Ketua DPRD Partai Gerindra Sambangi Gadis Cacat di Duga Korban Perkosaan Tujuh Oknum Remaja

Berita7. Kabupaten Bekasi – Gadis Cacat Berkebutuhan Khusus yang diduga kuat jadi korban perkosaan tujuh oknum remaja di Banjarsari Sukatani disambangi Ketua DPRD dari partai Gerindra Kabupaten Bekasi BN Holik Qodrutllah didampingi Tim Kuasa Hukum dari Badan Penyuluhan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi di antaranya H.Ujang Suryadi SH, Arsusban Efendi SH, dan beberapa pengacara lainnya, pada Jumat, (18/02/22) sekitar pukul 10.00 Wib.

 

Kedatangan BN.Holik adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap kejadian yang menimpa Gadis Disabilitas sebut saja Melati nama samaran (22 Thn), yang menjadi Korban Perkosaan dan saat ini kasusnya sudah di tangani Kepolisian Polres Metro Kabupaten Bekasi.

” Saya sengaja datang ke sini adalah satu bentuk dimana saya sebagai Wakil rakyat untuk mengetahui kejadian salah satu warga di Kabupaten Bekasi salah satu nya kejadian yang sangat miris ini yang menimpa adik kita ini, Ucap BN Holik.

“Sebagai bentuk pengawasan atas kejadian yang saya kira ini bukan hal yang biasa dan saya ucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada Tim BPPH Pemuda Pancasila yang di Komandoi Pak Ujang Suryadi SH yang telah memberikan bantuan hukum untuk mengawal kasus ini dalam menegakan keadilan bagi korban.

” Dan saya berharap pihak Penegak Hukum untuk secepatnya memproses kasus ini agar tidak berlarut larut ujar Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

Ditempat yang sama Arsusban Efendi SH Wakil Ketua BPPH Pemuda Pancasila menambahkan Kami dari Tim Kuasa Hukum Korban Melati ini sudah bergerak cepat dalam melakukan pengawalan kasus ini dan SPDP sudah di kirim ke Kejakasaan Negeri Cikarang dan Tim Psikolog pun sudah datang ke Korban kami tinggal menunggu hasil nya saat ini masih di laboratorium dan forensik.

” Disinilah peran Pemerintah Kabupaten Bekasi sangat di butuhkan terkait kejadian ini,, ini masalah yang saya anggap sangat luar biasa apa bila tidak ada respon cepat dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan kami akan adukan Kasus ini ke Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, tegas Arsusban Efendi SH. ( Md)

Simpan Sabu 2,5 Gram di Rumah, Seorang Pria di Palembang Dibonis 5,6 Tahun Penjara

BERITA.7, Palembang – Gilang Irwiansyah warga jalan Mataram Kertapati Palembang, divonis majelis hakim 5 tahun 6 bulan penjara dalam persidangan di PN Palembang. Pasalnya, ia menyimpan Narkotika jenis sabu seberat 2,5 gram yang disimpan dalam rumah.

Dalam persidangan, Majelis Hakim yang dipimpin Edi Fahlawi SH MH, menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

“Mengadili dan menjatukan terdakwa dengan pidana penjara selama 5 Tahun 6 bulan dan denda 800 juta subsider 6 bulan,” kata hakim dalam persidangan, Jumat (30/7/2021).

Selain pidana penjara, majelis hakim juga memberatkan kepada terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 800 juta dengan subsidair 6 bulan kurungan.

Putusan hukuman tersebut diterima oleh terdakwa di hadapan Majelis Hakim.

Vonis yang diberikan oleh majelis hakim sedikit lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Desi Arsean, S.H, yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 Tahun, denda Rp.800 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Diketahui dari laman Sipp PN Palembang kronologis kejadian bermula Tim Anggota Reserse Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di sekitaran Jalan Mataram Kecamatan Kertapati Palembang.

