Tercium Aroma Kebohongan. APH Diminta Usut Ambruknya Plafon DPRKP,

Berita7. KARAWANG – Ambruknya plafon gedung depan dan toilet Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) di Gedung Pemda 2 disorot pengamat kebijakan pemerintah Karawang, Asep Agustian, SH, MH., Bahkan, dengan tanpa tedeng aling-aling, pria berkacamata yang akrab disapa Asep Kuncir (Askun) itu mencium aroma kolusi dan kebohongan dibalik ambruknya plafon DPRKP.

“Pihak dinas terkait jangan suka bohong, karena kalau dilihat dari foto tampak seperti sudah ada pelaksanaan perbaikan flapon gedung dan toilet pria yang rusak, sementara pejabat DPRKP bilangnya nanti akan diperbaiki oleh DPUPR,” Kata Askun Selaku Ketua Peradi Karawang ini kepada awak media, Senin (9/5/2022).

Askun meminta agar dinas terkait untuk tidak menutup-nutupi dibalik ambruknya plafon tersebut. Memang benar ada anggaran sebesar kurang lebih Rp2 miliar tahun 2022 untuk pemeliharaan gedung Pemda 2 oleh DPUPR, namun proyek tersebut belum ditenderkan. Ini merupakan efek keterlambatan pihak Pemkab Karawang.

“Justru dari sini tercium aroma kolusi. Mengapa belum ada lelang pemeliharaan gedung Pemda 2, tapi kok tampak dari foto seperti sudah ada pelaksanaan plafon yang rusak itu. Ingat ya ini lelang atau melalui LPSE bukan penunjukan langsung (PL),” tegasnya.

Askun menuding pejabat DPRKP telah lakukan kebohongan. Yang terjadi sebenarnya diduga telah ada pelaksanaan perbaikan plafon rusak tersebut, namun Askun mempertanyakan apakah pelaksanaan tersebut sudah ada surat perintah kerja (SPK) atau dikerjakan tanpa ada SPK.

“Pihak siapa yang telah mengerjakan perbaikan kerusakan itu? Ingat ya tidak ada yang namanya PL,” ucapnya.

Askun mempertanyakan.
Dalam hal ini, sambungnya, Askun meminta kepada pihak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut dugaan aroma kolusi perbaikan plafon DPRKP.

“Jika memang benar sudah ada pelaksanaannya, maka tangkap pemborongnya atau siapapun pihak yang telah keluarkan SPK tersebut karena sudah melanggar aturan,” tutupnya.

@penulis; Tata

Pengamat Kebijakan Pemerintah, Asep Agustian, Kritik Keras Adanya Penamaan Jembatan Dinamai Anggota DPRD

Berita7. KARAWANG – Pengamat kebijakan pemerintah, Asep Agustian, mengkritik keras adanya penamaan jembatan dinamai anggota DPRD Karawang dari politikus Gerindra Karawang, Ledeng Komarudin.

“Inikan anggaran jembatan dibangun pakai duit APBD Karawang, bukan duit pribadi Dewan Ledeng. Kenapa jembatan itu mesti dinamai jembatan Ledeng?” kata pria berkacamata yang akrab disapa Asep Kuncir (Askun), Selasa (3/5/2022).

Ketua Peradi Karawang ini menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh APBD atau APBN sah-sah saja dinamai dengan nama seseorang, tetapi biasanya orang tersebut sudah meninggal dan memiliki jasa besar terhadap negara atau daerah tersebut.

“Kalau orang tersebut sudah meninggal dan banyak jasa boleh saja dikenang sebagai penghargaan namanya digunakan,” ujarnya.

Askun meminta agar sebaiknya nama Jembatan Ledeng diubah menjadi nama pahlawan atau orang yang sudah meninggal dan berjasa di daerah tersebut dan atau juga nama jembatan itu cukup pakai nama daerah tersebut, misal Jembatan Tegalkoneng.

“Memangnya kita kekurangan nama pahlawan sehingga harus pakai nama dia,” tandasnya.

