Tuntut Bupati Bersikap, FJK Aksi Moral Dugaan Kasus Penganiayaan Wartawan

Berita7. KARAWANG – Berbagai organisasi kewartawanan yang tergabung dalam Forum Jurnalis Karawang (FJK) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab Karawang, Rabu (21/9/2022).

Aksi mereka menuntut Bupati dan Wakil Bupati Karawang untuk segera ikut bersikap atas kasus dugaan penganiayaan dua jurnalis di Karawang. Pasalnya, terduga pelaku merupakan oknum kepala dinas di lingkungan Pemkab Karawang.

Berdasarkan pantauan di lokasi, selain melakukan orasi, para awak media juga melakukan aksi tabur bungga sebagai bentuk keprihatinan atas kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan korbannya dua jurnalis di Karawang.

Para awak media juga melakukan aksi treatikal mengguyurkan air mineral ke spanduk aksi, sebagai ilustrasi kejadian di TKP. Yaitu dimana salah satu korban dipaksa untuk meminum minuman keras (miras) dan air kencing oleh terduga pelaku.

Koordinator aksi, N. Hartono menyampaikan, FJK menuntut agar Bupati dan Wakil Bupati segera ikut bersikap atas kasus ini, di luar proses penyelidikan yang sedang dilakukan Polres Karawang.

Disampaikannya, kasus dugaan penganiayaan terhadap dua jurnalis Karawang ini sudah diluar nilai-nilai batas kemanusiaan. Yaitu dimana salah satu korban dipaksa untuk meminum air kencing oleh terduga pelaku yang merupakan oknum ASN di lingkungan Pemkab Karawang.

“Kawan-kawan hari ini kita aksi damai. Kita menuntut Bupati dan Wakil Bupati juga ikut bersikap. Karena kasus ini melibatkan oknum bawahannya,” tutur N. Harton, dalam orasinya.

Kembali berdasarkan pantauan di lokasi, aksi demonstrasi para awak media ini juga menuntut Bupati-Wakil Bupati untuk hadir di kerumunan masa aksi, untuk mendengarkan aspirasi dari para awak jurnalis.

Namun sayangnya, aksi yang berjalan kurang lebih selama satu jam ini tidak bisa menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati Karawang. Dengan alasan keduanya masih sibuk mengikuti agenda PATEN di Kecamatan Telukjambe Timur. Sehingga masa aksi hanya dihadirkan Kepala Kesbangpol, Sujana.

Awalnya, para awak jurnalis mendengarkan pernyataan Sujana dengan kondusif. Tetapi berselang beberapa menit kemudian, masa aksi terlihat mulai tidak kondusif. Karena menganggap apa yang disampaikan Sujana tidak substansial terhadap isu dan tuntutan yang disampaikan masa aksi.

Sehingga masa aksi menarik atau membubarkan diri dari kerumunan Sujana yang dikawal ketat aparat kepolisian.

Para awak jurnalis menganggap jika pernyataan Sujana tentang Undang-undang ITE terkesan malah ‘mengajarkan’ para awak media. Padahal berkaitan dengan Undang-undang ITE merupakan salah satu pekerjaan setiap hari yang berkaitan dengan awak media.

Di akhir aksi, para awak media menegaskan, selain akan mengawal terus proses hukum yang masih berjalan di Polres Karawang, para awak media atas nama FJK juga akan berkirim surat ke Polda Jabar dan Mabes Polri untuk menuntut, agar pihak kepolisian segera menetapkan tersangka atas kasus dugaan penganiayaan dan penculikan dua jurnalis di Karawang ini.

Untuk diketahui, aksi di depan kantor Bupati Karawang ini tidak hanya diikuti oleh organisasi wartawan di Kabupaten Karawang. Melainkan juga diikuti oleh awak jurnalis dari Kabupaten Cianjur, Bekasi dan Purwakarta.

Dan sebelumnya diberitakan, penyidik Satreskrim Polres Karawang telah melakukan olah TKP di sekretariat Asosiasi Futsal Kabupaten Karawang (AFK), komplek Stadion Singaperbangsa Karawang, dengan menghadirkan kedua korban, pada Selasa (20/9/2022).

