Divonis Bebas, Valencya ucapkan Terima Kasih Kepada Semua Pihak

View All

Berita7-KARAWANG-Sambil menangis haru, Valencya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kasus hukum yang menimpanya. Pernyataan itu disampaikan Valencya pasca pembacaan vonis bebas, Kamis (2/12), di Pengadilan Negeri Karawang.

Ucapan terima kasih juga diucapkan Valencya kepada para pemberi petisi #SaveValencya yang jumlahnya mencapai tujuh ribu lebih di situs Change.org.

“Tanpa bantuan masyarakat, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan menimpa saya. Tanpa masyarakat, saya bukan apa-apa,” kata Valencya didampingi kuasa hukumnya di luar ruangan sidang.

Valencya juga menyinggung soal tiga kasus hukum yang masih ia jalani di luar kasus dugaan KDRT yang sudah divonis bebas.

“Ini bukan kasus saya satu-satunya, masih ada kasus lain. Maka berikutnya, saya menguasakan kuasa hukum saya ke 11 pengacara,” kata Valencya.

Diketahui, masih ada tiga kasus lain yang sedang dijalani Valencya. Baik Valencya, maupun kuasa hukum Valencya yang baru Asep Agustian, tidak merinci kasus apa saja yang saat ini sedang menjerat kliennya.

Lebih dari itu, Valencya memberikan ultimatum kepada pihak-pihak yang diduga masih mencemarkan nama baiknya di media sosial. Ia mempertimbangkan bakal melaporkan pemilik akun bila tidak berhenti melakukan dugaan pencemaran nama baik.

“Sudah, sudah 20 tahun saya difitnah. Stop semua fitnah dan rekayasa,” kata Valencya.

Menurut pengakuan Valencya, ada beberapa orang yang masih berkata tidak benar terhadap dirinya di media sosial. Valencya mengenal salah satunya yang dulu pernah jadi karyawan di tokonya.

Sementara itu terpisah, kuasa hukum baru yang ditunjuk Valencya, Asep Agustian beserta 10 pengacara lainnya menyampaikan, bakal mengawal jalannya kasus lain yang menjerat Valencya.

“Maka pada saat ini kami sampaikan (kepada Chan) sudahilah persoalan ini. Semua jadi bubuk, jadi abu, untuk apa?” kata Asep yang juga Ketua DPC Peradi Karawang ini.

“Chan itu bukan orang Indonesia. Saya katakan sekali lagi, Chan itu bukan orang Indonesia. Chan tidak punya rasa terima kasih terhadap seorang istri yang jadi sponsor dia sehingga dia menjadi seorang WNI. Cobalah Chan menyadarkan diri. Jangan mencari persoalan, yang sudah, sudahilah,” sambungnya.

Asep meminta Chan dan kuasa hukumnya agar membuktikan semua tuduhan kepada kliennya. Sebab, semua tuduhan harus berdasar.

(Tata)

View All

Lagi, Empat Wartawan Diusir Saat Meliput Baritan Hajat Bumi

View All

Berita7+KARAWANG-. Diduga sejumlah oknum baritan hajat bumi, yang ada didusun wajib Desa Tegalsari, Kecamatan Cilamaya wetan, Kabupaten Karawang, Propinsi jawa barat. Usir 4 Wartawan.

Lagi-lagi wartawan nahas diusir oknum rombongan panitia baritan hajat bumi. Ke 4 Kuli tinta yang sedang meliput ruat bumi di Dusun Wajim. Tiba-tiba diserbu sejumlah oknum orang mabuk diduga dari pihak panitia mengintimidasi ancam serta ngajak ribut ke 4 Wartawan dan oknum usir Ke 4 wartawan yang sedang tugas tompel biasa disapa.salah satu wartawan menyampaikan. Minggu 21/11/2021.

Lanjut Tompel kami berempat dari Tim media datang secara aturan kode etik jurnalistik dengan sopan- santun kerumah ketua panitia hajat bumi ( udin ) yang tujuannya untuk Silaturahmi dan bila diizinkan. meliput tentang sil – silah ( Sejarah ) Riwayat Embah Buyut Sinduk.

