Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi Keluarkan Surat Teguran Kedua Untuk Bangunanan Liar Kabupaten Bekasi

Berita7. Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi, – Keluarkan Surat Teguran Kedua Untuk Bangunanan Liar

Kabupaten Bekasi. Berita7
Pemerintahan Kabupaten Bekasi Satuan Polisi Pamongpraja, b’ersama TNI/Polri Gelar Peringatan ke 2 kepada bangunan liar yang tak berijin Pada Senin (21/3/2022

Penyampaian Surat Peringatan ke II Terhadap Pelanggaran Perda & Perkada Para Pengelola atau Pemilik Bangunan Liar & Parkir Liar di Jl. Bosih Raya samping Pasar Induk Cibitung sampai Underpass Desa Wanasari Kecamatan. Cibitung karena telah melanggar peraturan daerah.

Padahal sudah jelas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kab, Bekasi Nomer 4 Tahun 2012 tentang ketertiban umum, pasal 3 hurup I dan K ” kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang di tunjuk setiap orang atau badan dilarang menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya dan menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan umum.

Kasi Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakar Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ganda Sasmita mengatakan, kegiatan tersebut untuk memberikan peringatan kepada para pedagang, untuk 3 hari ke depan kita juga akan memberikan surat peringatan ke 3 kepada pedagang dan parkir liar, “Ucap Ganda.

Lanjut Ganda,” Dari kita akan keluar surat pemberitahuan kepada pemilik untuk membongkar sendiri bangunannya. Kita kasih waktu, kita manusiawi,” Ucap Ganda.

Ganda berharap pemilik bangunan tersebut bersikap kooperatif untuk membongkar sendiri, Pihaknya akan membantu apabila yang bersangkutan memerlukan bantuan dalam proses pembongkaran bangunan itu agar Kegiatan berjalan Aman, Lancar & Kondusif.

@penerbit: PT. Delik Berita Tujuh
Penulis: Maddi

PT LKM Karawang Memilih Direktur Baru di Tengah Kasus Hukum yang Sedang Dijalani.

Berita7. Karawang – Ketua Peradi Karawang sekaligus advokat beken Asep Agustian menyoroti soal hasil fit and proper test yang dilakukan untuk posisi Direktur Utama PT LKM. Asep Kuncir, sapaan akrabnya, ini kebingungan dengan adanya direktur baru di tengah permasalahan PT LKM yang sampai saat ini belum selesai. Ia merasa pemilihan ini terlalu terburu-buru dan tidak transparan, sehingga menurutnya wajar saja ketika publik mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang.

“Adanya direksi baru ini membuat saya betul-betul aneh,” ungkap Asep ketika diwawancarai pada Kamis (10/3) di kantornya.

Pemilihan tersebut dirasa tidak transparan, pasalnya Asep mengatakan bahwa hasil dari pemilihan tersebut tidak diumumkan ke publik. Menurutnya, ketika pemilihan dibuka secara terbuka, maka hasilnya pun harus dilakukan secara serupa. Namun, sampai ia mendengar adanya direktur baru ini, Asep tidak mendapat keterangan resmi baik dari PT LKM  ataupun Pemkab Karawang selaku lembaga yang bertangggung jawab atas hal tersebut.

Lantas kami coba mencari informasi terbaru terkait direksi baru lembaga daerah ini. Kami tidak menemukan informasi apapun baik dari website Pemkab Karawang maupun media sosial. Bahkan kami kesulitan mencari situs media sosial PT LKM Karawang.

Namun, seperti yang kami tulis di laporan sebelumnya, Sari selaku Kabag Ekonomi Pemkab Karawang membenarkan bahwa telah terpilih direktur utama PT LKM. Sari juga mengatakan bahwa pemilihan direksi ini baru ini sifatnya terbuka dan tersebar secara daring, namun hal tersebut berbanding terbalik seperti yang disampaikan oleh Asep di atas.

Selain itu, Asep juga mengomentari anggaran besar dalam merealisasi kegiatan pemilihan direksi tersebut. Baginya, anggaran tersebut terlalu besar jika digunakan hanya sebatas pemilihan direksi saja. Ia merasa Pemkab Karawang seharusnya jeli dan ketat dalam merancang anggaran, sehingga tidak ada pengeluaran yang terlalu besar dalam sebuah kegiatan.

