalah masalah biaya, untuk datang ke Dispendukcapil kan harus biaya,” tuturnya.

Dengan adanya program Jempol Disko ( Jemput Bola di Sekolah) SMA Negeri Arjasa mengapresiasikan Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Jember, kehadiran disekolah, untuk membantu para siswa-siswinya mengingat Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) adalah identitas yang penting dalam setiap kegiatan salah satunya adalah bepergian.

(Bambang)

Kapolda Ajak Mahasiswa Rumuskan Menanggani Dampak Penyesuaian Harga BBM

Berita7.Grobogan – Pimpinan Daerah PMII Jateng gelar Acara Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) di Pendopo Kantor Bupati Grobogan pada Jumat siang ( 16/9/22 )

Kegiatan Muspida PMII Jateng tersebut dihadiri oleh kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, anggota DPD RI Abdul Kholiq, anggota DPRD Propinsi Jateng, Forkopimda Grobogan, Ketua PCNU Kab. Grobogan dan para Kapolres eks karesidenan Pati.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan Focus Group Discussion (FGD) mengenai materi tentang “Sinergitas Politik Sosial Ekonomi Dalam Membangun Jawa Tengah” yang diberikan oleh Kapolda Jateng.

Menurut Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi upaya Polri dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat itu dapat diraih apabila terjadi sinergitas antara Polri dengan stakeholder terkait didukung oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk para pelajar dan mahasiswa.

Kapolda menyebut bahwa PMII merupakan wadah pergerakan yang menampung energi dari mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Dengan berbagai latar belakang akademis yang dipunyai para mahasiswa, diharapkan mampu menyumbangkan Scientific Problem Solving atas beragam permasalahan yang ada di masyarakat.

Terkait dampak penyesuaian harga BBM saat ini, Kapolda mengajak mahasiswa untuk ikut aktif dalam merumuskan cara bertindak yang efektif dalam rangka menangani dampak penyesuaian harga BBM di masyarakat.

“Sampaikan ke seluruh anggota pergerakan untuk melakukan kegiatan sebagai karya nyata dalam rangka menangani kenaikan BBM bersama dengan Polres di masing-masing wilayah,” pesan Kapolda.

Sementara itu, Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH,MM dalam sambutannya menyampaikan kami menaruh harapan yang besar terhadap mahasiswa dan pelajar selaku sepirit dalam membangun daerah bangsa dan negara.

Meski kadang-kadang menjengkelkan tapi kami sangat mempercayai apa yang disampaikan para kaum terpelajar ini sifatnya sangat membangun dan kami sangat apresiasi kususnya PMII.

Bupati menbahkan, jika ingin menyampaikan pendapat, saran dan masukan agar dilakukan secara santun dan jika perlu tidak usah turun kejalan untuk panas-panasan karena aspirasi bisa disampaikan dengan cara seminar atau audensi mungkin hasilnya malah lebih efektif dan efesien.

Usai menyampaikan materi pada acara tersebut, Kapolda, Bupati Grobogan bersama Mahasiswa PMII serta seluruh tamu undangan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat di sekitar Kantor Bupati Grobogan.

@penulis:Toni s

Berlagak Preman Dan Ancam Wartawan Dalam Peliputan, Resmi Dilaporkan Ke Polres Grobogan

Berita7– Grobogan. Profesi wartawan selaku sumber informasi yang mengutamakan kepentingan publik yang dituntut untuk menyuguhkan karya sesuai fakta yang ada, namun tidak sedikit oknum yang meremehkan dan sengaja menghalang – halangi tugas wartawan dalam melaksanakan peliputan dilapangan.

Salah satu contoh peristiwa yang terjadi pada hari senin 15-8-2022 terkait cek cok antara Wartawan cetak&online nasional dari jurnal media Indonesia dengan orang tidak dikenal yang berlagak preman sebagai beking dari seseorang yang melakukan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis pertalite di halaman masjid di desa getas rejo kecamatan Grobogan.