Selain itu juga menurut keterangan warga ada salah satu dewan yang berkunjung datang rumah Udin selaku panitia Baritan hajat bumi dan kami berempat sekalian Silaturahmi ke beliau tidak ada hal lainnya, ungkap Tompel.

Anehnya kok kami berempat diusir saat ingin meliput oleh rombongan diduga dari panitia baritan bumi, padahal aslinya kami ini mau Silaturahmi dan juga biar sedikit ada wawasan mengenai asal-usul Maqom Embah Buyut Sinduk. Dikarenakan Udin salah satu yang di tokoh kan dan juga salah satu pewaris, terang Tompel.

“Dengan Silaturahmi supaya lebih mengenal dengan udin, tapi sesampai kami berempat kerumah udin, tiba-tiba datang rombongan seperti mabuk dan mengusir dan mengancam kami serta menyerbu kami berempat, kamipun kebingungan kenapa? ada apa? gak tau apa-apa tujuan mau Silaturahmi kok kami berempat diperlukan seperti ini,”tandas Tompel.

Padahal tujuan kami sangat baik untuk Silaturahmi, menjalankan tugas sebagai kontrol sosial, ucap Tompel.

Saat itu Kepala Desa Tegalsari Awang di temui kami berempat di lokasi Baritan Hajat Bumi.”Aneh juga, cuma berpangku tangan, mengabaikan ketika kami bertanya.”jelas Tompel.

(ta)

View All

Fakta Suara Bangsa<<<Fakta Suara BangsaBerita7Fakta Suara Bangsa>>>Fakta Suara Bangsa

Atribut Direction di Tag Marquee

Selesai Jalani Hukuman, Habib Bahar bin Smith Bebas Hari Ini

View All

Berita7-Bogor– Assayid Bahar alias Habib Bahar bin Ali bin Smith dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Minggu (21/11). Pembebasan Habib Bahar ini dilakukan karena yang bersangkutan telah selesai

menjalani masa pidananya .

“Yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana secara murni. Sesuai dengan perhitungannya, pembebasannya jatuh pada hari ini, 21 November 2021,” tutur Kepala Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Mujiarto.

Habib Bahar mulai ditahan pada 18 Desember 2018, setelah selesai menjalankan hukuman dari tindak pidana Psal 333 KUHP dengan pidana 3 tahun dan Pasal 351 KIUHP dengan pidana 3 bulan. Selama menjalankan pidana dari tahun 2018, ia mendapatkan remisi sebanyak 4 bulan.

“Pemberian remisi diberikan sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, “ ungkap Mujiarto.

Terkait pembebasan Habib Bahar, Mujiarto menyebut pihaknya berkoodinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) setempat, seperti Kepolisian Resor (Polres) Bogor, Kepolisian Sektor (Polsek) Gunung Sindur, dan Komando Rayon Militer (Koramil) Gunung Sindur , Kodim 0621 Bogor guna memberikan pendampingan.

“Kita pastikan proses pembebasan berjalan aman dan lancar sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan,” pungkasnya.

(Glen/Hum)

View All

Istri Dituntut 1 Tahun Gegara Omeli Suami, Ketua Peradi Karawang Dukung Pembebasan Valencya

View All

Berita7,-KARAWANG-Terkait istri dituntut 1 tahun gegara omeli suami, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Karawang dukung pembebasan terdakwa Valencya.

Ketua DPC Peradi Karawang Asep Agustian mengatakan dukungan pembebasan terdakwa Valencya.

“Kepada majelis hakim agar Valencya bisa dibebaskan sesuai hati nurani,” kata pria yang sering disapa Asep Kuncir ini, Selasa (16/11/2021).

Ia menjelaskan, perkara Valencya ini seharusnya ditangani secara restorative justice dan mengedepankan keadilan terhadap perempuan.

“Perkara Valencya ini hanya perkara sangkut paut rumah tangga antara istri dan suami di balik itu ada apa kepentingannya apa seeh? Dan saya sudah berulang kali kepada media bahwa hukum itu bukan alat untuk menakuti-nakuti orang, hukum itu bukan memenjarakan orang hukum itu adalah perbuatannya tapi tidak perbuatan yang merugikan negara atau hingga ada di kenapa tidak mengedepankan azas praduga tidak bersalah tidak mengedepankn Restorative Justice (RJ) padahal perkara masih bisa mengedepankan yang terbaiknya seperti apa terhadap perempuan itu sendiri,” katanya.