“Ini kan menggunakan APBD yang hampir 450 juta, kan itu juga tidak transparan, hebat banget sampai harus mengeluarkan anggaran sebesar itu untuk pemilihan direksi,” katanya.

Sebelum kemudian ia mempertanyakan soal anggaran, ia mempertanyakan pertanggungjawaban direksi sebelumnya selama menjabat di PT LKM. Seharusnya, sebelum melakukan pergantian kepengurusan, perlu adanya pertanggung jawaban dari direksi sebelumnya guna mengetahui permasalahan yang ada di tubuh PT LKM. Dan tentunya pertanggungjawaban tersebut perlu disampaikan ke secara terbuka ke publik, agar tidak terjadi kecurigaan bagi masyarakat.

“Maka saya minta direksi sebelumnya membuat laporan pertanggungjawaban selama ia menjabat, lalu anggaran besar untuk menyelenggarakan pemilihan direksi ini juga perlu dipertanggungjawabkan, sebab ini menggunakan anggaran daerah Kabupaten Karawang,” ujarnya menambahkan.

Sebab, ia mengkhawatirkan adanya kecurangan serta dugaan korupsi di tubuh PT LKM. Dugaan Asep muncul dari informasi yang ia dapat selama permasalahan PT LKM ini muncul ke publik. Ditambah ia mendengar secara tiba-tiba muncul nama baru direksi PT LKM dan anggaran besar yang digelontorkan Pemkab Karawang untuk menyelenggarakan acara pemilihan tersebut.

Pasalnya, selama ini ia tidak pernah mendengar apapun tentang PT LKM, baik program maupun prestasi yang pernah diraih lembaga daerah tersebut. “Memangnya PT LKM ini sebesar apa sih? Maksud saya, mungkin bisa jadi masyarakat sendiri tidak pernah mendapatkan keuntungan dari adanya lembaga daerah tersebut,” lanjut Asep.

Sehingga ia merasa bahwa Pemkab Karawang perlu terus mengawasi PT LKM agar segera menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya pada publik. Ia juga merasa Kejaksaan Negeri Karawang melalui Kasi Intel mencermati masalah yang ada di tubuh lembaga daerah ini, sehingga kemungkinan terburuk soal adanya kecurangan di PT LKM bisa terdeteksi. Dengan begitu, negara serta Kabupaten Karawang tidak dirugikan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

“Ya mau  gimana lagi, ini merugikan negara, usut terus sampe tuntas, kalau terdekteksi ada kecurangan, cari sampai ketemu benang merahnya siapa pelaku utama di sini. Kalau terus seperti ini, saya menyatakan sikap bahwa semua proses serta kebijakan PT LKM tidak ada kebaikan dan kebenarannya,” tutupnya.

Di waktu yang berlainan, kami menemui Acep Jamhuri, Sekretaris  Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang yang juga ketua panitia pelaksana pemilihan direksi baru. Ia merasa bahwa semua proses sudah dilakukan, namun memang direksi baru tersebut belum dilantik karena belum mendapatkan persetujuan dari provinsi Jawa Barat.

“Semua proses sudah dilakukan, cuma belum dilantik aja, soalnya kita nunggu persetujuan dari provinsi,” ujar Acep Jamhuri.

Acep Jamhuri yang akrab disapa Ajam ini juga mengatakan bahwa proses pemilihan ini dilakukan secara terbuka oleh tim pelaksana dan penilai. “Ada tim dari akademisi, bukan dari kita,” pungkas Ajam.
(Tata)

Fakta Suara Bangsa<<<Fakta Suara BangsaBerita7Fakta Suara Bangsa>>>Fakta Suara Bangsa

Atribut Direction di Tag Marquee

Ketua DPC Peradi Karawang Mengecam Keras Dugaan Penyerangan Yang Dilakukan Oknum Pengacara

Berita7. Karawang – Ketua DPC Peradi Kabupaten Karawang Asep Agustian, SH. MH, mengecam keras atas tindakan dugaan penyerangan yang dilakukan oleh oknum pengacara terhadap Dewan Pembina DPC Peradi Kabupaten Karawang, Nasrun Hantaturi, SH. yang terjadi di Desa Kemiri kecamatan Jayakerta pada Jum’at (11/2/2022) pukul 11.00.

Menurut Asep, tindakan oknum pengacara tersebut sangat menciderai profesi pengacara. Yang dilakukan oknum pengacara tersebut terhadap Nasrun Hantaturi, adalah bentuk premanisme yang tidak mesti dilakukan oleh seorang pengacara.

