Miris, Pekerja Proyek Rehabilitasi DKUKM Kab Cirebon Tak Memakai Alat Keselamatan Kerja

Berita7. CIREBON – Keselamatan dalam bekerja itu sangat penting. Apalagi jika berkaitan dengan pekerjaan proyek pembangunan, keutamaan keselamatan bagi para pekerja haruslah diutamakan.

Tetapi jika melihat pengerjaan proyek kerjasama antara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Cirebon dengan kontraktor CV Dinamika sangatlah miris. Keselamatan tak menjadi prioritas selama pengerjaan proyek.

Proyek kerjasama tersebut berada di depan Jalan Doktor Cipto Mangunkusumo, Pekiringan, Kesambi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Pengerjaan proyek ini sudah berlangsung selama dua pekan. Meski demikian tak terlihat pekerja yang memakai perlengkapan safety, padahal ketinggian proyek rehab mencapai 7 meter.

Padahal keselamatan pekerja tersebut tertuang dalam UU no 1 tahun 1970 junto pasal 3 ayat 1 Tentang Aturan Keselamatan Kerja.

Sementara itu pantauan di lapangan, terlihat banyak pekerja yang tak memakai helm dan rompi serta perlengkapan sepatu bot karet, saat sedang bekerja. Hal ini tentunya sangat riskan dan berpotensi menimbulkan bahaya kecelakaan kerja.

Salah seorang pekerja mengaku dirinya tak tahu perihal pentingnya keselamatan atau safety, dia beralasan hanya seorang pekerja.

“Saya tidak tahu menahu masalah itu, saya hanya pekerja,” ucap Mandor Musa.

Sementara itu proyek yang bernilai
Rp .451.516.000,00 ini memakai dana anggaran tahun 2022, dengan waktu pelaksanaan 60 hari kalender dan penanggung jawab proyek CV. Dinamika.

Haji Yanto selaku pemimpin CV. Dinamika saat dihubungi via WhatsApp, tak memberi jawaban memuaskan dan malah disuruh menghubungi dinas terkait.

Sementara itu, didapat kabar Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon, belum sekalipun datang meninjau lokasi proyek. Hingga kesan pengawasan pun terbengkalai.

Jika hal ini terus dibiarkan, maka para pekerja tak terjamin keselamatannya, hingga terkesan asal proyek jadi saja dan urusan keselamatan bukan prioritas.

Jika mengacu pada Pasal 3 UU no 1 Tahun 1970 tentang Aturan Kesalamatan Kerja. Maka perlindungan dan jaminan akan kesalamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja itu harus ada. Jika tidak maka pelanggaran akan diberikan sanksi hukuman penjara paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi 100.000.

(Weny dan tim).

Pemagaran Lahan Berdampak Banjir Warga Meminta di Buatkan Drainase

Berita7. Tangerang – Terdiri dari atas nama warga RW-05 protes keras dengan adanya pemagaran lahan yang berdampak banjir. Pasalnya Pemagaran yang sudah di lakukan beberapa tahun lalu tidak terdapat adanya saluran air (Drainase) sehingga wilayah di beberapa RT di antaranya RT01 RT02 Kp. Sawah Dalam. Panunggangan Utara. Pinang Kota Tangerang. Terdampak Kebanjiran.

Bertempat di kediaman RT 01/ 05 Kp. Sawah Dalam. Bentuk protes warga pun di ungkap dalam rapat yang di hadiri oleh Ketua RW 05 dan para Ketua RT juga para warga yang mewakili. Minggu (13/02/22)

Poto: Pagar Tembok berlokasi di wilayah RT 01/05 Kp. Sawah Dalam. Panunggangan Utara. Pinang. Kota Tangerang

Masba selaku Ketua RW 05 Kp. Sawah Dalam. Panunggangan Utara. Pinang. Tangerang mengatakan. Kami kumpul di sini sengaja untuk mengadakan rapat membahas terkait pemagaran yang sudah terjadi maupun yang akan di lakukan dalam waktu dekat ini.

Di ketahui pemilik lahan adalah individu. Namun di sini warga meminta kebijakan dari pemilik lahan untuk membuatkan saluran air yang baru dari Empang yang ada ke jalan raya
Katanya.

