Didugaan Ada Penyelewengan Dana UPK, 13 Lembaga di KLB Gelar Aksi

Berita7. LEBAK – Sebanyak 13 Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Bersatu (KLB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak. Jum’at, (30/4/2021).

Aksi unjuk rasa itu menyoal adanya dugaan penyelewengan dana di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) juga indikasi adanya ketidak beresan di tubuh DPMD Lebak.

“Hari ini kita menyampaikan aspirasi dan membuka borok – borok yang ada ditubuh dinas DPMD Lebak terkait dana UPK se Kabupaten Lebak yang kita duga adanya penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh UPK dan Dinas DPMD,”kata Ahmad Yani salah satu anggota KLB pada awak media.

Yani menjelaskan, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) jasa dan simpan pinjam itu ada sejak tahun 2009 di tingkat Kecamatan se Kabupaten Lebak. Dimana dari tahun 2009 sampai 2015 UPK mendapatkan suntikan dana baik dari APBN maupun APBD Lebak. Namun, kata Yani, dana simpan pinjam atau dana perguliran itu diduga tidak jelas dan terindikasi adanya penyelewengan dana.

“Kemana aliran dana UPK yang selama ini di kelola masing-masing UPK. Kenapa tidak pernah dilakukan audit terhadap UPK oleh inspektorat ataupun BPK RI. Sehingga perguliran dana itu disinyalir tidak transparan dan terindikasi adanya kerugian negara yang sangat besar,”ungkapnya.

“Ketidak beresan itu juga dapat dilihat dari legalitas yang tidak jelas, regulasinya juga gak jelas. Hingga dana dari simpan pinjam itu pergulirannya juga gak jelas dan diduga banyak diselewengkan,”tambahnya.

Senada, anggota pendemo lainnya Sutisna meminta Kepala Dinas DPMD Kabupaten Lebak segera melakukan langkah strategis untuk menyelamatkan aset negara tersebut. Karena, menurut dia, perguliran dana di UPK tersebut nilai anggarannya sangat besar.

“Anggaran miliaran yang ada di UPK itu wajib kita selamatkan,” singkatnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Desa pada DPMD Kabupaten Lebak Rifai menjelaskan, menyikapi hal tersebut pihaknya mengaku telah menyesuaikan dengan kapasitasnya sebagai pembina di tingkat Kabupaten terhadap lembaga UPK tersebut.

Ia mengaku pembinaan tersebut sudah rutin dilakukan. Karena lanjutnya, ada kewajiban yang mereka (UPK) harus sampaikan laporan tiap bulan, dan itu bagian dari pembinaan DPMD untuk melakukan evaluasi dan lain sebagainya.

“Selain penyampaian laporan pun, kami dengan UPK selalu melaksanakan rakor yang mestinya setiap bulan kami laksanakan dengan mereka. Tapi untuk bulan ini, karena bulan puasa, kegiatan itu di undur ke bulan sawal,”kata Rifai.

Rifai juga membantah
indikasi ketidak beresan dalam UPK tersebut, dia juga mempertanyakan dalam hal apa ketidak beresan itu. Dengan apa yang pendemo utarakan terkait adanya indikasi korupsi kata dia, hal itu tidak benar dan tidak ada faktanya.

“Mereka menyampaikan adanya korupsi itu tidak benar dan tidak ada faktanya bagi kami disini. Karena yang namanya keuangan UPK itu langsung dikirim ke rekening masing – masing UPK, dan itu aturan Mentri semua, ke kami sifatnya hanya koordinasi dan laporan saja,”katanya.(red)*

Ade Suhaedi Minta KLHK Kaji Ulang Perijinan PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya

Berita7-Tangerang, – Ade Suhaedi Pembina dan Penasehat DPP LSM Gerak dan Ampel Indonesia menegaskan bahwa pengelola dan pemanfaat limbah B3 wajib mempunyai ijin sesuai UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH ( Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ).

Serta akan dikenai sangsi jika setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 ( tiga miliar rupiah ).