“Saya amat kecewa sekali, hingga insiden penyerangan tersebut terjadi terhadap dewan pembina DPC Peradi Kabupaten Karawang oleh salah satu oknum pengacara, saat terjadi di Desa Kemiri hari Jum’at kemarin” ucap Asep saat konferensi pers di Media Center Stadion Karawang, Sabtu (12/2).

Asep berharap, kasus dugaan penyerangan yang dilakukan oknum pengacara ini ditindak lanjuti hingga proses ke meja hijau.

“Kami harap, pihak penyidik polres Karawang, yang menerima laporan tersebut dapat menindaklanjuti dengan profesional. Saya tegaskan, tidak ada pengacara yang kebal hukum, jelas ini bentuk tindakan premanisme. Hal inilah yang mencederai profesi pengacara”. Pngkasnya.

Ditempat terpisah, korban dugaan penyerangan dari oknum pengacara di desa Kemiri pada Jumat (11/2) kemarin, Nasrun Hantaturi, SH, saat dimintai komentarnya di Polres Karawang sesaat dirinya membuka laporan polisi, mengungkapkan, bahwa insiden penyerangan terhadap dirinya secara tiba-tiba dan disaksikan oleh orang banyak.

“Saat itu kami sedang melakukan pemeriksaan setempat bersama pihak dari pengadilan agama Karawang. Namun ditengah – tengah obrolan, tiba-tiba pengacara bernama Suryadi menyerang saya dengan dorongan yang amat keras, hingga saya terjerembab”. Ungkap Nasrun kepada jurnalis Nuansa Metro, Sabtu (12/2).

Menurut Nasrun, dirinya saat itu merasa kaget dan khawatir, karena si oknum pengacara tersebut saat melakukan penyerangan dengan emosi yang berapai-api.

” Bahkan saat si oknum pengacara tersebut menyerang saya, sempat di lerai oleh warga, namun dirinya tetap bernapsu akan menyerang saya terus dengan berkata-kata tak pantas. Saksinya saat itu banyak warga yang melihat insiden tersebut”, terang Nasrun.

Lebih lanjut Nasrun menjelaskan, saat ini telah membuka laporan atas insiden yang menimpa dirinya ke polres Karawang.

“Alhamdulillah, barusan sudah kami lakukan pelaporan ke Polres Karawang. Kami juga sangat menyayangkan dengan terjadinya insiden tersebut, ini sangat mencederai profesi pengacara. Ini jelas tindakan premanisme” sesal Nasrun. (Red)

Diduga PT. Nindia Beton Ingkar Janji Ganti Rugi Korban Kecelakaan Mobil 

Berita7 .Cirebon – Sudah 3 tahun berlalu 2 (dua) orang warga Desa Pangkalan Kecamatan Losarang yang bernama Endidi dan Aas Asmadi mengalami Cacat Permanen pada kaki dan kepalanya tidak lagi mendapatkan jaminan yang di Janjikan oleh Management PT. Nindia Beton yang merupakan Perusahaan BUMN dalam pengelolaan Ready Mix yang ada di Indramayu Jawa Barat.

Menurut kedua korban yang ditemui awak media dirumahnya. Aas Asmadi yang mengalami Luka dikepala dan mendapat 20 jahitan mengalami gangguan otak/gagar otak mengatakan. Dirinya waktu itu tanggal 22 Desember 2018 Jam 01.30 dini hari sedang berboncengan motor yang dikendarai Endidi setelah berkunjung ke kerabatnya hendak pulang ke arah Rumahnya di Desa Pangkalan kecamatan Losarang didepan ada mobil Truk Ready Mix (Nindia Beton) akan dilalui nya, namun tiba tiba di pertigaan mobil Truk tersebut yang dikemudikan Rustaya memotong arah dengan membelokkan arah mobil truk tepat kearah pertigaan malang tak bisa dihindarkan seketika itu motor menabrak mobil truk para korban jatuh terpental dan tertindih motor tak sadarkan diri, melihat 2 (dua) orang jatuh tak sadarkan diri Rustaya menghubungi pihak kantor (Nindia Beton)melaporkan kejadian tersebut dan untuk membantu membawa korban untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit.

Akhirnya Manager PT. Nindia Beton Ponirin didampingi kepala keamanan Yadi membawa kedua (2) korban ke RSUD Indramayu untuk mendapatkan perawatan.