Karena di nilai ada kejanggalan,”oleh wartawan menanyakan kegiatan tersebut , setelah komunikasi berjalan baik serta ada pengakuan dari si pelaku ketika ditanya namanya siapa pak,”kulo pujiyanto mas, alamat karangjati desa putat kecamatan grobogan, dalam pengakuannya pujiyanto membeli BBM jenis pertalite dari SPBU sekitar purwodadi, dalam sehari bisa mencapai 350 liter bahkan bisa lebih, ia nekat melakukan ini dengan alih-alih membantu rakyat kecil serta untuk dijual sendiri meskipun ia tahu bahwa kegiatan seperti ini salah, bahkan pujiyanto mengakui sudah hampir 2 bulan menjalani pekerjaan seperti ini.

Kegiatan pemindahan BBM bersubsidi jenis pertalite ini ia lakukan dengan cara menyedot dari tangki mobil lalu di pindahkan menggunakan selang, yang tak habis pikir kenapa ini dilakukan di halaman masjid.

Mengetahui kami adalah wartawan, kemudian pujiyanto memotret memvidio dengan HP miliknya sambil kelihatan menelpon seseorang, kami pun respon cepat dengan menghubungi aparat kepolisian untuk segera datang di TKP maksud dan tujuan untuk mengamankan barang bukti terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi , namun selang waktu kurang lebih 20 menit justru datang 2 orang yang tidak kami kenal seperti berlagak preman dengan nada keras dan kemudian terjadi adu mulut dengan salah satu wartawan.

Dianggap menghalang-halangi tugas wartawan dalam peliputan serta adanya intimidasi, kini wartawan jurnal media Indonesia yang bertugas di Kabupaten Grobogan (heru Gunawan) bersama puluhan wartawan resmi melaporkan ke SPKT Polres Grobogan dengan bukti laporan rekom/228/VIII/2022/SPKT/RES GROB/POLDA JATENG. Kamis 18/8/2022

“Saya berharap pihak kepolisian polres Grobogan cepat menindaklanjuti laporan saya, ” Pintanya

Sementara itu Joko Widodo salah seorang wartawan senior yang ikut mendampingi dalam pelaporan tersebut sangat prihatin karena masih ada praktik-praktik bergaya premanisme, dan saya berharap kepada pihak kepolisian, siapapun oknum preman tersebut harus di tindak tegas. Ungkap Jokowi

Terkait laporan resmi ke Polres Grobogan, kini terus mendapat dukungan dari sesama jurnslis(wartawan) di berbagai daerah serta sesama wartawan yang tergabung dalam Pawarta Grobogan juga tak ketinggalan Sekber Insan Pers Jawa Tengah DPC IPJT Grobogan , “menurut ketua Pawarta Grobogan (Awang Wijaya dari media metro pos) menyampaikan, bahwa perbuatan terlapor(orang berlagak preman tersebut) kami anggap tidak benar dan itu terlihat jelas dalam bukti unggahan berita vidio di kanal you tube harian siber news TV yang sempat viral dan heboh beberapa hari ini .Terang Awang Wijaya

Selain itu awang Wijaya wartawan dari metro pos juga ketua Pawarta Grobogan menambahkan, bahwa tinadakan melaporkan ke Polisi merupakan tindakan yang baik dan tepat karena tidak boleh ada yang menghalangi wartawan dalam bertugas tentunya, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pers No. 40 Tahun 1999 ,”tugas seorang jurnalis,Pers , atau wartawan mempunyai hak mencari,memperoleh,dan menyebarluaskan sesuai dengan pasal 18 ayat(1) UU Pers menyatakan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas jurnalis maka dalam pelaksanaan ketentuan dari ayat 2 dan ayat 3 dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00(lima ratus juta rupiah).Tegas Awang wijaya Ketua Pawarta Grobogan