“Kami selaku Pembina dan penasehat LSM GERAK dan AMPEL Indonesia meminta kepada instansi terkait, terutama kepada Kementrian LHK untuk meninjau dan mengkaji ulang semua perijinan di PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya,” Kata Ade Suhaedi Pembina dan Penasehat LSM Gerak dan Ampel Indonesia saat ditemui di kantornya. Minggu (25/4/2021).

Pria yang akrab disapa pak Dede menambahkan ia sudah mempertanyakan dan mengklarifikasi kepada Ramendra (pemilik perusahaan) lewat chat WhatsAap terkait proses produksi ingot di perusahaan nya, yang di duga menggunakan bahan matrial limbah B3 salah satu nya oli bekas dengan kode limbah B 105d dan slag atau dros dengan kode limbah B314-1.

“PT sinar laut biru logam perkasa jaya ( SLBLPJ ) belum memiliki ijin pengelola dan pemanfaat limbah B3. Hal itu diakui oleh Asep selaku Konsultan PT SLBLPJ,” ujarnya.

Asep Konsultan PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya menjeladkan dirinya membenarkan bahwa PT SLBLPJ belum memiliki ijin pemanfaat limbah B3 dan ia sudah mengurus dari tahun 2015 dan sampai saat ini ijin nya belum keluar juga.

“Disini saya tegaskan bahwa tugas dan wewenang kami hanya sebatas mengurus perijinan. Adapun di luar wewenang itu saya tidak tahu,” tegasnya.

PT. SLBLPJ sebagai perusahan yang memproduksi ingot/almunium batangan dengan bahan matrial Dross, Abu zink, Scrap sisa dari hasil produksi dan di beli dari perusahan” besar dan pedagang limbah lokal.

Firman Manager PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya mengungkapkan “Saya membenarkan kalau perusahaan tempat bekerjanya menggelola scrap almunium, namun dirinya membantah kalau sudah menggelolah limbah B3,” pungkasnya.

Seperti dilansir dari media IGLOBALNEws.Com terbitan tanggal 25 Maret 2021 bahwa PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya menepis tudingan adanya pengelolaan limbah B3.

Secara umum pengertian scrap adalah hasil produksi yang tidak bisa di pakai atau di olah kembali karena produk tersebut tidak sesuai spec atau karena alasan lain nya seperti kualitas kurang bagus. Scrap tersebut bisa di duga sudah terkontaminasi B3.

Ade Suhaedi Minta KLHK Kaji Ulang Perijinan PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya

Tangerang, – Ade Suhaedi Pembina dan Penasehat DPP LSM Gerak dan Ampel Indonesia menegaskan bahwa pengelola dan pemanfaat limbah B3 wajib mempunyai ijin sesuai UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH ( Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ).

Serta akan dikenai sangsi jika setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 ( tiga miliar rupiah ).

“Kami selaku Pembina dan penasehat LSM GERAK dan AMPEL Indonesia meminta kepada instansi terkait, terutama kepada Kementrian LHK untuk meninjau dan mengkaji ulang semua perijinan di PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya,” Kata Ade Suhaedi Pembina dan Penasehat LSM Gerak dan Ampel Indonesia saat ditemui di kantornya. Minggu (25/4/2021).

Pria yang akrab disapa pak Dede menambahkan ia sudah mempertanyakan dan mengklarifikasi kepada Ramendra (pemilik perusahaan) lewat chat WhatsAap terkait proses produksi ingot di perusahaan nya, yang di duga menggunakan bahan matrial limbah B3 salah satu nya oli bekas dengan kode limbah B 105d dan slag atau dros dengan kode limbah B314-1.

“PT sinar laut biru logam perkasa jaya ( SLBLPJ ) belum memiliki ijin pengelola dan pemanfaat limbah B3. Hal itu diakui oleh Asep selaku Konsultan PT SLBLPJ,” ujarnya.

Asep Konsultan PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya menjeladkan dirinya membenarkan bahwa PT SLBLPJ belum memiliki ijin pemanfaat limbah B3 dan ia sudah mengurus dari tahun 2015 dan sampai saat ini ijin nya belum keluar juga.

“Disini saya tegaskan bahwa tugas dan wewenang kami hanya sebatas mengurus perijinan. Adapun di luar wewenang itu saya tidak tahu,” tegasnya.