Poto: Titik akses saluran air dari Empang untuk menuju ke saluran air yang ada di jalan raya.
Poto: Lokasi di RT 01/05 Kp. Sawah Dalam. Panunggangan Utara. Pinang. Kota Tangerang. Genangan Air di rumah warga pada saat hujan turun

Sementara Rijal selaku warga dari perwakilan RT 02 mengatakan,
Kami bukan nya mau melarang pemilik lahan itu membangun atau pun memagar, karena itu hak pemilik. Ujarnya.

Masih kata Rijal. Ia berharap kepada sang pemilik memberi kebijakannya terhadap warga sekitar dan saling mengerti dalam bermasyarakat.

“Tolonglah dipikirkan dampak dari pemagaran itu, dan sebaiknya ada solusi sebelum ada pemagaran, karena nasib kami kalau hujan turun untuk hari ini dan 5 atau 10 tahun kedepan akan terus kebanjiran jika tidak di buatkan saluran air. Tegasnya.

Di tempat yang sama Ludiman atau yang akrab di sapa Panjul Ia mengatakan. Setiap melakukan sesuatu hal pada lingkungan ada baiknya di perhatikan dulu dampak lingkungannya. Jika dari pihak pemilik lahan menjawab nanti dan nanti itu tidak realistis, jadi harus ada analisa dulu. Tegasnya

Mastur selaku perwakilan dari pihak Perusahaan katanya. Saya akan koordinasikan keluhan warga adapun keputusannya hanya ada pada pihak pemilik. Pungkasnya.

Hingga berita ini di terbitkan keputusan rapat pada Minggu (13/02/22) sepekat warga meminta. Dengan adanya pemagaran beberapa tahun lalu dan yang akan di lakukan pemagaran lagi dalam waktu dekat ini hanyalah ingin ada kebijakan dari pemilik lahan untuk membuatkan aliran air (Drainase)

(Ivan)

Wakil Ketua Komisi C DPRD Partai PAN Kabupaten Jember. Turun Pantau Pembuatan Jalan Aspal

Berita7. JEMBER – Didalam Pelaksanaan kegiatan perbaikan infrastruktur jalan atau Proyek Multi Yers dikabupaten Jamber. Jatim. dibeberapa titik yang saat ini maslih dalam pelaksanaan pekerjaan, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember.Jatim. turut melakukan pemantauan secara langsung dilapangan, Mengingat Proyek Multi Yers tersebut dalam pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember.

Dari hasil pemantauan secara langsung dilapangan, Agus Khoiron Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember. Jatim. dari Fraksi PAN.engatakan,” Terkait dengan proyek multi yers dari yang saya lihat di lapangan banyak sekali saya melihat gelaran aspal di antara rekanan satu dengan rekanan lainnya itu saya melihat kurang adanya Keseragaman mix aspalnya, memang hal tersebut nanti taunya ketika diuji lab, tapi maslahnya lab baru dilakukan ketika sudah selesai penghamparan jadi kurang efektif ketika kemudian diketahui kualitas aspalnya nggak bagus”.

” Contohnya kalau saya perhatikan ketika ada gelaran ACBC antara rekanan satu dengan rekanan lainnya, banyak sekali saya lihat perbedaan ada yang splitnya besar-besar, ada lagi yang splitnya besar itu sedikit, Jadi ini mungkin kita perlu melihat adanya standar DMF (Desain Mix Formula)itu apa standartnya yang disarankan oleh Pu Bina Marga, terkait dengan standar DMF supaya kelihatan sama gitu loh, soalnya ini saya perhatikan sepertinya tergantung dari pihak pabrikan aspal”.

Selain itu Agus Khoiron juga menyampaikan;
“Itukan menjadi temuan yang mungkin mau saya pertanyakan kepihak PU, sampai sekarang pun, kemarin saya minta standard DMF masih juga belum di kasih, jadi saya itu pingin nanti itu ada standar DMFnya supaya kita juga dilapangan bisa memantau keadaan sebenarnya, kreteria apa yang ingin dicapai kaitanya dengan pengaspalan yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan”.

“Karenan bagai manapun saya melihat sekarang ini banyak kenaikan harga aspal, adanya kenaikan harga BBM, mungkin indikasinya arahnya kemutu dari aspal itu sendiri, jadi harus kita ini berpedoman pada standar DMF yang telah ditetapkan oleh PU Bina Marga,” pungkasnya lebih lanjut.