Sementara itu di hubungi terpisah oleh wartawan JMI ,Pimpinan redaksi Media cetak&online nasional jurnal media indonesia (Erde Isma SH.MH),dirinya sangat menyayangkan dan mengecam keras atas tindakan oleh oknum preman dengan cara bernuansa intimidasi, maupun dengan cara menghalang-halangi anggota wartawan kami dalam menjalankan tugas,publik harus memahami benar UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers kalau keberatan tentang suatu pemberitaan oleh sebuah media maka setiap orang harus menggunakan mekanisme yang disediakan dalam beberapa pasal yang ada di UU Pers. Jelas Pimred jurnal media indonesia melalui tlf whatsapp-nya

Saya atas nama pimpinan redaksi serta seluruh wartawan jurnal media Indonesia berharap Polisi segera memproses dan menangani laporan wartawan kami tentunya secara hukum yang berlaku dan kami akan mengawal permasalahan ini hingga ada ketentuan hukum yang jelas. Tandasnya

Kami sangat berterimakasih atas suport dan dukungannya dari rekan-rekan wartawan yang sudah ikut peduli dalam bentuk solidaritas sesama wartawan terkait yang dialami salah satu wartawan kami di Grobogan Jawa Tengah. Ungkap Pimred jurnal media indonesia.

@penulis: Toni s

Pelaksanaan Pembagian Bansos, Disinyalir Ada Pendataan Yang Kurang Tepat Sasaran

Berita7. BANYUWANGI – Usaha pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terdiri dari bantuan sosial (Bansos) yang turun kepada warga, sering kali membuat binggung Pemerintah Desa.

Dengan adanya bantuan yang di luncurkan oleh pemerintah pusat melalui Kemensos, Bansos yang di gelontorkan tepatnya di Desa Sembulung, kecamatan Cluring, kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur hampir setiap bentuk pembagian Bansos yang terdata hanya itu-itu saja hingga pihak Pemerintah Desa pun bingung

Dalam paparannya Suprayetno selaku Kepala Desa merasa
tidak di ikut sertakan dalam pendataan penerima bantuan sosial itu. Jelas ini adalah keputusan yang kurang berpihak untu kami selaku pemerintah Desa. Sampai-sampai ketika ada warga yang datang kerumah, saya bingung mau pakai anggaran yang mana. Ujarnya.

Dalam pelaksanaan pembagian yang tidak Akuntabel, disinyalir adanya pendataan yang kurang tepat sasaran, bahkan yang mendapatkan Bansos hanya pada orang yang sama. KPM nya juga sama. Kata Suprayetno

Selaku Kepala Desa Suprayetno berharap Pemerintah desa mesti dilibatkan dalam pendataan, jangan sampai kurang lebih dari 700 KPM yang tercover, orang yang mendapatkan bantuan  hanya itu-itu saja. Katanya

Saya kira itu yang perlu saya sampaikan Ucap Suprayetno.
yang jelas saya dukung usaha pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dengan pemberian Bantuan Sosial (Bansos),

“Namun perlu sekali lagi saya harapkan adanya control data dari pemerintah pusat, agar segala bentuk bantuan nanti ujung-ujungnya masyarakat desa yang menerima langsung. Kalau perlu ada pendataan dengan memverifikasi data sendiri. karena pemerintah desa lebih tau masyarakat mana yang layak menerima bantuan.

“Kita juga kan ada RT dan RW. Jadi mereka tau betul masyarakat mana yang layak menerima, sehingga kedepan pendataan pun akan lebih tepat sasaran. Pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, berikut komentar Kadis Dinsos dil channel ini

(@penulis/Edithing: Bagus)

Diduga Kerusakan Molen Hanyalah Pengalihan Perhatian Ketentuan SOP Aturan Pekerjaan Proyek Provinsi

Berita7. JEMBER – Pelaksanaan kegiatan pengerjaan PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang berada di wilayah Desa Mlokorejo. kecamatan Puger. kabupaten Jember. yang dilakukan oleh rekanan PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. ( PT Timbul Persada) diduga adanya kesengajaan dalam pekerjaan Drainase dengan cara manual tanpa molen dalam penyampuran material.