Asep juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang karena dinilai tidak mampu menerapkan RJ hingga ia meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk mencopotnya.

“Sebenarnya perkara Valencya ini ecek-ecek dan kemudian viral dan hanya perkara sangkut paut rumah tangga (RT) antara istri dan suami, namun di balik itu ada apa, ada kepentingan apa? JPU dan Aspidum dicopot, tetapi kenapa tidak mengedepankan Retorative Justice saja! Kalau tidak bisa berarti Kejagung harus mempertanyakan peran Kejari Karawang. Kalau memang tidak bisa menerapkannya dicopot saja Kejari,”ungkapnya

(Tata)

View All

Pensiunan Honorer  GUGAT Bupati,  Terkait Kelulusan Honorer CPNS 2006 Tidak Pernah Mendapatkan SK PNS/ASN Pensiunan 

View All

BERITA7. Tangerang –  Ahmad HS di dampingi Ketua Umum BAKORMAS BANTEN dan kuasa hukum dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) , pagi tadi sekitar pukul 10.30 WIB , pada Jumat , 1/10/ 2021 mendatangi PN Tangerang untuk mendaftarkan Surat gugatan, yang di tujukan kepada Pemkab Tangerang terkait Hak nya (Ahmad HS) sebagai lulusan CPNS 2006, sampai di pensiunkan sebagai tenaga honor/kontrak pada akhir 2018 , tidak mendapatkan SK atau NIP sebagai PNS/ASN

Para advokat mengajukan gugatan terhadap 2 (dua) intansi Pemerintah yaitu BUPATI KABUPATEN TANGERANG yang beralamat di Jl.H.Somawinata No.1, KaduAgung, Tigaraksa,Tangerang–Banten15119 dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang beralamat di Jl.Mayjen Sutoyo No.
12 Jakarta Timur 13640

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini sudah diberikan ke Pengadilan Negeri Tangerang berupa 1 (satu) bendel berkas gugatan, agar bisa segera di tindak lanjuti , terkait hak saudara Ahmad HS yang lulus CPNS tahun 2006 , namun sampai pensiun menjadi tenaga honor/kontrak di Pemkab Tangerang di akhir 2018 tidak berikan NIP nya sebagai PNS/ASN.

” Kami sudah memberikan 1 (satu) bendel berkas ke Pengadilan Negeri Tangerang terkait dasar dan alasan kami menggugat.” Ujar H.Hulia Syahendra Ketua Tim Hukum Advokat GMBI Distrik Tangerang

Di waktu yang sama , H.Hulia Syahendra pun mengatakan kepada awak media , bahwa Tergugat di duga melakukan berbuatan melawan hukum sehingga penggugat menderita kerugian baik materil maupun immateril.

” Bahwa para pihak tergugat di duga kuat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga penggugat dalam hal ini saudara Ahmad HS menderita kerugian baik materil maupun immateril.” Lanjut H.Hulia Syahendra

Para advokat GMBI selaku kuasa hukum penggugat , sangat berharap kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk memutuskan perkara ini seadil adilnya, agar penegakan supremasi hukum di Negara Republik Indonesia tegak tanpa memandang bulu. (Van)

View All

PT. GGP Diduga Mengangkangi  Peraturan Menteri Tenaga Kerjaan

View All

Berita7 – Lampung Selatan – Tak kunjung diangkat sebagai pegawai tetap, karyawan PT. Great Gliant Pineapple pertanyakan penyebabnya, Dalam PT.GGP di duga banyak sekali kejanggalan dan pelanggaran dalam pengelolaan dan memperkerjakan Tenaga Kerja tidak sesuai aturan pemerintah “pasalnya” dari sekian banyak Karyawan PT.GGP ada sekitar 90% hanya PHL (Pekerja Harian Lepas) tanpa di angkat sebagai karyawan tetap oleh PT GGP kemungkinan Pihak PT. GGP tidak mau ambil resiko terkait PHK karyawan,

Kronologi berawal ketika salah satu karyawan kontrak yang sudah mengabdikan diri pada perusahaan PT. GGP sejak tahun 2014-2021 tak kunjung diangkat menjadi pegawai tetap yang dulunya dikenal sebagai PT. NTF hingga berganti nama menjadi PT.GPP yang beralamat di Desa Rajabasa Lama II kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung .

Menurut keterangan (SH) anak dari BPK (BN) selaku Karyawan di PT.GGP kepada media ini Jum’at 03/09/2021 saat berkunjung di kantor media online Sekring.co.id menjelaskan” Ayah saya ini merupakan karyawan yang sudah bertahun-tahun Mengabdi atau bekerja di PT.GGP hingga saat ini belum juga di angkat sebagai karyawan tetap dan pada saat itu saya datang sendiri ke PT.GGP untuk menanyakan perihal status ayah saya yang belum juga diangkat menjadi Karyawan tetap namun sesampainya saya di pintu gerbang saya di halangi oleh securyti dan tidak di perbolehkan masuk untuk menemui HRD Prusahaan” Jelas SH.

“Orang tua saya ini sudah bekerja disana selama 8 tahun akan tetapi belum juga diangkat, saya juga tidak tahu kenapa belum juga diangkat sebagai pegawai tetap,. Selain itu, saya juga menyanyangkan sikap perusahaan yang hingga kini tak juga memberikan alasan” ujarnya.

Sementara saat di komfirmasi Pak Edi selaku HRD di PT.GGP melalui Telpon Selulernya Jum’at 03/09/2021 tidak memberikan penjelasan terkait karyawan yang sudah bekerja selama 8 (Delapan) tahun yang belum juga di angkat sebagai karyawan tetap, malah beliau menyarankan komfirmasi ke CRD”
saya tidak bisa menjelaskannya pak, sebaiknya Bapak Komfirmasi ke CRD karena kami satu pintu, maaf pk udah dulu ya” pinta Edi seperti tidak mau banyak bicara. [Red]

View All

DLH Belum Jawab Penolakan AMDAL, PTPN II Diduga Mencoba Merampas Kemerdekaan Pensiunan

View All

Berita7 –LABUHAN DELI | Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Deli Serdang belum bisa menjawab atau menkonfirmasi surat penolakan pengajuan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan yang diajukan oleh PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial. Sedangkan pada hari bersamaan, Kamis (02/9/2021) sejak petang hingga malam hari, diduga ada upaya percobaan merampas kemerdekaan terhadap pensiunan yang dilakukan diduga oleh PTPN II dengan mencoba mendirikan pagar hingga kelokasi rumah pensiunan yang sudah ditempati bertahun-tahun lamanya dengan mengkerahkan beberapa oknum Militer dan diduga mempekerjakan anak-anak dibawah umur saat pemagaran di lokasi Kebun Helvetia, Dusun I Desa Helvetia, Labuhan Deli, Deli Serdang saat siang hari berdasarkan informasi dan video yang didapatkan dari masyarakat.

“Jelas atas kejadian dihari yang bersamaan ini, kami sebagai kuasa hukum Masidi, dkk yang merupakan pensiunan PTPN II akan mendesak DLH Kabupaten Deli Serdang untuk segera menjawab secara tertulis surat penolakan pengajuan studi AMDAL dari kami yang diajukan oleh PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial agar ditolak dan kami akan sangat merasa kecewa apabila ternyata pengajuan AMDAL tersebut dikabulkan oleh DLH Deli Serdang, sebab bila dikabulkan akan berpotensi terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi dan hak warga negara pensiunan baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi dan lainnya, sehingga patut dan wajar apabila permohonan oleh PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial tidak dikabulkan,” jelas Kepala Divisi SDA, LBH Medan Muhammad Alinafiah Matondang, SH., M.Hum kepada wartawa, Jum’at (3/9/2021).