Setelah mendapat perawatan selama 1x 24 jam akhirnya kedua korban di bawa pulang dan pihak PT. Nindia Beton hanya memberikan uang 2.500.000 kepada Rustaya untuk membayar biaya Rumah Sakit saja! Nasib Endidi sendiri mengalami cacat Kaki Permanen dengan bagian tempurung engsel kaki retak dan bergeser sehingga kalau berjalan tinggi sebelah, sedangkan kondisi Aas Asmadi mengalamu gegar otak permanen, sehingga pihak istri dan anaknya ketakutan dikalau penyakit lupa ingatan nya itu kambuh seperti orang gila,” tegas Endidi dan Aas Asmadi.

Pihak PT. Nindia beton Hari Senin 31 Januari 2022 jam 09.30 Wib pun melalui Ponirin pada waktu menjenguk pun meminta agar kedua korban jangan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian apalagi Media dengan imbalan semua biaya perawatan dan santunan kecelakaan akan diberikan, Papar Endidi.

Hal ini dipertegas dengan penakuan Rustaya (Sopir) mengatakan, dirinya pernah diajak bicara dengan Ponirin dan meminta kejadian tersebut jangan dilaporkan pihak berwajib serta semua biaya kerugiatan dan pengobatan akan di ganti pihak PT.Nindia Beton.

Tetapi janji tersebut tak pernah kunjung terpenuhi alias janji palsu, kini sudah 3 (tiga) tahun lebih mereka telah mengeluarkan cukup banyak biaya dengan menjual, tanah, perhiasan bahkan hutang kesana kemari demi mereka ingin sembuh sampai Anak dan Istri pergi meninggalkan mereka tak sanggup memikul beban yang cukup berat. Tegas Ponirin.

(Markus.T)

Ketua PERADI Karawang Namanya Masuk Kelompok Pakar DPRD Karawang di Bidang Hukum

Berita7-KARAWANG – Namanya masuk dalam jajaran Dewan Pakar atau Kelompok Pakar DPRD Karawang di bidang hukum, Ketua PERADI Karawang, Asep Agustian SH.MH menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan, atas amanah Dewan Pakar yang diberikan kepadanya.

Disampaikan Askun (sapaan akrab), dari awal sebenarnya ia tidak memiliki keinginan sekalipun untuk mendaftarkan diri menjadi Dewan Pakar. Namun karena amanah yang diberikan kepadanya, Askun mengaku harus menerima prestise barunya sebagai Dewan Pakar.

“Pertama saya ucapkan hatur nuhun kepada pimpinan dan anggota dewan, atas amanah yang diberikan ini. Jujur, ini sebenarnya sangat berat bagi saya. Karena apapun ceritanya, ini (Dewan Pakar, red) adalah sebuah amanah yang besar, karena tanggungjawabnya juga besar,” tutur Askun, Jumat (24/12/2021).

Meskipun Askun sudah dikenal publik Karawang sebagai praktisi hukum yang sudah ‘molotok’ (mumpuni, red), tetapi Askun mengaku tetap membutuhkan saran dan kritik publik, ketika ia sudah resmi bekerja sebagai Dewan Pakar DPRD Karawang di bidang hukum.

Alasannya, sambung Askun, karena Dewan Pakar itu nantinya tidak hanya sekedar berbicara hukum secara saklek. Melainkan harus tetap mempertimbangkan aspek dan dampak sosial, ekonomi, budaya dan politik, dalam setiap masukan yang akan ia berikan kepada DPRD Karawang.

Sehingga setiap produk hukum ataupun kebijakan yang akan dikeluarkan DPRD Karawang nanti benar-benar sudah mempertimbangkan semua aspek kehidupan.

“Kuncinya nanti ada di komunikasi dan kekompakan dengan 6 Dewan Pakar yang lain. Makanya nanti setiap Dewan Pakar juga tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri,” kata Askun.

“Melalui kesempatan ini, intinya saya cuma ingin mengucapkan terima kasih atas amanah yang telah diberikan. Semoga saya bisa bekerja dengan baik. Semoga saya bisa menjaga dan menjalankan amanah ini,” tandas Askun

(Tata)

Terkait OTT Terhadap Oknum Dan Jurnalis. Benar Atau Salahnya Harus di Buktikan Dari Hasil Persidangan.