Munculnya dugaan tersebut dikarenakan saat awak media pada tanggal 8 September 2022. para anggota pekerja proyek selama 2 hari mengaduk material dengan cara manual dengan alasan molen ( alat pengaduk material) rusak, akan tetapi anehnya molen yang rusak diduga diabaikan tak kunjung di perbaiki dan masih terlihat di tempat tanpa ada aktivitas perbaikan molen.

Sedangkan pekerjaan Drainase yang selama 2 hari berlangsung tanpa molen di sampaikan oleh Hairul ( kepala tukang ) ia mengatakan,” itu molen nya banyak mangkrak , kalau ini dua hari (pengerjaan yang berlangsung tanpa molen),” tuturnya.

Dengan adanya hal tersebut salah seorang warga masyarakat ( Wawan ) menanggapi ,” Kalau molen rusak segera diperbaiki menurut saya, dan untuk pekerjaan manual jika memang menyalahi SOP lebih baik dihentikan dan berlanjut apabila molen sudah selesai, kalau seperti ini kan terkesan SOP Pertentangan aturan pekerjaan diabaikan,” tuturnya.

” Menurut saya pribadi kalau mereka (rekanan Bina Marga ) memang sangat patuh atau mematuhi terhadap SOP aturan pekerjaan proyek yang sudah ditentukan, pasti mereka sikap tanggap apabila ada kendala. ya semoga aja kerusakan molen ini jangan sampai dijadikan alasan demi pengalihan perhatian Bina Marga/pihak terkait,”tambahnya lebih lanjut.

(Bambang)

RAKERDA SEKBER WARTAWAN INDONESIA (SWI) JEMBER

Berita7. JEMBER – Acara Rakerda Sekber Wartawan Indonesia (SWI) yang berlangsung pada hari Rabu, 7 September 2022 bertempat di hotel Aston Jember. dan dihadiri oleh Wakil Bupati Jember, Kadiskominfo, Perwakilan Kejari, Perwakilan Polres, Perwakilan Dandim 0824 Jember, Perwakilan Bank BRI, Lembaga Pemberdayaan Perempuan beserta anggota PERS dari beberapa media yang tergabung dalam SWI diantaranya beritatujuh.net(TV7NET), MNcakrawala.net, linews.my.id, dll.

Rakerda Sekber Wartawan Indonesia ( SWI ) dengan Tema ” WARTAWAN MEWUJUDKAN WARTAWAN PROVESIONAL dan SEJAHTERA”, kali ini, terselenggara dengan lancar berkat dukungan Bank BRI, Bank Jatim, Partai Golkar, Partai Nasdem, Citra bangga Rupiah, DM, Dira Park Jember, Senyum Media, Perhutani, Politeknik Negeri Jember.

Diacara Rakerda SWI yang berlangsung beberapa jam, ketua DPC SWI Jember (Suyono HS, SH.,M.I.Kom) dalam pidatonya menyampaikan,” bahwa sesuai hasil Rakernas beberapa waktu lalu agar SWI mencetak wartawan profesional dan sejahtera, sesuai dengan AD/ART SWI pusat bahwa SWI Cabang juga harus mampu mewujudkan Wartawan Profesional Dan Sejahtera”.

“Dalam pembagian divisi yang berada di dalam draf kita sesuai dengan kemampuan dan loyalitasnya para anggota yang sudah tercantum dalam setiap divisi, dan dapat memahami tugas visi misinya, setiap anggota SWI, dengan tujuan agar kedepannya SWI dapat lebih baik dalam mengemban tugas yang sudah tercantum dalam Draf AD/ART SWI” tambahnya lebih lanjut.

(Bambang)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.