Dihari yang bersamaan saat tim LBH Medan meminta konfirmasi jawaban atas surat penolakan dikabulkannya AMDAL yang diajukan oleh PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial di lokasi Kebun Helvetia, Dusun I Desa Helvetia, Labuhan Deli, Deli Serdang, diduga merupakan pihak PTPN II dengan didampingi beberapa oknum TNI melakukan pemagaran di lokasi dengan diduga melibatkan anak-anak dibawah umur dan pada malam hari mencoba memagar menutup akses keluar masuk rumah keluarga pensiunan sehingga akan berakibat tertahannya seluruh penghuni rumah tersebut namun tidak berhasil sebab dihalangi oleh keluarga pensiunan dan dibantu oleh masyarakat sekitar.

“Apabila dari pihak PTPN II bersama dengan oknum-oknum militer tetap melaksanakan pemagaran rumahnya pensiunan yang mengakibatkan keluarga pensiunan itu tidak bisa lagi keluar masuk akses kerumah dia, itu sama dengan pihak PTPN II dan oknum militer itu melakukan penyandraan atau menahan mereka, sehingga berakibat kepada perampasan kemerdekaan bagi keluarga pensiunan itu, nah perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 333 ayat 1 KUHP. Dan apabila itu terjadi, LBH Medan akan melakukan pengaduan ke pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara atas adanya dugaan tindak pidana tersebut,” sebut Ali kepada wartawan.

Bahkan Ali juga menjelaskan selain kepada hukum pidana tersebut, tindakan perampasan kemerdekaan itu juga melanggar ketentuan Pasal 34 Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Selain itu juga dengan adanya dugaan keterlibatan anak-anak dalam melakukan pekerjaan pemagaran dan pembokaran rumah di lokasi perumahan pensiunan yang diawasi oleh PTPN II dan oknum militer itu juga melanggar Undang Undang pelindungan anak dan Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 64 tentang Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak.

“Kami dari LBH Medan menyayangkan adanya dugaan keterlibatan anak-anak dibawah umur dalam melakukan pemagaran dan pembongkaran rumah di sebelah pensiunan, yang diawasi oleh pihak PTPN II dan oknum-oknum militer di lokasi kejadian sehinga ini jelas melanggar Undang Undang pelindungan anak dan Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 64 tentang Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak,” beber Ali kepada wartawan.

Ali juga sangat menyayangkan adanya dugaan keterlibatan beberapa oknum militer atas adanya dugaan perbuatan tindak pidana perlindungan anak terhadap Anak dan perampasan kemerdekaan terhadap keluarga pensiunan sebab sebagaimana yang telah diatur Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004.

“Fungsi dan tugas TNI adalah menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa namun dalam hal ini oknum oknum militer ini telah melenceng dari tugas dan fungsinya dan bahkan terkesan dijadikan alat intimidasi terhadap Keluarga Pensiunan atas adanya perselisihan lahan dengan pihak PTPN II,” sebut Ali.

Kembali lagi di jelaskan Ali tentang persoalan AMDAL yang diajukan oleh PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial agar tidak dikabulkan bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 lalu, pihak PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial mengiklankan pengumuman pada pemberitaan salah satu koran ternama di Kota Medan bahwa akan melakukan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) terhadap areal lahan seluas 6,88 Ha dan luas Bangunan 33,901 meter kubik yang didalamnya termasuk areal tanah dan perumahan pensiunan karyawan yang tengah dihuni oleh pensiunan selama berpulan tahun secara terus menerus.

“Atas hal tersebut, Kami melakukan tanggapan dan permohonan penolakan persetujuan AMDAL yang ditujukan kepada 7 pejabat tinggi di Sumatera Utara yang berkompeten terkait AMDAL ini khususnya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 22 Juli 2021 yang lalu, namun hingga saat ini LBH Medan belum mendapatkan balasan atau konfirmasi resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang bahwa AMDAL yang diajukan oleh PT. Kota Delimegapolitan Kawasan Residensial ini disetujui atau ditolak,” ungkap Ali lagi.