@penulis; Bambang)

Miris Proyek APBD Sekolah. Baru Lima Bulan di Beberapa Titik Bangunannya Ambruk

Berita7. Kabupaten Bekasi – Miris bangunan sekolah SDN 05 Mekarsari Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan diduga tidak memenuhi Spek dari RAB yang di anggarkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pasalnya bangunan sekolah tersebut baru seumur jagung yakni baru sekitar lima bulan selesai di bangun ada beberapa titik bangunannya sudah ambruk atapnya, dan pelapon yang terbuat dari baja ringan pun terlihat kecil tipis hingga menimbulkan dugaan bangunan itu tidak sesuai spek. Sabtu (14/05/22)


Sekitar pukul satu siang sampai pukul dua siang konfirmasi awak media ke sekolah terkait nihil oleh sebab kepala sekolah (Kepsek) tidak di tempat dan guru yang ada tidak bisa berkomentar.

Berlanjut komfirmasi ke Dinas Ciptakarya melalui pesan WhastApp nya yakni PPTK Pranoto menjawab

” Sedang di perbaiki bos dan dalam proses renovasi. Katanya.

Hingga tahap komfirmasi awak media berlangsung ke kepala Dinas terkait
melalui pesan WhastApp nya mengucapkan terimkasih atas infonya yang seolah tidak mengetahui pemborongnya dengan mengatakan
“Siapa pemborong nya dan dari PT mana. Pungkasnya.

Kutipan dari jawaban PPTK Sedang proses di perbaiki menimbulkan pertanyaan mengingat dalam dua jam berlangsung di lokasi gedung sekolah terlihat tidak ada gerakan maupun proses renovasi berjalan.

Sebagai informasi. Setelah konfirmasi di lakukan ke Kepala Dinas selang beberapa jam sekitar pukul lima sore, kemudian bahan bangunan untuk renovasi bangunan pun baru di realisasikan dengan di kirimnya bahan bangunan/ material ke sekolah itu.

@penulis ; Aji/mar

Tercium Aroma Kebohongan. APH Diminta Usut Ambruknya Plafon DPRKP,

Berita7. KARAWANG – Ambruknya plafon gedung depan dan toilet Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) di Gedung Pemda 2 disorot pengamat kebijakan pemerintah Karawang, Asep Agustian, SH, MH., Bahkan, dengan tanpa tedeng aling-aling, pria berkacamata yang akrab disapa Asep Kuncir (Askun) itu mencium aroma kolusi dan kebohongan dibalik ambruknya plafon DPRKP.

“Pihak dinas terkait jangan suka bohong, karena kalau dilihat dari foto tampak seperti sudah ada pelaksanaan perbaikan flapon gedung dan toilet pria yang rusak, sementara pejabat DPRKP bilangnya nanti akan diperbaiki oleh DPUPR,” Kata Askun Selaku Ketua Peradi Karawang ini kepada awak media, Senin (9/5/2022).

Askun meminta agar dinas terkait untuk tidak menutup-nutupi dibalik ambruknya plafon tersebut. Memang benar ada anggaran sebesar kurang lebih Rp2 miliar tahun 2022 untuk pemeliharaan gedung Pemda 2 oleh DPUPR, namun proyek tersebut belum ditenderkan. Ini merupakan efek keterlambatan pihak Pemkab Karawang.

“Justru dari sini tercium aroma kolusi. Mengapa belum ada lelang pemeliharaan gedung Pemda 2, tapi kok tampak dari foto seperti sudah ada pelaksanaan plafon yang rusak itu. Ingat ya ini lelang atau melalui LPSE bukan penunjukan langsung (PL),” tegasnya.

Askun menuding pejabat DPRKP telah lakukan kebohongan. Yang terjadi sebenarnya diduga telah ada pelaksanaan perbaikan plafon rusak tersebut, namun Askun mempertanyakan apakah pelaksanaan tersebut sudah ada surat perintah kerja (SPK) atau dikerjakan tanpa ada SPK.

“Pihak siapa yang telah mengerjakan perbaikan kerusakan itu? Ingat ya tidak ada yang namanya PL,” ucapnya.

Askun mempertanyakan.
Dalam hal ini, sambungnya, Askun meminta kepada pihak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut dugaan aroma kolusi perbaikan plafon DPRKP.