Terpisah, Ledeng Komarudin menyatakan bahwa penamaan Jembatan Ledeng berdasarkan inisiatif dari masyarakat setempat.

“Ente tanya saja kepada masyarakat Tegalkoneng. Saya tidak pernah mengakui jembatan pribadi atau milik uang pribadi. Itu uang rakyat yang salurkan lewat aspirasi. Kemauan ingin punya jembatan, alhamdulillah wasilah (perantara) dari aspirasi saya sehingga terjadi pembangunan jembatan,” ujarnya. (red).

Fakta Suara Bangsa<<<Fakta Suara BangsaBerita7Fakta Suara Bangsa>>>Fakta Suara Bangsa

Atribut Direction di Tag Marquee

Tiga Tahapan Cair. Warga Desa Wancimekar. Kotabaru. Kabupaten Karawang Merasa Suka Cita

Berita7. KARAWANG,-Warga masyarakat Desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang merasa suka cita dengan penerimaan Bantuan Langsung Tunai ( BLT) dari Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2022 tahap 1 pasalnya bantuan langsung Tunai (BLT) DD desa tahap satu tahun anggaran 2022 cair sudah diterima oleh warga sebesar Rp. 900.000.-/KPM.

Pencairan Bantuan Langsung Tunai dari DD untuk bulan Januari, Pebruari dan Maret 2022 bertempat di Aula Gedung Balai Rakyat yang baru di bangun Pemdes Wancimekar.

Sebanyak 150 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) warga desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru kembali menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD sebesar Rp. 900 ribu selama tiga tahap. Kepala desa Wancimekar Dimyat Sudrajat ST mengatakan bahwa DD di tahap sebelumnya telah didistribusikan beberapa waktu lalu, sehingga pendistribusian BLT DD berikutnya bisa kembali dilakukan dengan jumlah KPM sebanyak 150 orang tahap 1 tahun anggaran 2022 untuk bulan Januari Pebuari dan Maret, “dan jumlah KPM ini ada penambahan sesua regulasi dan data yang sudah diverifikasi pembagian BLT DD tahap 1 awal tahun 2022 untuk warga desa Wancimekar,” ucapnya
Jumat (25/3/2022).

Ia menambahkan, pembagian BLT DD tersebut dilakukan secara tiga tahap, yaitu tahap 1 , 2 dan 3 . Untuk tahun 2022 disalurkan pada bulan Maret ini tahun 2022 serta langsung kepada penerima KPM nya dengan membawa persyaratan KTP dan KK.

“Untuk hari ini tahap 1,2 dan 3 tahun anggaran 2022 dilakukan secara langsung, kepada penerimanya dengan membawa Kartu keluarga dan Kartu Tanda penduduk (KTP) “tambahnya.

Ia mengaku, BLT DD ini sampai dua belas tahap itu di tahun 2021, pendistribusian sudah dilaksanakan sesuai aturan pada bulan September tahun lalu. Ujarnya.

Ia berharap setelah diterima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) uangnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya dan sesuai kebutuhan yang sangat penting seperti kebutuhan bahan pokok ” Diharapkan dengan penerimaan Dana dari Pemerintah ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat membantu meringankan beban pada saat pandemi saat ini,” Pungkas Kades.
@penulis: Tata

Antusias Ribuan Massa Laskar NKRI Konvoi Menuju Monumen Kebulatan Tekad-Rengasdengklok.

Berita7. KARAWANG – Napak tilas masih dalam rangkaian HUT ke-15 Tahun. DPP Giat Laskar NKRI sudah menjadi Monumen Kebulatan Tekad-Rengasdengklok dan Monumen Rawagede-Rawamerta. Kamis (24/3/2022) malam.

