Asep Agustian SH.MH: Manajemen dan Pengelolaan PDAM Karawang Masih “Bobrok”

Berita7 – Karawang – Meskipun statusnya sudah berubah dari BUMD menjadi PERUMDAM, namun isu miring tentang manajemen maupun pengelolaan PDAM Tirta Tarum Karawang tak henti-hentinya bergulir.

Kali ini, dugaan unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tubuh PERUMDAM Tirta Tarum Karawang kembali mencuat. Pasalnya, sudah puluhan tahun proyek miliaran pengadaan bahan kimia, pipa hingga meter air di PERUMDAM Tirta Tarum terus-terusan diduga dikuasai oleh tiga perusahaan atapun tiga suplayer.

Belum lagi isu miring dugaan KKN di setiap pengadaan proyek di PERUMDAM Tirta Tarum Karawang ini juga melibatkan sejumlah oknum Anggota DPRD Karawang yang ‘tutup mulut’. Karena diduga sebagian oknum wakil rakyat tersebut ikut ‘kongkalikong’ dan menikmati hasil KKN dari setiap proyek pengadaan di PERUMDAM Tirta Tarum Karawang.

Menyikapi persoalan ini, Praktisi Hukum Karawang, Asep Agustian SH.MH yang biasa disapa Askun kembali angkat bicara. Menurutnya, selama ini PDAM Karawang terus melakukan ‘pencitraan’ di mata publik tentang pelayanan maupun keberhasilan capaian kinerjanya. Padahal faktanya, manajemen dan pengelolaan PDAM Karawang masih ‘bobrok’, jauh dari harapan publik Karawang sebagai konsumen PDAM.

Ditanggapi Askun (sapaan akrab), dugaan unsur KKN di setiap proyek pengadaan PDAM Karawang kembali harus mulai ditelusuri oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Karena merupakan hal yang mustahil, jika setiap miliaran proyek pengadaan PDAM selalu dimenangkan oleh tiga perusahaan yang itu-itu juga.

“Perusahaan yang lainnya ada juga sih. Tapi nilai proyeknya yang kecil-kecil. Sementara yang nilai proyeknya miliaran seperti proyek MBR 12 miliar saja, ya masih dikuasai oleh tiga perusahaan itu-itu juga,” tutur Askun, Kamis (10/6/2021).

Belajar dari pengalaman, Askun mengulas jika setiap pergantian Direksi PDAM Karawang selalu ada tersangka kasus korupsi. Termasuk kepemimpinan PDAM Karawang Dirut M. Soleh hari ini, Askun meyakini kemungkinan besar bakal ada tersangka kasus korupsi yang baru, jika saja unsur penegak hukum mau mendalami setiap pengadaan miliaran proyek PDAM dengan serius.

“Lagi-lagi saya minta Aparat Penegak Hukum mulai kembali mendalami setiap dugaan KKN proyek PDAM. Bohong besar jika PDAM hari ini ada kemajuan (perubahan). Karena bisa dapat saya pastikan lagunya emang baru, tapi kasetnya masih lama,” sindir Askun, seraya menjelaskan jika unsur KKN di tubuh PDAM Karawang tidak pernah hilang.

Kembali kepada persoalan dugaan KKN proyek miliaran PDAM yang sudah puluhan tahun dikuasai tiga suplayer, Askun menjelaskan, pengadaan bahan kimia, pipa hingga meter air yang menggunakan katalog dipastikan akan mendapatkan diskon. Namun pertanyaanya, kemanakah selama ini uang diskon dari setiap pengadaan proyek miliaran di PDAM.

“Saya dapat kabar diskon setiap pengadaannya dari 20% hingga 30%. Terus kemana uang diskon itu larinya. Lagi-lagi kabarnya diduga dibagi-bagi di jajaran direksi,” kata Askun.

Pada persoalan lain, sambung Askun, persoalan di PDAM Karawang juga terkait ‘tingkat kesejahteraan’ para pegawainya yang masih jauh dari kata layak. Yaitu dimana gajinya yang masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), tidak berimbang dengan gaji Dirut, Direksi hingga gaji Dewan Pengawas yang mencapai puluhan dan belasan juta.

“Kalau gaji Dirut PDAM bisa lebih besar dari gaji wakil bupati, gaji Dewan Pengawas PDAM mencapai belasan juta, kenapa gaji para pegawai di bawahnya yang selama ini berjibaku berjuang di PDAM hanya digaji 3,2 juta, jauh dari nilai UMK?,” tanya Askun.