“Jika memang benar sudah ada pelaksanaannya, maka tangkap pemborongnya atau siapapun pihak yang telah keluarkan SPK tersebut karena sudah melanggar aturan,” tutupnya.

@penulis; Tata

Dampak Hujan Rumah Warga di Sawah Dalam Kebanjiran. Ada indikasi Tidak Adanya Saluran Air di Tembok Pemagaran

Berita7. Kota Tangerang – Warga Kampung Sawah Dalam tepatnya di wilayah RT 001 dan RT 002 Kelurahan Panunggangan Utara. Pinang. Kota Tangerang pasrah ketika permukimannya terendam banjir sejak Selasa (5/4/2022) sore.

Sekitar pukul 18.50 WIB, terlihat genangan air mencapai ketinggian sekitar 50 sentimeter bahkan ada yang mencapai 100 sentimeter

 

Turun hadir langsung ke lokasi banjir di antaranya Kepala Kelurahan Warji. S.Ip dan Syarifudin Harja Winata, S.Sos, MM selaku Kepala Kecamatan Pinang bersama jajaran nya juga para ketua RT dan RW turut berinteraksi langsung bersama warga lain nya guna membantu mengeringkan rumah warga yang masih tergenang air.

Rijal selaku Warga perumahan Sadam RT 001/05 mengatakan, air sudah masuk ke rumah warga sekitar dari jam tiga sore sampai jam setengah lima. Dan ini yang paling parah setelah kami alami sudah yang ketiga kali nya mengalami kebanjiran.

“Ada indikasi bahwa setelah ada nya pemagaran beton oleh pemilik lahan di wilayah RT 001/05 yang lokasi nya tidak jauh dari rumah kami, setiap ada hujan satu atau setengah jam saja kami pasti mengalami ke banjiran, karena di pemagaran itu tidak di buatkan saluran air, padahal sangat jelas aliran air itu mengarah nya ke bagian pagar beton itu. Sedangkan di area pagar beton itu tidak ada sodetan, akhirnya setiap ada hujan kami pasti kena imbas nya. Karena seharusnya air itu mengalir jadi terhalang oleh pagar beton. Katanya

 

Di tempat lokasi banjir kepada media Camat Pinang Syarifudin Harja Winata, S.Sos, MM. Mengatakan. Kita bersama pak lurah mungkin Minggu ini akan memanggil pemilik lahan untuk bermusyawarah berkaitan dengan sodetan yang akan kita buat untuk mengurangi beban air yang berada di perumahan Sadam dan 2 wilayah warga yang terdampak banjir sekarang ini.

“Kalo kita lihat struktur nya perumahan Sadam ini memang agak sedikit rendah, ini limpahan dari air-air yang dari kampung maupun dari jalan yang dekat Tol Panunggangan. Sehingga apabila tidak di cari solusi di buat codetan air ini akan sulit keluar karena ini seperti tempurung. Mangkanya satu-satunya kita ketemu dengan pemilik lahan mudah-mudahan ada jalan yang terbaik lah, setidak nya dapat mengurangi genangan Air yang ada di Perumahan Sadam dan RT 01 dan RT 02 di Wilayah RW 05 Panunggangan Utara. Pinang. Kota Tangerang ini bisa terealisasikan.

 

Masih kata Camat Pinang Syarifudin, ia berharap. Tugas kita selaku pemerintah kan untuk mencar solusi. Fakta di lapangan sudah kita lihat memang ada rintangan. Mungkin dulu dia belum mau memberikan codetan/ saluran air karena belum ada terlihat genangan. Tapi kalau kita lihat sekarang memang tidak ada solusi lain selain meminta pemilik lahan agar mengurangi resiko genangan yang ada lingkungan warga ini.

“Kita bicara hati lah, kita juga sebagai manusia ingin mendapatkan hidup nyaman. Mudah-mudahan pihak pemilik lahan mau membantu proses dengan memberikan saluran air. Kita juga tidak meminta terlalu banyak yang penting genangan air yang ada di wilayah RT 01 dan RT 02 RW 05 ini bisa ketemu solusinya. Nanti kita akan adakan pertemuan yang tentu nya harus di hadiri oleh pihak RT mau RW setempat dan pak Lurah untuk bermusyawarah dan kita juga minta di dampingi oleh PUPR. Apabila kita sudah mendapatkan titik temu mudah-mudahan langsung di tindak lanjuti oleh PUPR. karena eksekusi pelaksanaan pembuatan saluran air itu ada di tangan temen-temen PUPR. Pungkas nya

 

Untuk informasi eksekusi pengeringan air di turunkan 14 orang dari Damkar Kota Tangerang dan 6 orang dari Damkar Kecamatan Pinang dengan perbantuan alat sedot Pompa portable Apung dan Pompa Portable ukuran besar yang di komandoi langsung oleh Hambali Bakar selaku SUB Koordinator Kedaruratan dari Damkar Kota Tangerang.