Antusias ribuan massa Laskar NKRI bertolak dari kantor DPP Laskar NKRI di Jalan Raya Surotokunto Kecamatan Karawang Timur. Dengan penuh suka cita, mereka melakukan konvoi menuju Monumen Kebulatan Tekad-Rengasdengklok.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP Laskar NKRI, H. ME. Suparno menyampaikan, 15 tahun sudah Laskar NKRI ikut terlibat dalam mengisi sendi-sendi pembangunan. Eksistensinya yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Laskar NKRI selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Baik dalam kegiatan sosial, politik, budaya, ekonomi, maupun kegiatan lainnya yang bersifat pembaharuan pembangunan dengan menjunjung tinggi ideologi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika,

“Solidaritas dan soliditas di internal Laskar NKRI perlu dijaga. Merawat keberagaman dan perbedaan, terus meningkatkan kualitas diri, kemudian membingkainya menjadi satu kesatuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang madani.

“Sekali lagi, mari kita jaga, rawat dan besarkan rumah kita bersama Laskat NKRI. Tutur H. ME. Suparno.

Kebersamaan di Monumen Kebulatan Tekad Rengasdengklok, salah satu tempat bersejarah yakni
bermaksud untuk melakukan napak tilas, sekaligus mengenang kembali sejarah dan perjalanan panjang para pejuang dalam merebut Kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan para penjajah menjadi cerita khusus
dalam berorganisasi. Hingga sampai saat ini masih tetap sama seperti awal dibentuknya Laskar NKRI. Yaitu menjaga, merawat dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merawat keberagaman, menjaga persaudaraan, saling bahu membahu dalam bingkai kebersamaan
@penerbit : PT. Delik Berita Tujuh
Penulis: Tata

PT LKM Karawang Memilih Direktur Baru di Tengah Kasus Hukum yang Sedang Dijalani.

Berita7. Karawang – Ketua Peradi Karawang sekaligus advokat beken Asep Agustian menyoroti soal hasil fit and proper test yang dilakukan untuk posisi Direktur Utama PT LKM. Asep Kuncir, sapaan akrabnya, ini kebingungan dengan adanya direktur baru di tengah permasalahan PT LKM yang sampai saat ini belum selesai. Ia merasa pemilihan ini terlalu terburu-buru dan tidak transparan, sehingga menurutnya wajar saja ketika publik mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang.

“Adanya direksi baru ini membuat saya betul-betul aneh,” ungkap Asep ketika diwawancarai pada Kamis (10/3) di kantornya.

Pemilihan tersebut dirasa tidak transparan, pasalnya Asep mengatakan bahwa hasil dari pemilihan tersebut tidak diumumkan ke publik. Menurutnya, ketika pemilihan dibuka secara terbuka, maka hasilnya pun harus dilakukan secara serupa. Namun, sampai ia mendengar adanya direktur baru ini, Asep tidak mendapat keterangan resmi baik dari PT LKM  ataupun Pemkab Karawang selaku lembaga yang bertangggung jawab atas hal tersebut.

Lantas kami coba mencari informasi terbaru terkait direksi baru lembaga daerah ini. Kami tidak menemukan informasi apapun baik dari website Pemkab Karawang maupun media sosial. Bahkan kami kesulitan mencari situs media sosial PT LKM Karawang.

Namun, seperti yang kami tulis di laporan sebelumnya, Sari selaku Kabag Ekonomi Pemkab Karawang membenarkan bahwa telah terpilih direktur utama PT LKM. Sari juga mengatakan bahwa pemilihan direksi ini baru ini sifatnya terbuka dan tersebar secara daring, namun hal tersebut berbanding terbalik seperti yang disampaikan oleh Asep di atas.

Selain itu, Asep juga mengomentari anggaran besar dalam merealisasi kegiatan pemilihan direksi tersebut. Baginya, anggaran tersebut terlalu besar jika digunakan hanya sebatas pemilihan direksi saja. Ia merasa Pemkab Karawang seharusnya jeli dan ketat dalam merancang anggaran, sehingga tidak ada pengeluaran yang terlalu besar dalam sebuah kegiatan.

“Ini kan menggunakan APBD yang hampir 450 juta, kan itu juga tidak transparan, hebat banget sampai harus mengeluarkan anggaran sebesar itu untuk pemilihan direksi,” katanya.