Oleh karenanya, sambung Askun, hal yang wajar jika sampai hari ini manajemen dan pengelolaan PDAM Karawang tidak pernah ada perubahan. Meskipun ‘pencitraan’ ke publik terus dilakukan PDAM Karawang.

“Siapa yang bakal percaya jika PDAM Karawang hari ini sudah lebih baik. Kondisinya masih sama kok seperti yang dulu. Masih banyak diduga unsur KKN. Jika masih tidak percaya, silahkan Aparat Penegak Hukum untuk mulai melakukan penyelidikan,” tantang Askun.

(Tata)

Camat Jayanti Mendukung Penuh Calon Kepala Desa Yang Terpilih

Berita7 – Tangerang –Salah satu aspek penting dalam Pemerintahan Desa adalah aspek Pemilihan Kepala Desa, Karena Kepala Desalah yang sangat menentukan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pesta Demokrasi Pemilihan Calon Kepala Desa yang ada di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang  pun serentak akan diadakan pada tgl 4 Juli 2021.

Yandri Permana selaku Camat Jayanti kepada awak media mengatakan ” di Kecamatan Jayanti sendiri Ada 5 desa yang akan melakukan Pilkades diantaranya Desa Pangkat, Desa Pasirmuncang, Desa Pasirgintung, Desa Dangdeur, Desa Pabuaran, dan Total Keseluruhan ada 18 Calon Kepala Desa yang akan mewarnai Pilkades Serentak

“Calon Kepala Desa yang terpilih Tetap bisa Menjalankan dan memajukan Program di wilayah Desa masing-masing dari segi pembangunan SDM, pembangunan lingkungan, Dan harus memulai Inovasi Desa untuk membangun Desa yang mandiri, Imbuhnya disesi wawancara terakhir ” ungkap Camat

(Yu²n)

Fakta Suara Bangsa<<<Fakta Suara BangsaBerita7Fakta Suara Bangsa>>>Fakta Suara Bangsa

Atribut Direction di Tag Marquee

Stop!! Intervensi Komnas HAM,Pinta DPP LPPI

Berita7 Jakarta –Proses Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN merupakan Perintah Undang – Undang, Pimpinan KPK Sudah Jelas Melaksanakan Perintah UU. Sebelumnya, 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK mengadu ke Komnas HAM pada 24 Mei 2021. Atas aduan tersebut, Komnas HAM berencana akan memanggil Ketua KPK pada pekan ini. Ketua KPK dan kepala BKN akan dimintai keterangan mengenai laporan atas penyelenggaraan TWK yang berujung pada pemberhentian 51 pegawai komisi anti korupsi.

Perlu di ketahui bahwa apa yang telah di laporkan oleh 75 eks pegawai KPK yang tidak lolos TWK ke Komnas HAM sarat dengan unsur rekayasa, kebohongan dan propaganda, Kami yakin bahwa pimpinan KPK tidak terlibat teknis dalam proses seleksi calon ASN di KPK, dan sangat tidak mungkin proses seleksi ASN di KPK di lakukan dengan adanya campur tangan dari pimpinan KPK dalam melakukan seleksi, Sebab kita ketahui bersama bahwa yang melaksanakan proses seleksi dan melakukan tes calon pegawai KPK adalah BKN (Badan Kepegawaian Nasional) ucap Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinam Pusat (DPP) Lembaga Pemerhati Pemuda Indonesia (LPPI), Dedi Siregar dalam Konferensi Persnya bertempat di Fifo Resto Situ Gintung Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Senin (07/06/2021).

Masih menurut Dedi Siregar, Proses seleksi yang dilakukan oleh BKN dalam merekrut pegawai KPK menjadi ASN bukan berdasarkan faktor suka atau tidak suka, Tapi melainkan faktor tes wawasan kebangsaan yang sudah baku berlaku umum dalam setiap perekrutan calon ASN di setiap lembaga negara dan kementrian.