PT. SLBLPJ sebagai perusahan yang memproduksi ingot/almunium batangan dengan bahan matrial Dross, Abu zink, Scrap sisa dari hasil produksi dan di beli dari perusahan” besar dan pedagang limbah lokal.

Firman Manager PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya mengungkapkan “Saya membenarkan kalau perusahaan tempat bekerjanya menggelola scrap almunium, namun dirinya membantah kalau sudah menggelolah limbah B3,” pungkasnya.

Seperti dilansir dari media IGLOBALNEws.Com terbitan tanggal 25 Maret 2021 bahwa PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya menepis tudingan adanya pengelolaan limbah B3.

Secara umum pengertian scrap adalah hasil produksi yang tidak bisa di pakai atau di olah kembali karena produk tersebut tidak sesuai spec atau karena alasan lain nya seperti kualitas kurang bagus. Scrap tersebut bisa di duga sudah terkontaminasi B3.

(Red)

Atribut Direction di Tag Marquee
Artikel anda ada disini..!

PW Kumala Layangkan Surat Audensi Ke DPRD Lebak Soal Ternak Diduga Labrak Perda

Berita7 – LEBAK – Soal kawasan Peternakan di dua Lokasi yakni Kecamatan Cileles dan Kecamatan Gunung Kecana yang dinilai Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Rangkasbitung diduga melabrak Peraturan Daerah (Perda) kini masih bergulir. Bahkan, PW Kumala layangkan surat audensi ke DPRD Lebak.

“Betul, kita kemarin Kamis 22 Maret 2021, telah melayangkan surat audensi di tunjukan kepada Plt Ketua DPRD Lebak dan Ketua Komisi I. Kami juga meminta agar DPRD memanggil pihak DPMPTSP dan Kepala Bidang Tata Ruang PUPR juga DLh Lebak di audensi nanti,”kata Ketua Kumala PW Rangkasbitung Eza Yayang Firdaus pada awak media. Jum’at, (23/4/2021).

Menurut Aktivis Muda tersebut, pihaknya mengaku tidak niat sedikitpun menganggu atau mengusik pengusaha atau perusahaan peternakan di Lebak. Namun, kata Eza, dirinya merasa heran dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah soal wilayah yang tertuang didalam Perda No 2 Tahun 2014 tentang RTRW pasal 40 ayat 7. Ia mengaskan, bahwa di dua lokasi itu tidak diperuntukan untuk usaha peternakan.

“Artinya, di dalam Perda itu jelas mengatur tentang tata ruang dan wilayah tersebut. Tapi kenapa masih saja dipaksakan, bahkan sedang masuk ke perijinan. Ini kan aneh, kenapa bisa dibiarkan. Kecuali, ternak yang akan dibangun itu sekalanya kecil atau UMKM seperti masyarakat pada umumnya itu lain hal. Ini kan sekala besar,”tegas Eza.

Untuk itu, lanjut Eza, biarkan persoalan tersebut terang benderang di audensi nanti bersama DPRD Lebak, DPMPTSP, PUPR bagian Tata Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.

“Sehingga publik tahu, bagaimana sebetulnya aturan Perda atau RTRW wilayah peternakan yang telah dibuat itu,”katanya.

Lanjut Eza, ia juga merasa heran pernyataan yang dilontarkan oleh DPMPTSP juga PUPR Lebak bagian tata ruang. Pernyataan itu menurutnya se olah pembenaran dengan menjabarkan aturan Perda dan aturan Permentan secara keseluruhan. Padahal kata Eza, Perda yang dibuat oleh pemerintah itu jelas untuk aturan wilayah peternakan.

“Jangan di jabarkan menyeluruh. Disitu didalam Perda kan jelas, telah di jelaskan bahwa di lokasi tersebut bukanlah diperuntukan untuk peternakan,”tegasnya.

Eza berharap, kedepan tidak ada lagi perusahaan yang membandel di Lebak. Dan meminta kepada pihak pengawasan agar aktif melakukan kontrol. Sehingga, baik masyarakat dan Pemda tidak dirugikan dengan hadirnya usaha ternak itu.