Berita7-LAMPUNG – Pimpinan Redaksi Yopi Zulkarnain, A beserta stap dan pejabat Dewan Redaksi Media Kabar-Investigasi.Com mewakili Redaksi seluruh Indonesia, geram terkait ucapan soal adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) dua orang oknum wartawan dan LSM yang dilakukan oleh pihak Polres Mesuji.

Yopi Zulkarnain, A. selaku Pimpinan Redaksi Kabar-Investigasi.Com menegaskan bahwa sejatinya mendukung langkah Jajaran Polres Mesuji atas tindakan OTT tersebut.

Benar dan salahnya nantinya dibuktikan hasil dari persidangan. Saat ini keduanya masih terduga bersalah dan belum ada kepastian hukum hasil dari persidangan. Untuk itu, semua pihak hendaknya perlu saling menjaga.

“Namun, kami juga meminta agar pihak Polres Mesuji melaksanakan proses hukum secara adil. Yakni, memproses pemberi suap. Proses juga oknum yang memberikan uang tersebut,” kata Yopi Zulkarnain, A. Saat di temui di kediamannya.

Yopi Zulkarnain, A. melanjutkan, tidak menutup kemungkinan si pemberi uang yang berstatus sebagai pejabat kampung memiliki titik kesalahan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan uang negara.

“Kedua belah pihak yang bersangkutan perlu di proses secara hukum. Sehingga akan menghasilkan sebuah proses hukum yang berimbang dan adil dari kedua belah pihak,” tegasnya.

Dan yang lebih tegas lagi, para Redaksi seluruh Indonesia baik yang lokal ataupun Nasional, sangat menyayangkan atas sikap berlebihan yang dilakukan oleh oknum Forum Kades di Mesuji yang telah mengirimkan papan bunga, berisi ucapan selamat atas penangkapan oknum wartawan dan LSM di halaman Polres Mesuji.

“Sikap oknum Forum Kades di Mesuji ini sangat berlebihan. Ini memancing reaksi solidaritas dari para Pimpinan Redaksi Seluruh Indonesia, Apapun bentuk kesalahannya tidak perlu dihakimi secara demikian. Proses peradilan belum berjalan. Belum tentu mereka berdua nantinya divonis bersalah,”

Yopi menambahkan, “Saya Mewakili Seluruh Redaksi Se-Indonesia Untuk meminta semua Aktivis dan Awak Media di Mesuji dan Tulang Bawang untuk dapat mengawal kasus ini dan mencari pembuktian, bahwasanya memang benar ada oknum kades di Mesuji menyalahgunakan jabatan dalam dugaan penyimpangan dana desa.”

Diberitakan disejumlah Media Online, ada dua orang okum wartawan dan oknum LSM asal Tulang Bawang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim saber pungli Polres Mesuji dan Polsek Way Serdang di Pemancingan desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Jumat (03/12/2021).

Kedua oknum wartawan tersebut yakni berinisial RH dan J yang bertugas di kabupaten Tulang Bawang, dengan Barang Bukti (BB) berupa sejumlah uang sebesar Rp. 6 juta.

Menurut keterangan saksi salah satu Kepala Desa Lebuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, M.Ahmad mengatakan mereka berdua mencari cari kesalahan di desa.

“Mereka awalnya meminta uang sebesar 10 juta dikarenakan kami tidak merasa ada kesalahan dalam menggunakan anggaran atau ada penyimpangan dana desa tetapi mereka berdua malah mengancam akan melaporkan ke penegak hukum.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Mesuji Iptu Fajrian Rizki mewakili Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo, kepada para wartawan membenarkan adanya OTT terhadap oknum Wartawan di Simpang Pematang, tepatnya di pemancingan.

“Keduanya ditangkap saat melakukan transaksi dengan kepala desa di sebuah pemancingan. Mereka ditangkap ketika proses serah terima uang sebesar Rp. 6 juta. Kita amankan kedua oknum wartawan dan LSM lalu kita bawa ke Mapolres Mesuji untuk di mintai keterangan,” kata Iptu Rizki kepada sejumlah wartawan. ( TIM )

Editor Publisher : Ardi

Divonis Bebas, Valencya ucapkan Terima Kasih Kepada Semua Pihak

Berita7-KARAWANG-Sambil menangis haru, Valencya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kasus hukum yang menimpanya. Pernyataan itu disampaikan Valencya pasca pembacaan vonis bebas, Kamis (2/12), di Pengadilan Negeri Karawang.