(Ivan)

Peresmian Balai Warga dan Pos Yandu RW 02 Kebon Nanas di Awali dengan Gunting Pita dan Potong Nasi Tumpeng

Berita7. TANGERANG – Kamis merupakan malam yang berkah, bertepatan dengan akan datang nya bulan suci ramadhan warga RW 02 Kebon Nanas Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang melakukan peresmian gunting pita atas telah selesainya pendirian Balai Warga dan Posyandu RW 02 Murna hasil dari Swadaya masyarakat di atas tanah milik PT yang telah bermitra dengan masyarakat setempat hingga mendapatkan fasilitas sementara pembangunan tersebut di dirikan.

Acara peresmian pun diisi dengan Gunting Pita dan pembacaan doa bersama tanda ucap rasa syukur atas berdiri nya Balai Warga dan Posyandu RW 02 di akhiri dengan makan bersama potong nasi tumpeng. Kamis (31/03/22)

Bertempat di Gedung Balai Warga yang berlokasi di Rumah Peng’ Angguran RT 003/02 Kebon Nanas. Panunggangan Utara. Pinang. Kota Tangerang. Pemotongan Pita dan pemotongan nasi tumpeng pun di pimpin langsung oleh Lurah Panunggangan Utara yang di dampingi oleh Ketua RW 02 Kebon Nanas Panunggangan Utara. Turut hadir Kasi Ekbang mewakili kepala kecamatan Pinang. di saksikan oleh Seluruh Pengurus RW 02 dan Para Ketua dan pengurus nya. juga hadir Binamas Panunggangan Utara, serta para Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan Pemuda.

Dalam sambutan nya lurah Panunggangan Utara mengatakan. Kita semua mengharapkan dengan gedung baru ini dapat memberikan suasana kerja yang baru bagi para Kader dan warga masyarakat, penuh semangat guna meningkatkan kinerja seluruh pengurus di wilayah RW 02 Kebon Nanas Kata Lurah Warji. S.Ip

Warji. S.Ip menyampaikan bahwa pembangunan gedung baru Balai Warga dan Posyandu RW 02 ini adalah sebagai bentuk rasa gotong royong masyarakat demi mewujudkan niat nya walau bukan di tanah Paso Pasum. Harapan saya sebelum Pos Yandu di RT 01 dan RT 02 belum jadi di gabung di sini aja dulu ketika ada pelaksanaan kegiatannya.

“Gedung ini adalah Balai Warga ke-RWan yang dimanfaatkan untuk warga, sebuah fasilitas terobosan yang luar biasa menurut saya

“Pada intinya saya apresiasi terhadap RW 02. tanpa mengandalkan APBD bisa melaksanakan pembangunan Balai Warga dan Pos Yandu ini. Artinya masyarakat di RW 02 ini sudah kompak ber gotong-royong, intinya mari kita tingkatkan lagi kepedulian masyarakat dari gotong-royong nya itu sendiri. Ujar nya

Pada sisi lain, Mohammad Nata selaku Ketua RW 02 Kebon Nanas berharap dengan berdirinya Balai RW dan Posyandu tersebut dapat bermanfaat bagi kepentingan warga RW 02 dan masyarakat pada umumnya bahkan nanti jika ada warga yang butuh tempat untuk hajatan pun kami persilahkan memakai lokasi ini

Masih kata Mohammad Nata dalam sambutan nya menambahkan. Kita membangun ini karena nekad. Dua bulan lama nya pengerjaan ini dengan uang kas RWan yang masih jauh untuk mencukupi .