Belakangan pimpinan KPK bersama sejumlah petinggi rapat di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan memutuskan 51 dari total 75 pegawai tak bisa lagi bekerja di KPK. Sementara 24 pegawai lainnya diberi kesempatan dengan syarat menjalani pembinaan.

maka dari itu kami yang tergabung dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia DPP LPPI menyampaikan kepada Komnas HAM agar tidak melakukan campur tangan dan intervensi terhadap proses seleksi calon pegawai KPK serta Komnas Ham Tidak Punya wewenang untuk memanggil Ketua KPK karena Proses Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN merupakan Perintah Undang – Undang, Pimpinan KPK Sudah Jelas Melaksanakan Perintah UU, Sudah seharusnya Komnas HAM menghargai dan menghormati hak lembaga KPK dalam menjalankan aturannya dalam proses rekrutmen calon pegawainya.

Selain itu kami meminta Komnas HAM jangan mau terjebak dalam propaganda yang di bangun oleh eks pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Komnasham tidak perlu memberikan tekanan kepada pimpinan KPK dengan membangun opini yang tendensius dan tak jelas mengaitkan proses seleksi ini menjadi kasus pelanggaran HAM.

Lebih lanjut Dedi Siregar Mengatakan, Kewenangan Komnas HAM menurut UU No. 26/2000 hanya terbatas kepada pelanggaran HAM berat yang berupa crime again humanity dan gonoside !,” Oleh sebab itu “Terlalu jauh, Komnas HAM tidak punya hak untuk memanggil Ketua KPK.

“Kami mengingatkan dengan penuh kesadaran, Bahwa masalah rekruitmen calon ASN di KPK itu adalah perintah Perihal alih status pegawai KPK menjadi ASN itu merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang adalah revisi UU KPK. Pasal 1 ayat 6 UU 19 Tahun 2019, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantas menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). PP itu sebagai aturan turunan dari UU KPK yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 24 Juli 2020.

Komnas HAM jangan terjebak hoax, dengan melakukan intervensi proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. masih banyak isu HAM yang tidak berhasil di selesaikan Komnas HAM, oleh karena itu stop Intervensi yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam persoalan alih status ASN di KPK.

Seharusnya Komnas HAM sebagai lembaga Negara selayaknya mendukung tes wawasan kebangsaan dalam merekrut setiap calon ASN yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan NKRI. sebab
Jika tidak dilakukan tes wawasan kebangsaan kepada setiap ASN maka Indonesia akan terancam paham dari luar yang liberal, radikalis, ekstimis Terang Ketum DPP LPPI Dedi Siregar.(Ar)

Hari Jadi Bogor ke 539 Tahun, Desa Pasir Jambu Sambut Dengan Nasi Tumpeng

Berita7 – Bogor –Nasi tumpeng tradisi budaya masyarakat Indonesia, yang terus dilestarikan dalam setiap acara menyambut hari besar maupun acara keluarga.

Termasuk Kades Pasir Jambu Wahyu AS ikut juga merayakan hari jadi Bogor ke 539 tahun

“Sebagai warga Bogor dan apartur Desa wajib kita ikut serta merayakan hari jadi Bogor walaupun dengan cara Virtual dan kami rayakan dengan budaya tradisi memotong nasi tumpeng,” ucapnya.

Rayakan hari jadi dengan makan nasi tumpeng

Kita panjatkan syukur Kabupaten Bogor dengan semakin maju dan sejahtera sesuai cita-cita kita yang diharapkan bersama, lanjutnya

Acara makan bersama nasi tumpeng yang dilakukan di Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja ini dihadiri seluruh RT, RW, Perangkat Desa, Binmas, Babinsa dan Tamu undangan lainnya, Pungkasnya.

(Okta)

Kominfo: Kebutuhan Masyarakat Akan Teknologi Semakin Tinggi, Peran 5G Sangat Dibutuhkan

Berita7 – Surakarta –Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan, pemerintah menetapkan pilihan teknologi netral seperti teknologi generasi kelima atau 5G, yang juga diharapkan pilihan tersebut sangat bergantung kepada operator seluler dalam pemanfaatan ekosistem teknologi.

“Pemerintah telah menempatkan pilihan teknologi 5G adalah teknologi netral. Karenanya, sangat tergantung kepada pilihan operator seluler untuk memanfaatkan pilihan teknologinya,” ujar Menteri Johnny dalam Peresmian 5G di Kantor Walikota Surakarta, Surakarta, Kamis (03/06/21).

Menurut Menteri Johnny, Pemerintah dan operator seluler tidak terikat dengan jenis teknologi tertentu. Akan tetapi diberikan kesempatan untuk memilih teknologi netral yang cocok dengan pertimbangan bisnis dan keadaan.