Ucapan terima kasih juga diucapkan Valencya kepada para pemberi petisi #SaveValencya yang jumlahnya mencapai tujuh ribu lebih di situs Change.org.

“Tanpa bantuan masyarakat, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan menimpa saya. Tanpa masyarakat, saya bukan apa-apa,” kata Valencya didampingi kuasa hukumnya di luar ruangan sidang.

Valencya juga menyinggung soal tiga kasus hukum yang masih ia jalani di luar kasus dugaan KDRT yang sudah divonis bebas.

“Ini bukan kasus saya satu-satunya, masih ada kasus lain. Maka berikutnya, saya menguasakan kuasa hukum saya ke 11 pengacara,” kata Valencya.

Diketahui, masih ada tiga kasus lain yang sedang dijalani Valencya. Baik Valencya, maupun kuasa hukum Valencya yang baru Asep Agustian, tidak merinci kasus apa saja yang saat ini sedang menjerat kliennya.

Lebih dari itu, Valencya memberikan ultimatum kepada pihak-pihak yang diduga masih mencemarkan nama baiknya di media sosial. Ia mempertimbangkan bakal melaporkan pemilik akun bila tidak berhenti melakukan dugaan pencemaran nama baik.

“Sudah, sudah 20 tahun saya difitnah. Stop semua fitnah dan rekayasa,” kata Valencya.

Menurut pengakuan Valencya, ada beberapa orang yang masih berkata tidak benar terhadap dirinya di media sosial. Valencya mengenal salah satunya yang dulu pernah jadi karyawan di tokonya.

Sementara itu terpisah, kuasa hukum baru yang ditunjuk Valencya, Asep Agustian beserta 10 pengacara lainnya menyampaikan, bakal mengawal jalannya kasus lain yang menjerat Valencya.

“Maka pada saat ini kami sampaikan (kepada Chan) sudahilah persoalan ini. Semua jadi bubuk, jadi abu, untuk apa?” kata Asep yang juga Ketua DPC Peradi Karawang ini.

“Chan itu bukan orang Indonesia. Saya katakan sekali lagi, Chan itu bukan orang Indonesia. Chan tidak punya rasa terima kasih terhadap seorang istri yang jadi sponsor dia sehingga dia menjadi seorang WNI. Cobalah Chan menyadarkan diri. Jangan mencari persoalan, yang sudah, sudahilah,” sambungnya.

Asep meminta Chan dan kuasa hukumnya agar membuktikan semua tuduhan kepada kliennya. Sebab, semua tuduhan harus berdasar.

(Tata)

Lagi, Empat Wartawan Diusir Saat Meliput Baritan Hajat Bumi

Berita7+KARAWANG-. Diduga sejumlah oknum baritan hajat bumi, yang ada didusun wajib Desa Tegalsari, Kecamatan Cilamaya wetan, Kabupaten Karawang, Propinsi jawa barat. Usir 4 Wartawan.

Lagi-lagi wartawan nahas diusir oknum rombongan panitia baritan hajat bumi. Ke 4 Kuli tinta yang sedang meliput ruat bumi di Dusun Wajim. Tiba-tiba diserbu sejumlah oknum orang mabuk diduga dari pihak panitia mengintimidasi ancam serta ngajak ribut ke 4 Wartawan dan oknum usir Ke 4 wartawan yang sedang tugas tompel biasa disapa.salah satu wartawan menyampaikan. Minggu 21/11/2021.

Lanjut Tompel kami berempat dari Tim media datang secara aturan kode etik jurnalistik dengan sopan- santun kerumah ketua panitia hajat bumi ( udin ) yang tujuannya untuk Silaturahmi dan bila diizinkan. meliput tentang sil – silah ( Sejarah ) Riwayat Embah Buyut Sinduk.

Selain itu juga menurut keterangan warga ada salah satu dewan yang berkunjung datang rumah Udin selaku panitia Baritan hajat bumi dan kami berempat sekalian Silaturahmi ke beliau tidak ada hal lainnya, ungkap Tompel.

Anehnya kok kami berempat diusir saat ingin meliput oleh rombongan diduga dari panitia baritan bumi, padahal aslinya kami ini mau Silaturahmi dan juga biar sedikit ada wawasan mengenai asal-usul Maqom Embah Buyut Sinduk. Dikarenakan Udin salah satu yang di tokoh kan dan juga salah satu pewaris, terang Tompel.