“Alhamdulillah berkat bantuan Masyarakat RW 02 dan donatur, ini bisa terwujud, walaupun kami masih punya hutang di matrial. Tukasnya

Di tempat yang sama Eriyadin Kasi Ekbang Kecamatan Pinang dirinya akui untuk mempunyai lahan Paso Pasum itu sulit administrasinya, setidak nya harus balik nama dulu, dan bayar BPHTB dulu. Jadi harus mempunyai Adminstrasi yang Valide dan berlegalitas. Maka karena tanah yang di dirikan di sini bukan tanah tanah Paso Pasum anggaran APBD nya tidak bisa di kucurkan.

“Hadirnya Balai warga dan Pos Yandu RW 02 ini artinya hidayah dari Allah SWT dengan semangat dan tekad nya warga maka Balai Warga dan Pos Yandu RW 02 ini terwujud. Pungkasnya

@penulis: Ivan

 

Jalan Kecamatan Ambulu Dalam Perbaikan, Berbagai Tanggapan Dan Harapan Pun Bermunculan

Berita7. JEMBER – Sudah beberapa tahun lamanya jalan kabupaten Jember. yang terletak di wilayah kecamatan Ambulu sangat perlu perhatian pemerintah, kini sudah dalam masa perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember. Jawa Timur.

Dalam kegiatan perbaikan yang saat telah dilakukan oleh rekanan Aryo selaku pengendara mengatakan,”Jalan di Ambulu sekarang sudah dilakukan perbaikan dan saya sangat senang sekali, semoga dapat bermanfaat bagi warga masyarakat nantinya dalam melakukan aktifitas pencarian ekonomi,”tuturnya.

“Semoga dengan adanya perbaikan ini nantinya pengendara dapat menjangkau waktu dengan tepat untuk menuju tempat yang dituju tidak seperti beberapa tahun yang lalu, sangat susah apalagi musim hujan,”tambah suyet selaku pengendara lain.

Selain hal tersebut Pardi selaku pengendara juga berharap,”Semoga pihak pemerintah kabupaten Jember selalu melakukan pengawasan semaksimal mungkin kepada rekanan yang sedang melakukan pekerjaan untuk perbaikan jalan ini (Jalan Kecamatan Ambulu),” tuturnya.

“Jalan di Ambulu ini memang struktur tanahnya mungkin berbeda dengan daerah lain, dari situlah semoga perbaikan jalan di kecamatan Ambulu ini, pihak pemerintah kabupaten Jember, dalam melakukan perbaikan disesuaikan dengan keadaan struktur daerahnya agar dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lama,”tambah Suwito selaku pengendara lain.

(Bambang)

Pemasangan Sheet file Jembatan KW 6 Dibongkar. Kejanggalan Menimbulkan Pertanyaan Siapa di Balik Pembangunan Ini

Berita7. Karawang – Perbaikan oprit jalan jembatan KW 6 yang saat ini tengah di perbaiki namun terlihat semrawut, pasalnya pemasangan sheet file yang sudah terpasang kini di bongkar kembali.

Terkait dengan hal tersebut membuat Asep Agustian SH. MH, angkat bicara,
saat ditemui oleh awak media mengatakan, bahwa orang-orang yang duduk di Dinas PUPR itu adalah bukan orang-orang biasa, akan tetapi orang-orang pintar, orang teknik dan orang-orang mengerti tentang konstruksi.

“Sekarang terlihat makin amburadul pekerjaan di jembatan KW 6. Pemasangan sheet file aja dibongkar lagi tuh. Kalau memang di dinas PUPR itu bukan orang-orang teknik, itu lain cerita. Disitu banyak orang teknik. Ini kan menimbulkan pertanyaan lain,” ucap Asep.

Menurutnya, masyarakat Karawang terus memantau pekerjaan yang ada di jembatan KW 6 Kepuh Kelurahan Karangpawitan Karawang Barat itu. Dengan kejadian itu pula seharusnya APH bertindak cepat. Mintai keterangan bagian perencanaan, setelah itu panggil juga pengawasnya, dimana dan sejauhmana kinerja seorang pengawas dalam proyek itu..

“Kalau perencanaan dan pengawasannya bener, gak bakal begitu kejadiannya. Kemungkinan dari perencanaan saja sudah ngawur, ditambah lagi pihak pengawas seakan kepinteran. Yang kerjanya diduga hanya mengkondisikan saja atau Asal Bapak Senang, sehingga ingin buru-buru jadi saja, tanpa memikirkan dampaknya” Ungkapnya.

Kata Asep, hal tersebut makin menambah kecurigaan dan kejanggalan dalam pengerjaan proyek jembatan KW 6.