Maka atas peristiwa ini, Ali membeberkan bahwa patut dan wajar berdasarkan hukum yang benar demi mencegah terjadi pelanggaran hukum dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, maka pihak berwajib khususnya pihak kepolisian agar melakukan tindakan-tindakan penegakkan keadilan dan pelanggaran kesewenang-wenangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. (**)

View All

Ditresnarkoba Polda Sumsel Musnahkan Barang Bukti Hasil Tangkapan di Bulan Juli 2021

View All

BERITA7. Palembang – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Selatan (Sumsel) memusnahkan Barang Bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 541,93 gram.

Barang haram tersebut merupakan barang bukti dari lima orang tersangka yang ditangkap selama sepanjang bulan Juli 2021.

Kelima tersangka tersebut yaitu, JK, RS, DR, AS dan SR yang telah meninggal dunia.

Sebelum dimusnahkan, barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sumsel untuk mengecek kadar amphetamin dan methavitamin yang terkandung di dalam sabu tersebut.

Setelah dipastikan mengandung kedua zat tersebut, narkoba jenis sabu tersebut lalu dimusnahkan dengan cara diblander.

Selain anggota Ditresnarkoba Polda Sumsel, pemusnahan barang bukti tersebut turut disaksikan empat dari lima tersangka.

Kabag Bin Opsnal Dirresnarkoba Polda Sumsel Kompol Dwi Utomo, mengatakan pemusnahan barang bukti tersebut sudah sesuai ketentuan dan perintah pengadilan sebagian barang bukti sudah disisikan untuk sidang di Pengadilan nanti.

“Sabu-sabu yang dimusnahkan hari ini seberat 541, 93 gram yang disita dari lima tersangka. Salah satu tersangka meninggal dunia karena sakit. Tersangka yang ditangkap ini kategorinya bandar,” ujar Dwi saat press release di Mapolda Sumsel, Rabu (28/7/2021).

Dwi menjelaskan, berkas perkara kelima tersangka dalam waktu dekat ini segera selesai dan akan dilimpahkan ke pihak Kejaksaan.

“Rata-rata barang bukti yang didapatkan dari para tersangka lebih dari 0,5 gram. Jadi ancaman hukuman para tersangka di atas lima tahun penjara,” ungkap Dwi.

Menurut tersangka AS, ia mengaku sabu seberat 97,67 gram yang diamankan polisi dari tangannya milik seseorang.

Dari keterangan warga Kertapati Palembang tersebut, ia hanya disuruh mengantarkan sabu itu kepada pemesan dengan upah Rp 500 ribu untuk satu kali antar.

“Bukan punya saya sabu itu, tugas saya cuma disuruh menghantarkan saja sama pemesan. Tiba-tiba yang memesan sabu itu ternyata polisi, jadi saya ditangkap,” pungkasnya.
( Alpiansyah )

View All

Edi Meminta Kepada Gubernur Banten  Mendorong Inspektorat Untuk Audit SMAN 9 Kota Tangerang, 

View All

BERITA7. Tangerang – Buntut Dugaan Curang PPDB 2021-2022 yang di temukan. oleh Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Banten pada proses seleksi PPDB 2021-2022 pada tiga SMAN di Kota Tangerang berbuntut panjang.

Edi Saputra selaku koordinator Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Banten menegaskan, pihaknya siap mengajukan somasi pada inspektorat untuk mengecek dan mengaudit temuan tersebut, khususnya tertuju pada SMAN 9 Kota Tangerang dari dua lainnya yaitu SMAN 4 dan 8 Kota Tangerang.

“Dengan adanya temuan kami dari data yang ada, khususnya data murid yang masuk padahal telah gagal seleksi online. Kita akan bongkar semua. Khususnya di SMAN 9 Kota Tangerang,” tutur Edi.

“Saya punya data valid, kok,” kata edi menambahkan.

“Data inilah yang tentu menjadi kekuatan saya untuk mengajukan somasi kepada inspektorat, agar inspektorat turun ke sekolah mengecek dan lakukan audit sekolah tersebut guna membuktikan mana saja siswa yang lulus seleksi online dan mana yang bukan. Saya meyakini betul disini ada praktek jual beli bangku hingga yang sudah tidak lulus seleksi online bisa di terima kembali. Jika memang setiap sekolah ada permainan seperti ini lalu buat apa ada seleksi,” geram Edi.