“Untuk itu, tentu saya berharap operator seluler memilih teknologi terapannya, teknologi baru di generasi kelima telekomunikasi yang tepat agar efisien, baik di infrastruktur maupun di operasionalnya, tentu itu kita harapkan,” jelasnya.

Menkominfo menjelaskan, memilih teknologi 5G dengan harapan aspek teknologi ini membutuhkan dukungan infrastruktur yang lebih besar, secara khusus microcell untuk Base Transceiver Station (BTS) dan transmiternya.

“Karenanya kerja sama dengan pemerintah daerah juga menjadi penting, agar ada regulasi-regulasi yang memungkinkan deployment ICT infrastruktur mendukung 5G bisa dengan cepat dan mudah dilakukan. Misalnya, microcall bisa dipasang tidak saja melalui menara-menara, tetapi juga di atas gedung-gedung, juga di tiang-tiang listrik bahkan di lampu-lampu lalu lintas,” tandasnya.

Menteri Johnny menegaskan dengan dibutuhkan suatu regulasi, maka pembangunan infrastruktur TIK tidak menjadi tumpang tindih dan sudah berada dalam rencana dan tata kota yang baik. Sehingga disamping kenyamanan dan keasrian kota tetap terjaga, di saat yang sama teknologi 5G dan 4G bisa berkembang.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Johnny mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021 lalu, bahwa pembangunan infrastruktur teknologi 5G harus memperhatikan dampaknya.

“Harus kita perhatikan dampaknya dan kita mitigasi resikonya, agar deploy atau penerapan 5G di Indonesia bermanfaat untuk kepentingan bangsa, rakyat dan masyarakat kita,” jelasnya.

Secara spesifik Presiden juga mengingatkan mengenai teknologi 5G yang kecepatannya mencapai 20 sampai 100 kali itu jangan sampai di hilirnya mengganggu.

“Kalau pemerintah membuat regulasi, mengambil bagian bersama-sama operator seluler membangun ICT infrastruktur di sisi hulu upstream, maka kita juga harus memastikan di sisi hilir, di downstream agar pemanfaatan teknologi baru ini berguna bagi kita. Jangan menjadi tempat berkembangnya radikalisme, jangan menjadi tempat berkembangnya transnational ideology yang menabrak ideologi bangsa kita,” tandasnya.

Menteri Johnny mengaskan bahwa teknologi 5G harus menjadi fondasi bangsa yang kuat untuk mengimplementasikan, menghadirkan dan membumikan ideologi Pancasila di dalam hati dan kehidupan keseharian masyarakat.

Menurut Menteri Johnny, pembangunan infrastruktur TIK juga harus didukung di sisi hilir dengan pemanfaatan teknologi digital yang begitu berkembang untuk kepentingan masyarakat dari berbagai aspek ekonomi digital, termasuk e-commerce.

“Jangan sampai kita membangun 5G, tetapi hilirnya dikuasai oleh teknologi atau kepentingan yang bukan kepentingan Indonesia,” ujarnya.

Menkominfo memastikan bahwa digital ekonomi, digital culture, digital society dan digital government, serta berbagai ekosistem digital lainnya harus dikuasai dalam negeri.

Bahkan sampai kepada human to human, human to machine, dan machine to machine communication harus kita gunakan untuk manfaat kita sebagai bangsa,” imbuhnya.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Johnny Didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika; Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; Ahmad Ramli, dan Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi, dan juga hadir Anggota Komisi I DPR-RI Muhammad Farhan.

Dalam acara itu, turut hadir Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Wakil Walikota Surakarta Teguh Prakosa, Komisaris Utama PT. Telkomsel Wishnutama Kusubandolio, Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam, dan jajaran komisaris PT. Telkomsel.

(Lia)

Bakormas Banten Miinta Bupati Tangerang Berikan Sanksi Tegas Pelanggaran Prokes Terhadap Kandidat Kades No. urut 3

Berita7. KAB TANGERANG – Salah satu calon Kepala Desa (Kades) Kampung Laksana, Desa Laksana, kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tanggerang (Tajudin drajat-red) masih tetap mengikuti pemilihan Pilkades pada hari Minggu, 30 Mei 2021 walaupun telah melakukan dugaan pelanggaran prokes dengan melaksanakan buka puasa bersama (bukber) pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 dengan para aparatur sipil negara (ASN).

Jelas tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2794/SJ tertanggal 4 Mei 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan Open House / Halal Bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021.