“Dengan Silaturahmi supaya lebih mengenal dengan udin, tapi sesampai kami berempat kerumah udin, tiba-tiba datang rombongan seperti mabuk dan mengusir dan mengancam kami serta menyerbu kami berempat, kamipun kebingungan kenapa? ada apa? gak tau apa-apa tujuan mau Silaturahmi kok kami berempat diperlukan seperti ini,”tandas Tompel.

Padahal tujuan kami sangat baik untuk Silaturahmi, menjalankan tugas sebagai kontrol sosial, ucap Tompel.

Saat itu Kepala Desa Tegalsari Awang di temui kami berempat di lokasi Baritan Hajat Bumi.”Aneh juga, cuma berpangku tangan, mengabaikan ketika kami bertanya.”jelas Tompel.

(ta)

Selesai Jalani Hukuman, Habib Bahar bin Smith Bebas Hari Ini

Berita7-Bogor– Assayid Bahar alias Habib Bahar bin Ali bin Smith dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Minggu (21/11). Pembebasan Habib Bahar ini dilakukan karena yang bersangkutan telah selesai

menjalani masa pidananya .

“Yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana secara murni. Sesuai dengan perhitungannya, pembebasannya jatuh pada hari ini, 21 November 2021,” tutur Kepala Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Mujiarto.

Habib Bahar mulai ditahan pada 18 Desember 2018, setelah selesai menjalankan hukuman dari tindak pidana Psal 333 KUHP dengan pidana 3 tahun dan Pasal 351 KIUHP dengan pidana 3 bulan. Selama menjalankan pidana dari tahun 2018, ia mendapatkan remisi sebanyak 4 bulan.

“Pemberian remisi diberikan sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, “ ungkap Mujiarto.

Terkait pembebasan Habib Bahar, Mujiarto menyebut pihaknya berkoodinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) setempat, seperti Kepolisian Resor (Polres) Bogor, Kepolisian Sektor (Polsek) Gunung Sindur, dan Komando Rayon Militer (Koramil) Gunung Sindur , Kodim 0621 Bogor guna memberikan pendampingan.

“Kita pastikan proses pembebasan berjalan aman dan lancar sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan,” pungkasnya.

(Glen/Hum)

Istri Dituntut 1 Tahun Gegara Omeli Suami, Ketua Peradi Karawang Dukung Pembebasan Valencya

Berita7,-KARAWANG-Terkait istri dituntut 1 tahun gegara omeli suami, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Karawang dukung pembebasan terdakwa Valencya.

Ketua DPC Peradi Karawang Asep Agustian mengatakan dukungan pembebasan terdakwa Valencya.

“Kepada majelis hakim agar Valencya bisa dibebaskan sesuai hati nurani,” kata pria yang sering disapa Asep Kuncir ini, Selasa (16/11/2021).

Ia menjelaskan, perkara Valencya ini seharusnya ditangani secara restorative justice dan mengedepankan keadilan terhadap perempuan.

“Perkara Valencya ini hanya perkara sangkut paut rumah tangga antara istri dan suami di balik itu ada apa kepentingannya apa seeh? Dan saya sudah berulang kali kepada media bahwa hukum itu bukan alat untuk menakuti-nakuti orang, hukum itu bukan memenjarakan orang hukum itu adalah perbuatannya tapi tidak perbuatan yang merugikan negara atau hingga ada di kenapa tidak mengedepankan azas praduga tidak bersalah tidak mengedepankn Restorative Justice (RJ) padahal perkara masih bisa mengedepankan yang terbaiknya seperti apa terhadap perempuan itu sendiri,” katanya.

Asep juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang karena dinilai tidak mampu menerapkan RJ hingga ia meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk mencopotnya.

“Sebenarnya perkara Valencya ini ecek-ecek dan kemudian viral dan hanya perkara sangkut paut rumah tangga (RT) antara istri dan suami, namun di balik itu ada apa, ada kepentingan apa? JPU dan Aspidum dicopot, tetapi kenapa tidak mengedepankan Retorative Justice saja! Kalau tidak bisa berarti Kejagung harus mempertanyakan peran Kejari Karawang. Kalau memang tidak bisa menerapkannya dicopot saja Kejari,”ungkapnya

(Tata)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.