“Semoga setelah audensi nanti ada titik terang, dan penjelasan yang sejelas- jelasnya untuk publik. Sehingga, pengusaha ternak dan masyarakat sepakat, dimana wilayah yang di perbolehkan dan tidak diperbolehkan secara aturan yang dibuat pemerintah. Tidak merugikan orang banyak juga Pemkab Lebak,”harapnya.

(Red)

Kuasa Hukum Achmad Safiudin Minta Surat Penangguhan Penahanan Segera Dikabulkan

Berita7 – Kasus Achmad Safiudin warga Cipinang Muara Rt.012/004 Kelurahan Cipinang Muara kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. kini berlanjut sidang kedua Kamis (22/4/2021) yakni pembacaan sidang eksepsi dan pihak kuasa hukum mengajukan surat penangguhan Penahanan

Menurut Aris Febrian,SH selaku kuasa hukum dari Achmad Safiudin meminta supaya pengadilan negeri Jaktim mengabulkan permohonan surat penangguhan Penahanan

” Sidang tadi merupakan sidang kedua yakni pembacaan sidang eksepsi dan mengajukan surat penangguhan Penahanan agar Achmad Safiudin bisa bebas, ungkap Aris

Sebab yang dilakukan oleh Achmad Safiudin hanya merupakan memberikan tanda tangan sebagai saksi namun kenapa bisa ditahan oleh kejaksaan, lanjutnya

Bermula Najib menghubungi Achmad Safiudin untuk datang kerumahnya, lalu disodorkan surat satu lembar yang menyatakan surat pernyataan dan kemudian achmad safiudin disuruh oleh Najib untuk tanda tangan sebagai saksi.

“Berbuntut panjang hingga Achmad safiudin yang jadi korban ditahan kejaksaan, padahal dalam selembaran surat itu hanya tanda tangan saksi dan tidak bisa dijadikan alas hukum yang kuat” lanjutnya

Dalam hal ini kami meminta segera pengadilan negeri Jaktim segera membebaskan Achmad Safiudin karena  belum bisa dibuktikan bersalah, lanjutnya
(Red)

Akibat Ulah Oknum Kejaksaan Negeri Jaktim, Achmad Safiudin Jadi Korban Hukum

Berita7-Jakarta-Lembaga yang berlambang Timbangan diduga telah tercoreng oleh ulah oknum yang tidak teliti dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur,
dalam hal ini telah terjadi ketidak adilan hukum yang dialami Achmad Safiudin warga Cipinang Muara Rt.012/004 Kelurahan Cipinang Muara kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.

Korban (Achmad Safiudin) dilaporkan kepolda metro jaya oleh philip selaku anak dari Ahli waris anak dari bapak Richart ( Alm ) dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 23-Desember 2019 oleh Ahmad Saifudin dan Tarto Susilo sebagai Saksi.

“Bermula Najib datang kerumah Bapak saya (Achmad Safiudin) guna untuk meminta dibuatkan surat pernyataan tersebut , namun kenapa Bapak saya yang jadi korban hingga kini masuk kedalam perkara hingga ditahan” ungkap Suparman

Dari laporan tersebut sempat turun SP3 dan laporan polisi yang dibuat oleh saudara Philip, mengenai dugaan pemalsuan terhadap perjanjian jual beli ( Over Alih Garap ) tertanggal 6 Febuari 2008 dihentikan oleh Polda metro jaya, pada tanggal 19 Desember 2019 tentang Penghentian Penyidikan.

Pada tanggal 9 Juli 2020
Datang surat undangan untuk Achmad Safiudin dari Polda metro jaya untuk interview.
Nomor : B/10897/VII/RES.1.9/2020/Ditreskrimum

Padahal dalam surat panggilan hanya panggilan bersifat Biasa,
Namun dengan berjalannya waktu, Philip membuka laporan ke Polda metro jaya bahwa Achmad Safiudin telah melakukan penggelapan dan Pemalsuan surat pernyataan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/449/I/YAN.2.5/2020/PMJ/Ditreskrimum.tanggal 21 Januari 2020 atas nama pelapor Najib dengan terlapor (1) Philip (2) Cipta Wijaya (3) Robbi Winarso Wijaya Dkk.
Korban AS merasa dizolimin oleh Najib dan Philip.