Dalam surat edaran revisi ini, hanya mengubah redaksi dari larangan menjadi pembatasan, secara substansi sama. Bukber –di edaran sebelumnya maupun hasil revisi– boleh, tapi hanya keluarga inti ditambah 5 orang.

Dan juga dalam surat edaran sebelumnya nomor 800/2784/SJ dituliskan bukber dilarang, tapi isinya boleh untuk keluarga inti dan 5 orang. Selain itu, dalam revisi ini seluruh ASN tetap dilarang melakukan open house atau halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.

Seorang calon pemimpin yang mengumpulkan banyak orang dalam kegiatan buka bersama (bukber) yang jelas saat pandemi ini di larang pemerintah.

“Apalagi dalam photo dan Video itu terlihat aparatur sipil negara (ASN) yang berseragam lengkap berkumpul dengan salah satu calon kepala desa, yang di duga berkampanye karena dalam video tersebut menunjukan jari 3 ( Tigaa, tigaa, nih, ini nih sambil menunjukan jarinya ) ucap salah satu orang dalam video tersebut”.

Selain kegiatan itu melanggar protokol kesehatan (prokes) juga di duga melanggar peraturan tentang pemilihan Calon Kepala Desa yang belum waktunya kampanye.

Pihak Bakormas Banten sudah melayangkan surat kepada Bupati dengan nomor surat 120/Lapdu/DPP/BAKORMASBANTEN/20/V/2021 Tertanggal 20 Mei 2021 terkait dugaan pelanggaran prokes yang di lakukan kandidat nomor 3 yang bernama Tajudin Drajat pada Selasa 11 Mei 2021, namun sampai saat ini surat pengaduan kami belum ada balasan oleh Bupati Tangerang.

” Iya , kami sudah layangkan surat pengaduan kepada Bupati Tangerang terkait beredarnya foto dan video yang viral di WA pada tanggal 17 Mei 2021 dan Kami berharap Bupati Tangerang memberikan sanksi tegas kepada siapapun tanpa timbang pilih , apalagi yang melakukan adalah calon kepala desa , Harusnya bisa menjadi contoh untuk masyarakat, ujar kukuh

Kami selaku pemerhati sosial dan kontrol kebijakan pemerintah berharap pengaduan kami di respon oleh Bupati, demi menjunjung nilai nilai hukum di Republik Indonesia , apalagi masa pandemi ini pemerintah sangat berjibaku dalam rangka menekan penyebaran virus covid-19, lanjut kukuh (Van)

Usai Lebaran, Kecamatan solear Hadapi Pemilihan Kepala Desa di Dua Desa

Berita7 – Taangerang – Covid-19 saat ini, tak menghentikan Pemerintah Daerah ( Pemda ) Kabupaten Tangerang untuk menggelar pesta demokrasi pemilahan Kepala Desa ( Pilkades ) serentak yang akan berlangsung pada 4 juli 2021 mendatang.

Camat solear H.Sony Karsan mengatakan, antusiasme warga untuk mengikuti Pilkades tahun ini cukup tinggi.tercatat ada 2 desa yaitu desa pesanggrahan dan desa munjul di kecamatan solear, bahkan sempat ramai di desa Munjul ada 13 balon ( Bakal Calon ) yang mengikuti tes MCU, dari kategori 13 balon ini semua dalam keadaan sehat dan ternyata diantara 13 balon ada yang incomben yang tidak lolos dan hasilnya hanya terpilih 5 orang saja untuk lokasi pencoblosan akan dilakukan di Per Rw atau di per Rt nantinya serta harus adanya mobelitas keamanan

“Kami mengharapkan mudah mudahan pemilihan kepala desa khususnya tahun 2021ini di desa Pesanggrahan dan desa Munjul kecamatan Solear bisa berjalan dengan aman,lancar dan kondusif tidak ada hal hal yang kita tidak inginkan” lanjutnya
(yu²n)

Perangkat Desa Gabus Gadaikan Kendaraan Inventaris Desa

Berita7 – Grobogan. Sangat disayangkan tindakan yang dilakukan YN selaku perangkat desa yang menjabat sebagai kaur pembangunan Desa Gabus kec Gabus kabupaten Grobogan, karna dirinya telah menggadaikan kendaran Yamaha aerox inventaris desa.