Sebelum kemudian ia mempertanyakan soal anggaran, ia mempertanyakan pertanggungjawaban direksi sebelumnya selama menjabat di PT LKM. Seharusnya, sebelum melakukan pergantian kepengurusan, perlu adanya pertanggung jawaban dari direksi sebelumnya guna mengetahui permasalahan yang ada di tubuh PT LKM. Dan tentunya pertanggungjawaban tersebut perlu disampaikan ke secara terbuka ke publik, agar tidak terjadi kecurigaan bagi masyarakat.

“Maka saya minta direksi sebelumnya membuat laporan pertanggungjawaban selama ia menjabat, lalu anggaran besar untuk menyelenggarakan pemilihan direksi ini juga perlu dipertanggungjawabkan, sebab ini menggunakan anggaran daerah Kabupaten Karawang,” ujarnya menambahkan.

Sebab, ia mengkhawatirkan adanya kecurangan serta dugaan korupsi di tubuh PT LKM. Dugaan Asep muncul dari informasi yang ia dapat selama permasalahan PT LKM ini muncul ke publik. Ditambah ia mendengar secara tiba-tiba muncul nama baru direksi PT LKM dan anggaran besar yang digelontorkan Pemkab Karawang untuk menyelenggarakan acara pemilihan tersebut.

Pasalnya, selama ini ia tidak pernah mendengar apapun tentang PT LKM, baik program maupun prestasi yang pernah diraih lembaga daerah tersebut. “Memangnya PT LKM ini sebesar apa sih? Maksud saya, mungkin bisa jadi masyarakat sendiri tidak pernah mendapatkan keuntungan dari adanya lembaga daerah tersebut,” lanjut Asep.

Sehingga ia merasa bahwa Pemkab Karawang perlu terus mengawasi PT LKM agar segera menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya pada publik. Ia juga merasa Kejaksaan Negeri Karawang melalui Kasi Intel mencermati masalah yang ada di tubuh lembaga daerah ini, sehingga kemungkinan terburuk soal adanya kecurangan di PT LKM bisa terdeteksi. Dengan begitu, negara serta Kabupaten Karawang tidak dirugikan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

“Ya mau  gimana lagi, ini merugikan negara, usut terus sampe tuntas, kalau terdekteksi ada kecurangan, cari sampai ketemu benang merahnya siapa pelaku utama di sini. Kalau terus seperti ini, saya menyatakan sikap bahwa semua proses serta kebijakan PT LKM tidak ada kebaikan dan kebenarannya,” tutupnya.

Di waktu yang berlainan, kami menemui Acep Jamhuri, Sekretaris  Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang yang juga ketua panitia pelaksana pemilihan direksi baru. Ia merasa bahwa semua proses sudah dilakukan, namun memang direksi baru tersebut belum dilantik karena belum mendapatkan persetujuan dari provinsi Jawa Barat.

“Semua proses sudah dilakukan, cuma belum dilantik aja, soalnya kita nunggu persetujuan dari provinsi,” ujar Acep Jamhuri.

Acep Jamhuri yang akrab disapa Ajam ini juga mengatakan bahwa proses pemilihan ini dilakukan secara terbuka oleh tim pelaksana dan penilai. “Ada tim dari akademisi, bukan dari kita,” pungkas Ajam.
(Tata)

Ketua DPC PERADI Karawang, Asep Agustian SH.MH mendesak, Pihak Kepolisian Segera Tangkap Para Pelaku Pengeroyokan Terhadap 3 Jurnalis

Berita7. KARAWANG – Selain mendapat tanggapan dari beberapa tokoh organisasi media massa, kasus pengeroyokan 3 awak media di Desa Waluya Kecamatan Kutawaluya juga mendapat perhatian khusus dari DPC PERADI Kabupaten Karawang.

Ketua DPC PERADI Karawang, Asep Agustian SH.MH mendesak, agar pihak kepolisian segera menangkap para pelaku pengeroyokan terhadap 3 jurnalis Karawang di Desa Waluya. Pasalnya, kasus pengeroyokan dan pemukulan ini sudah jelas mendekati dan bisa langsung memenuhi unsur hukum, yaitu dari mulai bukti, pengakuan, korban dan saksi.