“Sebenarnya Bapak saya dijadikan korban oleh Najib dan Philip karena didalam surat pernyataan hanya sebagai saksi bukan yang membuat pernyataan, namun kenapa Bapak saya ditahan dikejaksaan,” ungkap Suparman selaku menantu dari Achmad Syafiudin pada awak media

Kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk dapat membebaskan Bapak saya dari tuntutan hukum karena awalnya hanya disuruh oleh Najib untuk membuat surat itu, lanjutnya dengan harap

Sementara dari pihak kepolisian Polda metro jaya mengirimkan Surat SP3 kepada Kejaksaan Negeri Jakarta timur.

Surat SP3 Dari kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya tanggal,19 Desember 2019.
Nomor : B/23938/XII/RES.1.9 Ditreskrimum hanya klarifikasi Biasa dan sudah ada pemberitahuan penghentian penyidik

” Namun kenapa Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terus menyidangkan dan menahan Bapak saya, dan kami minta bapak saya dibebaskan,” ujarnya
(Red)

Resmi Dilaporkan Ke Polres Pandeglang Dugaan Tipikor Bantuan PKH Desa Kertaraharja Memasuki Babak Baru

Berita7 -Pandeglang  – Setelah viral di media berita online, kasus dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kertaraharja Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh MR, seorang pendamping PKH, kini memasuki babak baru setelah Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat (PBSR) secara resmi melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum.

Hadi Isron, Sekretaris PBSR dalam keterangan resminya mengatakan bahwa ia telah menyerahkan langsung laporan khusus dugaan Tipikor Program PKH yang dilakukan MR. “Alhamdulillah berkas laporan sudah diterima oleh Polres Pandeglang, dalam berkas itu kami sertakan juga barang bukti awal” kata Hadi Isron, Senin (19/4).

Hadi mengungkapkan kasus ini bermula dari laporan masyarakat, kemudian PBSR melakukan Investigasi lapangan, hasilnya ditemukan dugaan bantuan PKH di Desa Kertaraharja ada permasalahan yang menyebabkan terjadinya kerugian uang negara dan masyarakat.

“berdasarkan keterangan Sumber (Agen BRILink) bahwa bantuan yang diterima oleh KPM PKH di Desa Kertaraharja dipastikan tidak utuh, Modusnya sebelum uang diserahkan kepada KPM, yakni membawa seluruh KKS milik KPM. Kemudian dicek terlebih dahulu jumlah saldonya. Ketika sudah tahu baru Saldo tersebut dibagi, sehingga Pendamping PKH membawa dua struk” ungkap Hadi tegas

Hadi mengungkapkan, berdasarkan keterangan Sumber AM seorang agen Brilink, MR juga diduga kerap meminta jasa (imbalan uang) kepada KPM PKH. “Artinya ini telah terjadi tindak pidana Pungli pada bantuan PKH yang dilakukan oleh Pendamping” ketus Hadi Isron

Selain dugaan Tipikor dan pungli, Hadi menambahkan PBSR juga melaporkan dugaan pembiaran tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Kordinator Kecamatan (Korcam) pendamping PKH Kecamatan Sobang.

“Juga kami laporkan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh MR, Pendamping PKH terhadap KPM PKH sehingga KPM tidak berani untuk melaporkan tindakan MR” tandasnya.

Masih kata Hadi, PBSR percaya Polres Pandeglang bisa bekerja dengan profesional dalam mengungkap kasus ini sehingga semua warga negara mendapatkan perlindungan hukum dengan baik. “Selanjutnya kami percayakan kepada Polres Pandeglang bekerja, jika nanti diminta bantuan untuk informasi yang mendalam kami siap memberikannya” tutup Hadi.

Tidak Hanya itu, Ketua PBSR Provinsi Banten, Sanan menyampaikan bahwa pihaknya berharap kepada Dinas Sosial Pandeglang, Hj Nuriah untuk segara mengambil tindakan tegas terhadap oknum Pendamping PKH di wilayah Sobang.