“Sekarang kita tanya, siapa sih di balik proyek pembangunan jembatan ini, dan siapa sih yang punya proyek ini, dan sehebat apa sih seorang pengawas pada proyek ini, sehingga tidak dapat tersentuh bahkan tidak ada teguran keras dari pihak APH. Kalau pengerjaanya bongkar pasang terus, itu bukanlah hal yang wajar, akan tetapi hal yang sudah di anggap kurang ajar”. Tandasnya.

“Janganlah merasa diri paling pintar, jangan bertidak membodohi masyarakat atau minterin masyarakat pengguna jalan atau yang mengerti dengan kontruksi pembangunan jembatan tersebut. Itu bukanlah uang pribadi atau bukan uang pengawas, akan tetapi itu uang negara, itu uang rakyat” tambah Asep.

Dirinya juga mempertanyakan, sejauhmana kedekatan antara pengawas dengan kontraktor pekerjaan tersebut. Sampai-sampai dirinya mendapat informasi, bahwa pengawas dilarang mengeluarkan steatment oleh kontraktor.

“Hal itu kan makin menimbulkan rasa kecurigaan kita. Ada apa antara pengawas dan kontraktor dalam proyek tersebut?. Harusnya APH gali hal itu” tegas Asep.

Asep berharap, ketegasan dari kepala dinas PUPR, agar mengevaluasi kinerja para pengawas di dinas PUPR, terutama pengawas di pekerjaan jembatan KW 6.

“Kepala dinas PUPR juga harus segera mengevaluasi para pengawas di dinas PUPR, terutama Pengawas yang di pekerjaan Jembatan KW 6 itu. Berikan juga sanksi tegas”, pungkasnya.
(Tata)

Amblasnya Pondasi Jalan Jembatan KW 6 Kepuh. Karangpawitan, Diduga Tidak Berkualitas dan Ceroboh

Berita7. Karawang – Menyikapi terkait amblasnya pondasi jalan jembatan KW 6 Kepuh, kelurahan Karangpawitan, Karawang Barat, mendapat sorotan keras dari pengamat pemerintahan asal Karawang, Asep Agustian, SH. MH.

Asep menilai kontraktor pembangunan jembatan KW 6 dinilai ceroboh, diduga tidak memperhatikan dari segi kualitas konstruksi itu sendiri.

“Setelah saya cek ke lokasi amblasnya tanah dibibir jalan jembatan KW 6 itu cukup parah dan mengkhawatirkan. Itu sangat berbahaya bagi masyarakat pengguna jalan. Saya tegaskan, itu jelas-jelas kontruksinya yang tidak benar alias tidak baik” ungkap Asep kepada wartawan saat dilokasi jembatan KW 6, Sabtu (15/1/2022).

Menurut Asep, hal ini tentunya tamparan keras buat Bupati Karawang. Soalnya baru beberapa waktu lalu dirinya melaksanakan peresmian jembatan KW 6 itu bersama Sekda Karawang Acep Jamhuri dan Kadis PUPR Kabupaten Karawang, Dedi Achdiat beserta para kepala dinas lainnya.

Asep berharap, pihak dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) kabupaten Karawang menindak tegas kepada pihak Kontraktor jembatan KW 6.

“Saya meminta kepada dinas PUPR menindak tegas kepada kontraktor jembatan KW 6 itu. Konon katanya pelaksanaan jembatan KW 6 itu, pemborong berkualitas dan spesialisasi dibidang jembatan, yang juga salah satu pemborong tingkat internasional” tandasnya.

Menurut Asep, dalam kejadian ini jangan menyalahkan alam karena adanya musim hujan. Hal itu jelas kelalaian dari pihak kontraktor, setelah dilihat langsung ke lokasi kejadian.

Dirinya juga menyebut, bahwa pihak kontraktor jembatan KW 6 tidak profesional.

“Saya tegaskan kembali, pihak PUPR harus memanggil pihak kontraktor. Tentunya, kalau tidak ada kesepakatan terkait amblasnya tanah dan bergesernya tembok penahan itu, pihak APH harus turun tangan untuk memeriksa kontraktor tersebut. Karena untuk pembangunan jembatan KW 6 ini, memakan anggaran yang tidak sedikit. Angka 10 miliar itu, angka yang fantastis” imbuhnya.
(Tata)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.