“Kalau memenang oknum kadesnya terlibat untuk mengintruksikan pengeroyokan, ya sudah seret semuanya ke meja hijau. Karena kalau melihat kronologis kejadian, ini jelas pengeroyokan yang direncanakan,” tutur Asep Agustian SH.MH, Selasa (8/3/2022).

Praktisi hukum yang kerap disapa Askun (Asep Kuncir) ini juga menegaskan, agar pihak Aparat Penegak Hukum (APH) baik kepolisian maupun kejaksaan juga mengusut tuntas dugaan pemotongan dana BPNT di Desa Waluya. Jangan sampai bantuan untuk warga miskin yang nominalnya hanya Rp 600 ribu, malah dipotong oknum desa sebear Rp 50 hingga 100 ribu rupiah.

“Kasus pengeroyokan terhadap 3 wartawan di Desa Waluya itu ada asbabnya. Dan asbabnya ini juga bisa menjadi kasus pidana baru, yaitu dugaan pemotongan dana BPNT. Jadi di sini ada dua kasus yang bisa menjadi pidana berbeda. Saya minta APH juga usut kasus asbabnya,” tegas Askun.

Disampaikan Askun, kasus pengeroyokan dan pemukulan terhadap 3 awak media ini jangan dijadikan masalah sepele. Karena ditegaskannya, kebebasan pers jelas sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Ini bukan lagi zaman orde lama atau orde baru. Ini sudah zamannya reformasi pembangunan, yaitu dimana setiap bentuk kebijakan pembangunan harus bersifat transparan ke publik. Maka di sinilah letak pentingnya eksistensi media massa,” kata Askun.

“Kalau memang Aparat Desa Waluya merasa tidak bermasalah dalam pembagian BPNT kepada warganya, ngapain harus menggunakan cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah,” timpal Askun.

Kembali dijelaskan Askun, seorang insan pers itu memiliki aturan main dalam menulis sebuah berita yang diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sehingga ia selalu berupaya melakukan konfirmasi berita dalam setiap naskah yang ditulis, agar menjadi sebuah karya jurnalistik yang berimbang.

“Ini orang mau konfirmasi berita malah dikeroyok dan dipukuli. Kalau memang merasa tidak bersalah, ya tinggal klarifikasi saja di media. Ingat loh, insan pers itu dilindungi Undang-undang lex specialis,” terang Askun.

“Maka atas kejadian ini, saya mendesak pihak kepolisian segera menangkap para pelaku pengeroyokan. Penjarakan oknum aktor intelektualnya, serta penjarakan oknum pemotong dana BPNT di Desa Waluya,” tandasnya.
(Tata)

Tugu I Love Karawang dan Pagar RSUD Senilai Rp 1,6.M. Kasat Mata Pekerjaan Buruk Dengan Anggaran Yang Fantastis

Berita7. KARAWANG – Siapapun yang melihatnya akan dibuat geleng-geleng kepala, ketika menohok “tugu i Love Karawang” dan pagar RSUD Karawang senilai Rp 1,6 miliar yang anggarannya berasal dari bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.

Bahkan sebagian kalangan seperti Pengamat dan Pemerhati Pemerintahan Karawang, Asep Agustian SH.MH sampai tertawa terbahak-bahak, ketika ditanya soal kualitas pekerjaan tugu dan pagar RSUD Karawang.

Katanya, jika dilihat secara kasat mata saja, dengan anggaran yang fantastis dan hasil pekerjaan yang ada, jelas kualitas hasil pekerjaan tugu dan pagar RSUD Karawang sangat buruk.

Jika panjang pagar RSUD mencapai 250 meter, secara hitungan matematis dengan anggaran Rp 1,6 miliar, maka harga pagar RSUD mencapai Rp 4 juta per meternya. Semahal itukah pagar RSUD?.

Berapakah diameter besi pagar RSUD Karawang?. Sebaik apakah kualitas pasir, semen hingga cat pagar RSUD Karawang?.