“Kadis jangan diam, harus ambil sikap tegas, bukti-bukti yang kami sampaikan ke Dinas Sosial Pandeglang itu merupakan hasil investigasi dilapangan bukan rekayasa, Karena Kami dari PBSR hanya menerima aduan bukan mencari-cari kesalahan orang lain,”tegasnya.

(Red)

Berhasil, Polrestro Tangerang Kota Ungkap Kasus Mafia Tanah di Pinang

Berita7, KOTA TENGERANG — Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, berhasil mengungkap kasus diduga mafia tanah, di Blok A33, RT 00 RW 00, Kelurahan Kunciran Jaya dan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

“Sore ini kami merilis satu pengungkapan kasus, diduga adalah mavia tanah,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Yusri, di dampingi Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Deonijiu De Fatima, saat gelar konferensi Pers di Mapolrestro Tangerang.

Menurut Yusri, pengungkapan kasus mafia tanah adalah intruksi Presiden RI, yang memerintahkan penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan untuk tidak sungkan-sungkan memberantas mavia tanah.

“Mungkin rekan-rekan masih denger kasus pengungkapan di Polda Metro Jaya. Ada 3 Lp dengan 15 tersangka sudah tahap ke dua dilimpahkan ke Kajari Jakarta Selatan. Dan masih ada lagi beberapa kasus yang akan kita lakukan pengungkapan berkolaborasi bersama-sama,” ungkapnya.

Hal yang sama, kata dia, saat ini Polrestro Tangerang Kota, bersama kejaksaan dan pengadilan serta stake holder terkait, untuk mengungkap kasus mafia tanah.

“Ini perintah Presisen dan Kapolri, kita akan ungkap itu dan tidak akan main-main dengan mafia tanah, kita akan lakukan tindakan yang terukur,” tegasnya.

Menyangkut kasus yang cukup lama di Kota Tangerang di daerah Pinang ini, lanjut dia, ada gugatan perdata dua tersangka yang sudah diamankan dan masih ada lagi 1 orang dan akan diterbitkan sebagai DPO hari ini.

“Kapolres sudah sampaikan akan ditetapkan DPO, sebelumnya sudah kita kejar namun tidak ada di tempat. Karena mereka ini mafia berkolaborasi sama-sama,” tukasnya.

Dijelaskanya, dua tersangka yang diketahui berinisial M dan D dengan peranya masing-masing. Sebelumnya tersangka D menggugat perdata M dengan sidang sendiri. Yusri menilai ini adalah bentuk mafia mereka.

“Jadi modusnya sesama mereka sendiri saling menggugat, untuk bisa menguasai tanah tersebut melawan PT TMRE dan Warga masyarakat disitu,” ujarnya.

Pada April dia gugat perdata hasilnya terjadi perdamaian (Banding). Pada bulan Mei dia mengajukan eksekusi di lokasi yang sudah di atur.

Terjadi bulan Juli namun ada perlawanan dari warga dan PT TMRE sehingga batal eksekusi. Bahkan sempat terjadi bentrok waktu itu.

“Dari PT TMRE tanggal 10 Januari 2020 lalu membuat laporan Polisi bersama masyarakat di wakili RT nya, inilah awal dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Sat Reskrim Polrestro Tangerang Kota,” terangnya.

Pihak Satreskrim Polrestro Tangerang Kota berhasil mengamankan 2 orang tersangka otak dari mavia tanah. Dengan mengamankan BB yang seluruh surat-suratnya semuanya dinyatakan palsu.

“Termasuk SK 67 yang dijadikan dasar D untuk mengugat M ternyata tidak tercatat juga. Di cek penyidik bukan 9 yang palsu malah ada 10,” imbuhnya.

Menurut Yusri, apa yang dilakukan tersangaka hanya akal-akalan agar mafia ini bisa menguasai lahan itu. SK 67 yang dicek tidak tercatat dibuat tecatat, untuk memenangkan gugatan.