Edi menjelaskan, temuan yang didapat itu ada dua pola besar, yaitu dengan cara memberi link khusus untuk siswa yang telah gagal seleksi online untuk bisa daftar ulang dan sah menjadi siswa sekolah tersebut. Pun dengan cara memasukan siswa tersebut pada grup kelas X dan mendapatkan proses belajar mengajar secara daring. Belum lagi temuan lainnya yang akan diungkap selebar-lebarnya, jika nantinya inspektorat terketuk hatinya untuk mengaudit ketiga sekolah curang tersebut.

“Saya siap berikan keterangan yang dlbutuhkan,” tegas Edi.

Edi meminta kepada Gubernur Banten Wahidin Halim untuk mendorong dan perintahkan Inspektorat untuk turun ke sekolah pelanggar aturan tersebut dan lakukan audit, khususnya SMAN 9 Kota Tangerang.

“Ketegasan yang sudah di atur oleh UU sangat jelas yang namanya suap menyuap itu harus di pidana dan sangat jelas di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (“UU 11/1980”) Pasal 3 UU 11/1980. Coba saja kalian lihat UNDANG-UNDANG (UU) REPUBLIK INDONESIA Nomor: 11 TAHUN 1980 Tentang TINDAK PIDANA SUAP,” kata Edi.

Edi menambahkan sebagai penutup, jika ada oknum pihak sekolah yang notabene dipimpin Kepala Sekolah dan jajarannya yang bermain dan jadi pemain dalam kasus yang menjadi sorotan Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Banten.

“Jadi menurut saya hal ini jelas ada kaitannya dengan oknum pihak sekolah dan jajarannya, jadi unyuk pembuktian murni tidaknya penerimaan di SMAN 9 Kota Tangerang ya harus di Audit. Jika tidak ini akan mencoreng dunia pendidikan Kota Tangerang dan jika tetap dibiarkan, PPDB tahun berikutnya kasus curang seperti ini akan terjadi lagi, mau sampai kapan?” pungkas Edi.

(Ivn)

View All

Sorot Praktek Curang, Gubernur Banten Diminta Copot Kepala Sekolah SMAN Kota Tangerang

View All

BERITA7. Tangerang. Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Banten meminta Gubernur Banten untuk mencopot Kepala Sekolah SMAN 4, 8 dan 9 Kota Tangerang.

Permintaan pencopotan ini berkaitan dengan temuan yang didapat di lapangan, jika ada kecurangan terorganisir, masif dan struktur yang dilakukan oknum Kepala Sekolah ketiga sekolah tersebut di atas, pada PPDB 2021-2022.

Adapun modus operandi yang dipakai oleh oknum tersebut dengan cara memasukan kembali nama-nama peserta didik baru yang tak lolos seleksi online dengan memberikan link khusus untuk mendaftar ulang.

Pun juga dengan cara sengaja langsung memasukan ke grup kelas X dan mendapatkan proses MPLS dan belajar mengajar secara daring.

Apa yang dilakukan pihak pihak tak bertanggung jawab tersebut tentunya telah mencoreng dunia pendidikan Kota Tangerang dan Banten. Jika hal ini tak ditindak lanjuti lebih jauh, jelas akan membuat oknum-oknum tersebut merajalela dan praktek jual beli bangku sekolah akan terus terjadi hingga menghilangkan kesempatan peserta didik baru lainnya. (27/7/21)

Edi Saputra dari Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Banten saat dihubungi mengatakan, pihaknya pun akan melakukan aksi turun ke jalan dalam seminggu terakhir, jika tak ada tindak lanjut dari pihak terkait yaitu Gubernur Banten Wahidin Halim dan aksi akan di lakukan di depan kantor KCD.

Poto : Edi Saputra

“Ya, kami akan lakukan aksi. Tapi itu tergantung dari tindakan yang diambil untuk ketiga Kepala Sekolah, disini
Kami menduga ada penerapan nama yang tidak lulus seleksi online di setiap sekolah tersebut, dan saya meyakini betul jika inspektorat berani audit sekolah itu pasti semua permainan praktek jual beli bangku
anak calon murid yang tidak masuk seleksi online akan terbongkar semua. tutup Edi.

(IVn)

View All