“Secara kasat mata ini pekerjaan yang buruk. Coba lihat saja cat pagarnya, amburadul. Itu seperti beli cat kiloan,” tanya Askun alias Asep Agustian SH.MH, Minggu (13/2/2022).

Belum lagi kata Askun, mengenai kualitas tugu i Love Karawang di depan RSUD Karawang. Menurutnya, tugu i Love Karawang di depan RSUD ini sama sekali tidak memiliki arti atau makna filosofis terhadap keberadaan RSUD, sebagai rumah sakit yang harus mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat.

Ditambah, tulisan i Love Karawang yang menghalangi pandangan tulisan RSUD Karawang. “Bongkar saja itu tugu i Love Karawang. Orang yang lewat di sana itu nyari tulisan RSUD-nya. Ini malah dihalangi i Love Karawang. Ngebangun tugu kok gak pake estetika,” kata Askun.

“Kalau kontraktornya cerdas, seharusnya bangun saja patung dokter atau suster yang sedang melayani pasien. Atau tulisan i Love Karawang diganti dengan tulisan RSUD Karawang. Ini bangun tugu kok asal-asalan, kayak yang gak punya konsep,” timpal Askun.

Menurut Askun, perencanaan awal pembangunan pagar dan tugu RSUD Karawang ini seperti tidak terkonsep. Karena ada dua kali proses lelang. Yaitu dimaan tender awal senilai Rp 2,4 miliar, kemudian dipangkas menjadi Rp 1,6 miliar.

Pelaksanaannya yang mengejar waktu kalender, otomatis hasil pekerjaanya ditertawakan masyarakat. “Saya jadi curiga, apa betul pelaksananya profesional. Coba lihat saja itu acian pagarnya juga gak rata,” kata Askun.

Belum lagi kata Askun, ia mendapat kabar jika pelaksana pekerjaan sebenarnya bukan pemilik asli CV. Putra Nusantara Muda sebagai pemenang tender tugu dan pagar RSUD Karawang.

“Sekarang pertanyaanya, apa boleh itu perusahaan dipinjamkan atau disewakan?. Inget loh, dulu juga pernah terjadi pengadaan di RSUD dengan nyewa perusahaan untuk ikut tender. Alhasil, mereka malah jadi tersangka,” katanya.

Jika benar pelaksana pekerjaan meminjam CV. Putra Nusantara Muda, Askun mempertanyakan berapa biaya sewa perusahaanya.

“Jika sewa perusahaan mencapai 2,5%, maka biaya sewa bisa mencapai 2500 juta dari nilai tender Rp 1,6 miliar. Belum lagi pelaksana nyari untuk 20%. Jadi wajar saja jika kualitas pekerjaan pagar dan tugu RSUD Karawang sangat buruk,” sindir Askun.

“Lagi-lagi dalam persoalan tender seperti ini, Bupati kembali ditampar dengan hasil kinjera anak buahnya. Dirut RSUD yang katanya baru-baru ini dapat penghargaan, inilah sebenarnya reward-mu yang secara tidak langsung sebenarnya menunjukan bahwa penghargaan itu belum pantas diberikan,” timpal Askun.

Atas persoalan hasil pekerjaan tugu dan pagar RSUD Karawang yang buruk ini, Askun mendesak Kejaksaan Negeri Karawang segera turun tangan. Pertama, memeriksa semua administrasi proses tender. Kedua, mengecek langsung ke lokasi pekerjaan tugu dan pagar RSUD Karawang, seperti halnya dulu Kejaksaan memeriksa hasil pekerjaan 15 miliar pedestrian di sepanjang Jalan Ahmad Yani.

“Coba ketok aja itu pagar RSUD. Nanti juga keliatan berapa diameter besinya dan bagaimana kualitas pasir sama semennya. Karena kalau secara kasat mata, proses acian pagarnya juga sudah amburadul,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Marwati menyampaikan, proyek ini dikerjakan oleh PT. Putera Nusantara Muda (PNM).

Menurut Marwati, awalnya proyek pagar ini gagal kontrak karena tidak ada penyedia jasa yang memenuhi syarat. “Saat itu ada 3 (perusahaan) calon pemenang lelang,” ujar Marwati, Rabu (9/2/2022).