“Ini permainan mafia, pelaku kita sangkakan pasal 264 dan 266 Ayat 2 ancaman 7 tahun penjara, jika perlu kita perberat dengan pasal berlapis. Ini masih berkembang 1 DPO adalah pengacaranya sendiri
Inisialnya adalah AX. Masih kita lakukan pengejaran,” pungkasnya.

Konferensi Pers dihadiri perwakilan kementerian Agraria, Kajari Tangerang, I Dewa Gede Wirajana, Kakanwil BPN Banten, Andi Tentri Abeng dan Dirut Perkara Kementerian ATR BPN Ketut Mangku.

(Caknur/red)*

Askun Praktisi Hukum Menduga Adanya Segelintir Oknum Yang Oportunistik Anggaran Covid-19

Berita7. KARAWANG – Sindiran kembali dilontarkan Pemerhati Pemerintahan Karawang, Asep Agustian SH, MH kepada Pemkab Karawang yang dianggap kurang profesional di dalam mengelola anggaran pencegahan dan penanganan covid-19.

Praktisi hukum yang kerap akrab disapa Askun ini merasa heran saat mengetahui pemkab memiliki hutang sewa hotel covid-19 yang nilainya mencapai Rp 10,7 miliar lebih. Belum lagi termasuk beban biaya honor tenaga kesehatan (nakes) yang juga belum dibayarkan.

“Kok bisa sewa hotel saja nyampe masih punya utang 10 miliar lebih. Ini pemda punya hutang kayak pedagang saja. Giliran rugi berteriak, giliran untung jempe (diem, red). Giliran utang ribut, giliran cashback pada diem,” tutur Askun, saat membuka Pernyataanya, Rabu (31/3/2021).

Menurut Askun, membengkaknya anggaran pencegahan dan penanganan covid-19 di Karawang belum berbanding lurus dengan kondisi covid-19 di lapangan. Terlebih status Karawang sering sekali bolak-balik dari zona merah ke zona orange.

“Sementara penanganan covid di Karawang apa sih yang sudah menjadi baik. Malah penilaian Jawa Barat di Karawang ini kondisi covid-19 penanganannya buruk. Ada apa dengan ini semua?,” tanya balik Askun.

Menyikapi persoalan cashback fee hotel yang sudah dibantah Dinas Kesehatan yang katanya kelebihan bayar Rp 50 juta (bukan cashback fee), Askun menduga adanya segelintir oknum yang memainkan anggaran covid-19 untuk memperkaya diri atau mencari keuntungan pribadi.

Terlebih untuk urusan swab test di rumah sakit, hal ini harus menjadi catatan khusus unsur Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mulai dilakukan proses penyelidikan.

“Sekarang jangangkan orang mau operasi yang harus di cek dulu (swab test). Orang cuma batuk pilek saja hasil swab test coronanya bisa positif,” katanya.

Pada persoalan lain terkait upaya pencegahan covid-19, sambung Askun, setiap hari masyarakat terus dihimbau bahkan sampai ditekan untuk tetap menjaga protokol kesehatan (prokes), dari mulai memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak hingga stay home.

Sementara kondisi di lapangan, para pejabat dan wakil rakyat sering mengabaikan prokes yang dihimbaunya sendiri.

“Masih banyak pejabat dan anggota dewan ketika kumpul-kumpul tidak memakai masker bahkan tidak ada batasan jarak. Bagaimana covid bisa selesai, sementara para pejabatnya mencontohkan prokes yang tidak baik,” sindir Askun lagi.

Kembali ke persoalan utang sewa hotel yang nilainya mencapai Rp 10,7 miliar lebih,  Askun mempertanyakan kenapa biaya sewa hotel untuk pasien covid-19 bisa menjadi mahal. Bahkan harganya bisa dua kali lipat dari harga sewa hotel pada umumnya.

Askun kembali menduga jika persoalan ini merupakan alibi dugaan mark up anggaran covid-19. Oleh karenanya ia berharap agar Kejaksaan Negeri Karawang serius di dalam melakukan proses penyelidikan dugaan kasus ini.

“Ini kan alibi. Mudah-mudahan kejaksaan serius dan intens untuk memeriksa duit covid-19. Sehingga penggunaan anggaranya bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Dan saya kembali ingatkan, kalau soal anggaran covid jangan suka main-main”, katanya.