Menurut KD warga desa gabus, kendaraan tersebut sudah digadaikan sekitar satu tahun, dan masalah tersebut sudah pernah ditangani oleh Polsek Gabus, menurut KD pelaku berjanji akan mengambil/mengeluarkan kendaraan tersebut dalam waktu tiga hari akan tetapi setelah berjalan berbulan bulan pelaku tidak menepati janjinya, hingga sekarang kendaraan masih di penggadaian.

Kepala Desa Gabus Saat dikonfirmasi membenarkan bahwa YN perangkatnya telah menggadaikan kendaraan inventaris desa, kades menyampaikan bahwa YN sudah diperingatkan agar secepatnya mengambil kendaraan tersebut, dan sudah sudah ada kesepakatan kalau pada tanggal 5 Juni 2021 ini akan diambil.

Masih menurut kades, YN berstatus janda memiliki dua anak dan anak seorang pensiunan karna hal tersebut menjadikan agak iba, sebenarnya saya juga jengkel karena ulah JN, selain menggadaikan kendaraan inventaris diluar JN juga terlibat masalah sertifikat.

Mengingat kades sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa ketika ditanya Terkait sangsi yang akan diberikan kepada YN apabila tanggal 5 bulan Juni 2021 tidak menepati janjinya lagi untuk mengambil kendaraan yang di gadaikan, kades terkesan bingung untuk menjawab. ( Toni s )

Kecewa Dengan Jalan Rusak, Masyarakat dan Jalamas Turun Aksi Tanam Pohon Pisang di Jalan

Berita7Net – SERANG | Forum yang Mengatasnamakan Jaringan Lembaga Media Mahasiswa dan Ormas (JALAMAS) turun ke jalan menuntut Pemerintah Kabupaten Serang lebih bijak dalam mengutamakan skala prioritas Pembangunan jalan.

Aksi yang dilakukan oleh JALAMAS merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap Pemkab Serang, terutama DPUPR dalam melaksanakan program pembangunan jalan untuk masyarakat.

“Aksi yang kami lakukan merupakan salah satu bentuk kecewakan terhadap Pemda Serang yang kurang melek untuk kepentingan masyarakat. Jalan yang harusnya jadi prioritas justru diabaikan,” kata koordinator aksi, Lukman, saat audensinya, di Kantor Kecamatan Binuang, Kamis (27/5/2021).

Menurutnya, DAPUR Kabupaten Serang juga gagal dalam menjalankan fungsinya dalam melaksanakan program pembangunan. Yang mana kata dia, pembangunan jalan yang ada juga saat ini mangkrak dan tidak jelas proses dan progresnya.

“Bagaimana yang jalan hancur akan segera dibangun, yang sedang di bangun saja mogok alias mangkrak. Dan ini jelas bentuk kegagalan pihak DPUPR dalam melaksanakan tugasnya,” tegasnya.

Lukman menegaskan, progam pemerataan pembangunan yang di gembar-gemborkan Bupati Serang serasa janji Palsu (PHP). Dan itu jelas di beberapa ruas jalan Kabupaten seperti Mandaya – Sukamapir, Binuang – Mekarsari dan Warung Bandrek – Wewuluh hingga saat ini tidak tersentuh pembangunan.

“Kami minta Bupati Serang jangan hanya bisa mimpin rapat di Kantor, sesekali cek mana saja masyarakatnya yang butuh perhatian,” tegasnya.

“Ini aneh, jalan yang baru serah terima aset dibangun. Jalan yang jelas jelas milik Kabupaten Serang justru diabaikan,” imbuhnya.

Lukman juga mengatakan, jika tiga jalan yang saat ini masih belum tersentuh itu jelas dibutuhkan masyarakat. Selain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, jalan itu sudah sangat lama tidak di perhatikan.

“Kami minta, baik DPRD maupun Bupati Serang dan juga DPUPR dapat sesegera mungkin memberikan jawaban atas keinginan masyarakat atas pembangunan jalan Mandaya – Sukampir, Warung Bandrek – Wewuluh dan Binuang-Mekarsari,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Jurnalis Serang Raya (FJSR) Ansori menambahkan, jika aksi damai yang dilakukan bersama masyarakat merupakan bentuk keprihatinan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Yang mana, kata Ansori di Kecamatan Binuang dan Carenang masih ada jalan yang tidak tersentuh pembangunan.

Ansori juga meminta DPRD Kabupaten Serang tidak hanya pintar bicara. Tapi lebih pada mendengar aspirasi masyarakat dan menjadi kontrol OPD-OPD yang menjadi pelaksana program untuk kepentingan masyarakat.