Setelah itu, pekerjaan kemudian displit menjadi beberapa tahap. Pagu awal Rp 2,4 Miliar kemudian dilakukan tender ulang dan muncul angka Rp 1,6 Miliar setelah dihitung ulang oleh konsultan.

“Setelah dilelangkan akhirnya sepakat Rp 1,4 Miliar dikerjakan oleh PT Putera Nusantara Muda,” katanya.

Marwati berharap bantuan kembali dikucurkan oleh Pemprov Jabar, agar proyek pembangunan pagar bisa selesai 100 persen sesuai rencana awal. (Tata)

 

Ketua DPC Peradi Karawang Mengecam Keras Dugaan Penyerangan Yang Dilakukan Oknum Pengacara

Berita7. Karawang – Ketua DPC Peradi Kabupaten Karawang Asep Agustian, SH. MH, mengecam keras atas tindakan dugaan penyerangan yang dilakukan oleh oknum pengacara terhadap Dewan Pembina DPC Peradi Kabupaten Karawang, Nasrun Hantaturi, SH. yang terjadi di Desa Kemiri kecamatan Jayakerta pada Jum’at (11/2/2022) pukul 11.00.

Menurut Asep, tindakan oknum pengacara tersebut sangat menciderai profesi pengacara. Yang dilakukan oknum pengacara tersebut terhadap Nasrun Hantaturi, adalah bentuk premanisme yang tidak mesti dilakukan oleh seorang pengacara.

“Saya amat kecewa sekali, hingga insiden penyerangan tersebut terjadi terhadap dewan pembina DPC Peradi Kabupaten Karawang oleh salah satu oknum pengacara, saat terjadi di Desa Kemiri hari Jum’at kemarin” ucap Asep saat konferensi pers di Media Center Stadion Karawang, Sabtu (12/2).

Asep berharap, kasus dugaan penyerangan yang dilakukan oknum pengacara ini ditindak lanjuti hingga proses ke meja hijau.

“Kami harap, pihak penyidik polres Karawang, yang menerima laporan tersebut dapat menindaklanjuti dengan profesional. Saya tegaskan, tidak ada pengacara yang kebal hukum, jelas ini bentuk tindakan premanisme. Hal inilah yang mencederai profesi pengacara”. Pngkasnya.

Ditempat terpisah, korban dugaan penyerangan dari oknum pengacara di desa Kemiri pada Jumat (11/2) kemarin, Nasrun Hantaturi, SH, saat dimintai komentarnya di Polres Karawang sesaat dirinya membuka laporan polisi, mengungkapkan, bahwa insiden penyerangan terhadap dirinya secara tiba-tiba dan disaksikan oleh orang banyak.

“Saat itu kami sedang melakukan pemeriksaan setempat bersama pihak dari pengadilan agama Karawang. Namun ditengah – tengah obrolan, tiba-tiba pengacara bernama Suryadi menyerang saya dengan dorongan yang amat keras, hingga saya terjerembab”. Ungkap Nasrun kepada jurnalis Nuansa Metro, Sabtu (12/2).

Menurut Nasrun, dirinya saat itu merasa kaget dan khawatir, karena si oknum pengacara tersebut saat melakukan penyerangan dengan emosi yang berapai-api.

” Bahkan saat si oknum pengacara tersebut menyerang saya, sempat di lerai oleh warga, namun dirinya tetap bernapsu akan menyerang saya terus dengan berkata-kata tak pantas. Saksinya saat itu banyak warga yang melihat insiden tersebut”, terang Nasrun.

Lebih lanjut Nasrun menjelaskan, saat ini telah membuka laporan atas insiden yang menimpa dirinya ke polres Karawang.

“Alhamdulillah, barusan sudah kami lakukan pelaporan ke Polres Karawang. Kami juga sangat menyayangkan dengan terjadinya insiden tersebut, ini sangat mencederai profesi pengacara. Ini jelas tindakan premanisme” sesal Nasrun. (Red)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.