Namun police line yang dipasang di TKP, tiba-tiba menghilang dicopot oleh oknum yang tidak bertanggungjawab pada Rabu (21/9/2022) pagi.

Setelah mengetahui kabar ini, penyidik dari Satreskrim Polres Karawang akhirnya kembali memasang police line di TKP.

Pemasangan Sheet file Jembatan KW 6 Dibongkar. Kejanggalan Menimbulkan Pertanyaan Siapa di Balik Pembangunan Ini

Berita7. Karawang – Perbaikan oprit jalan jembatan KW 6 yang saat ini tengah di perbaiki namun terlihat semrawut, pasalnya pemasangan sheet file yang sudah terpasang kini di bongkar kembali.

Terkait dengan hal tersebut membuat Asep Agustian SH. MH, angkat bicara,
saat ditemui oleh awak media mengatakan, bahwa orang-orang yang duduk di Dinas PUPR itu adalah bukan orang-orang biasa, akan tetapi orang-orang pintar, orang teknik dan orang-orang mengerti tentang konstruksi.

“Sekarang terlihat makin amburadul pekerjaan di jembatan KW 6. Pemasangan sheet file aja dibongkar lagi tuh. Kalau memang di dinas PUPR itu bukan orang-orang teknik, itu lain cerita. Disitu banyak orang teknik. Ini kan menimbulkan pertanyaan lain,” ucap Asep.

Menurutnya, masyarakat Karawang terus memantau pekerjaan yang ada di jembatan KW 6 Kepuh Kelurahan Karangpawitan Karawang Barat itu. Dengan kejadian itu pula seharusnya APH bertindak cepat. Mintai keterangan bagian perencanaan, setelah itu panggil juga pengawasnya, dimana dan sejauhmana kinerja seorang pengawas dalam proyek itu..

“Kalau perencanaan dan pengawasannya bener, gak bakal begitu kejadiannya. Kemungkinan dari perencanaan saja sudah ngawur, ditambah lagi pihak pengawas seakan kepinteran. Yang kerjanya diduga hanya mengkondisikan saja atau Asal Bapak Senang, sehingga ingin buru-buru jadi saja, tanpa memikirkan dampaknya” Ungkapnya.

Kata Asep, hal tersebut makin menambah kecurigaan dan kejanggalan dalam pengerjaan proyek jembatan KW 6.

“Sekarang kita tanya, siapa sih di balik proyek pembangunan jembatan ini, dan siapa sih yang punya proyek ini, dan sehebat apa sih seorang pengawas pada proyek ini, sehingga tidak dapat tersentuh bahkan tidak ada teguran keras dari pihak APH. Kalau pengerjaanya bongkar pasang terus, itu bukanlah hal yang wajar, akan tetapi hal yang sudah di anggap kurang ajar”. Tandasnya.

“Janganlah merasa diri paling pintar, jangan bertidak membodohi masyarakat atau minterin masyarakat pengguna jalan atau yang mengerti dengan kontruksi pembangunan jembatan tersebut. Itu bukanlah uang pribadi atau bukan uang pengawas, akan tetapi itu uang negara, itu uang rakyat” tambah Asep.

Dirinya juga mempertanyakan, sejauhmana kedekatan antara pengawas dengan kontraktor pekerjaan tersebut. Sampai-sampai dirinya mendapat informasi, bahwa pengawas dilarang mengeluarkan steatment oleh kontraktor.

“Hal itu kan makin menimbulkan rasa kecurigaan kita. Ada apa antara pengawas dan kontraktor dalam proyek tersebut?. Harusnya APH gali hal itu” tegas Asep.

Asep berharap, ketegasan dari kepala dinas PUPR, agar mengevaluasi kinerja para pengawas di dinas PUPR, terutama pengawas di pekerjaan jembatan KW 6.

“Kepala dinas PUPR juga harus segera mengevaluasi para pengawas di dinas PUPR, terutama Pengawas yang di pekerjaan Jembatan KW 6 itu. Berikan juga sanksi tegas”, pungkasnya.
(Tata)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.