Pada persoalan lain, Askun juga mengkritisi mengapa vaksinasi covid-19 yang didahulukan adalah mereka yang berstatus sebagai pejabat. Sementara rakyat biasa dibelakangin.

“Pelayanannya mana?.  Malah pejabat dulu yang divaksin dengan alasan katanya SDM yang banyak interaksi. Mungkin menurut mereka kalau ibu-ibu rumah tangga belanja di pasar gak banyak interaksi kali ya”, sindir Askun lagi.

Terakhir atas persoalan utang sewa hotel covid-19 ini, Askun berharap Kejaksaan Negeri Karawang secepatnya bisa membongkar dugaan permainan anggaran covid-19. Karena sejak awal pengelolaan anggaran covid-19 di Karawang memang sudah tidak pernah transparan ke publik.

“Pokoknya Kejaksaan ojo kendor. Siapa saja yang memakan uang covid, penjarakan semuanya. Saya miris saja, kenapa di tengah kesusahan masyarakat seperti ini masih saja ada oknum pejabat seperti itu (korup, red),” pungkasnya.

(Tata/mulyadi)

Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran Meringkus Seorang Mahasiswa

Berita7. Lampung- Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran mengamankan Dayu Aji Pangestu (21) berstatus mahasiswa warga Desa Mulyo Sari Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, ditempat kejadian perkara (TKP) Desa Mulyo Sari Kecamatan Way Ratai Kabupaten  Pesawaran, Jum’at (12/3/2021) sekitar pukul 17.00 WIB.

Dikatakan Kapolres Pesawaran AKBP Vero Aria Radmantyo, penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat, bahwa pelaku sering bertransaksi narkoba.

” Bermula dari laporan informasi masyarakat bahwa tersangka (Dayu Aji Pangestu) sering melakukan transaksi narkoba,” Kata Kapolres.

Vero menjelaskan, atas informasi masyarakat tersebut anggota Satuan Reserse Narkoba melakukan penangkapan.

” Kemudian anggota Satres Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap tersangka di  Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Desa Mulyo Sari Kecamatan Way Ratai,” jelas AKBP Vero.

Ditambahkan Kapolres,
” Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti ( BB ) Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu seberat Brutto 0,18 gram,
selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” pungkasnya.

Atas perbuatan tersangaka melanggar pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

( Rizky )

M.Alzier Dianis Thabranie Diambil Sumpah Sebagai Advokat PAI

Berita7. BANDAR LAMPUNG -Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Tanjung karang H. Charis Mardiyanto mengambil sumpah advokat dari organisasi advokat, Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI), Kamis (25/02/2021).

Ada 17 advokat yang diambil sumpah. Yang menarik, ada beberapa diantaranya merupakan politisi dan wartawan.
Diantaranya M.Alzier Dianis Thabranie (politisi) dan M.Buchori Muzzamil (wartawan).

Pengambilan sumpah advokat PAI mengacu pada Surat Keputusan Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP PAI) Nomor : 00366/SK-BPP.PAI/IV/2020 tanggal 18 April 2020 di Jakarta, telah diangkat sebagai Pengacara/Advokat berdasarkan pasal 4 Undang Undang RI Nomor: 18 Tahun 2003 jo Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:73/KMA/HK/.01/IX/2015.

Ketua PT Charis Mardiyanto membuka sidang terbuka yang ditandai dengan ketukan palu. Selanjutnya membacakan sumpah advokat yang diucapkan oleh 25 Advokat PAI.

“Kami ingin berpesan kepada advokat muda yang baru dilantik, renungkan sumpah/janji yang sudah anda ucapkan, Karena merupakan ikrar suci yang anda kepada Tuhan Yang Maha Esa,” Kata Charis Mardiyanto.

Sesuai Undang-undang Nomor 18 tahun 2003, Advokat adalah penegak hukum, baik dan buruknya wajah penegakan hukum juga menjadi tanggung advokat.

“Kami ucapkan selamat kepada advokat muda PAI yang baru dilantik,” Pungkasnya.

( Rif )