“Kami minta jangan sampai masyarakat mengeluarkan mosi tidak percaya kepada DPRD. Jadi tolong dengar aspirasi kami,” tegasnya.

Soal skala prioritas pembangunan, lanjut Ansori, ia dan masyarakat menginginkan sesegera mungkin dibangun jalan penghubung di dua Kecamatan Carenang dan Binuang yang sudah masuk dalam setiap Musrenbang.

Sementara itu, kata Ansori soal mangkraknya pembangunan jalan Cikande-Binuang dengan nilai anggaran Rp. 23 milyaran menjadi Rp. 26 milyar yang dikerjakan PT. Banten Kidul Jaya Utama yang saat ini mangkrak hampir 4 bulan, dalam hal ini Kabid Binamarga DPUPR Kabupaten Serang Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus tegas dan transparan.

“Kami juga minta PPK tegas. Kapan akan dilakukan pembangunan lanjutan, atau blacklist perusahaan kontraktor yang tidak mampu mengerjakan pekerjaan itu. Jangan saling lempar seperti main petak umpet. Ingat pembangunan ini menggunakan uang rakyat bukan uang pejabat,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan pihak DPUPR Kabupaten Serang yang hadir dalam audiensi di Kantor Kecamatan Binuang menyampaikan bahwa, dirinya akan segera menyampaikan apa yang menjadi tuntutan warga terkait aksi damai yang di gelar JALAMAS.

“Semua masukan dan tuntutan rekan-rekan akan segera saya sampaikan ke pimpinan (Pak Kadis-red) dan pejabat lainnya. Saya ucapkan terima kasih,” ucapnya singkat. (Abl)

BPK Sumatera Utara Apresiasi Laporan Hasil Pemeriksaan  Keuangan  Kota Tebing Tinggi 

Berita7 – Tebing Tinggi –Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020, Selasa (25/5) 2021.di Kantor BPK Sumut Medan.

Kepala BPK Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan dalam sambutannya menyampaikan hasil pemeriksaan BPK  tersebut BPK terdapat beberapa catatan yang menjadi perhatian serius untuk Pemko Tebing Tinggi.

“Karena Pemko Tebing Tinggi telah langsung merespon dan menindaklanjuti segala permasalahan tersebut, maka BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemko Tebing Tinggi Tahun 2020,” ucap Kepala BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan

Atas keberhasilan ini, Kepala BPK Sumut memberikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah, DPRD dan Jajaran Pemko Tebing Tinggi. Kepala BPK Sumut juga berharap agar kedepannya prestasi ini dapat lebih tingkatkan lagi,

Sementara itu, Ketua DPRD kota Tebing Tinggi Basyaruddin Nasution menyampaikan bahawa apa yang menjadi catatan BPK kepada Pemko Tebing Tinggi dan jajarannya adalah hal yang sangat berguna untuk perbaikan-perbaikan kedepannya.

“Kami boleh saja meraih prestasi-prestasi yang dilajukan, namun yang terpenting adalah memperbaiki dan membuat semuanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan pemerintah,” ujar Basyaruddin.

Usai menerima LHP, Walikota Tebing Tinggi mengatakan, bahwa dalam penyampaian laporan keuangan, kita harus melihat regulasi yang ada dengan tetap mengedepankan bahwa penata usahaan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan maupun penataan aset, serta persediaan barang dan cadangan yang ada, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

“Tidak ada yang boleh terlewatkan dan tidak ada yang boleh terlampaui. Demikian juga dengan pengadaan-pengadaan barang dan jasa, semuanya harus diukur kebenarannya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Harus ada uji laboratorium yang dilakukan sehingga semuanya secara transparan dan dapat d di pertanggung jawabkan tentang kualitasnya,” ucap Walikota.

Dengan keberhasilan ini, tercatat Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah 5 kali meraih penghargaan LHP dengan predikat WTP dan 3 penghargaan  diterima secara berturut-turut atas laporan keuangan hingga tahun 2020 dari BPK Perwakilan Sumut.

Walikota Tebing Tinggi H. Umar Zunaidi Hasibuan bersama Ketua DPRD Basyaruddin Nasution didampingi Sekdako Muhammad Dimiyathi, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Inspektorat Kamlan Mursyid, Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian dan para OPD terkait langsung menerima LHP Keuangan Pemko Tebing Tinggi yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan

( julian)