Dari penyidikan lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Didapatkannya barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat 2,5 gram membawanya ke persidangan hingga diputuskan vonis 5,6 tahun penjara.
( Alpiansyah )

Edi Meminta Kepada Gubernur Banten Mendorong Inspektorat Untuk Audit SMAN 9 Kota Tangerang,

BERITA7. Tangerang – Buntut Dugaan Curang PPDB 2021-2022 yang di temukan. oleh Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Banten pada proses seleksi PPDB 2021-2022 pada tiga SMAN di Kota Tangerang berbuntut panjang.

Edi Saputra selaku koordinator Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Banten menegaskan, pihaknya siap mengajukan somasi pada inspektorat untuk mengecek dan mengaudit temuan tersebut, khususnya tertuju pada SMAN 9 Kota Tangerang dari dua lainnya yaitu SMAN 4 dan 8 Kota Tangerang.

“Dengan adanya temuan kami dari data yang ada, khususnya data murid yang masuk padahal telah gagal seleksi online. Kita akan bongkar semua. Khususnya di SMAN 9 Kota Tangerang,” tutur Edi.

“Saya punya data valid, kok,” kata edi menambahkan.

“Data inilah yang tentu menjadi kekuatan saya untuk mengajukan somasi kepada inspektorat, agar inspektorat turun ke sekolah mengecek dan lakukan audit sekolah tersebut guna membuktikan mana saja siswa yang lulus seleksi online dan mana yang bukan. Saya meyakini betul disini ada praktek jual beli bangku hingga yang sudah tidak lulus seleksi online bisa di terima kembali. Jika memang setiap sekolah ada permainan seperti ini lalu buat apa ada seleksi,” geram Edi.

Edi menjelaskan, temuan yang didapat itu ada dua pola besar, yaitu dengan cara memberi link khusus untuk siswa yang telah gagal seleksi online untuk bisa daftar ulang dan sah menjadi siswa sekolah tersebut. Pun dengan cara memasukan siswa tersebut pada grup kelas X dan mendapatkan proses belajar mengajar secara daring. Belum lagi temuan lainnya yang akan diungkap selebar-lebarnya, jika nantinya inspektorat terketuk hatinya untuk mengaudit ketiga sekolah curang tersebut.

“Saya siap berikan keterangan yang dlbutuhkan,” tegas Edi.

Edi meminta kepada Gubernur Banten Wahidin Halim untuk mendorong dan perintahkan Inspektorat untuk turun ke sekolah pelanggar aturan tersebut dan lakukan audit, khususnya SMAN 9 Kota Tangerang.

“Ketegasan yang sudah di atur oleh UU sangat jelas yang namanya suap menyuap itu harus di pidana dan sangat jelas di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (“UU 11/1980”) Pasal 3 UU 11/1980. Coba saja kalian lihat UNDANG-UNDANG (UU) REPUBLIK INDONESIA Nomor: 11 TAHUN 1980 Tentang TINDAK PIDANA SUAP,” kata Edi.

Edi menambahkan sebagai penutup, jika ada oknum pihak sekolah yang notabene dipimpin Kepala Sekolah dan jajarannya yang bermain dan jadi pemain dalam kasus yang menjadi sorotan Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Banten.

“Jadi menurut saya hal ini jelas ada kaitannya dengan oknum pihak sekolah dan jajarannya, jadi unyuk pembuktian murni tidaknya penerimaan di SMAN 9 Kota Tangerang ya harus di Audit. Jika tidak ini akan mencoreng dunia pendidikan Kota Tangerang dan jika tetap dibiarkan, PPDB tahun berikutnya kasus curang seperti ini akan terjadi lagi, mau sampai kapan?” pungkas Edi.

(Ivn)

Sorot Praktek Curang, Gubernur Banten Diminta Copot Kepala Sekolah SMAN Kota Tangerang

BERITA7. Tangerang. Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Banten meminta Gubernur Banten untuk mencopot Kepala Sekolah SMAN 4, 8 dan 9 Kota Tangerang.

Permintaan pencopotan ini berkaitan dengan temuan yang didapat di lapangan, jika ada kecurangan terorganisir, masif dan struktur yang dilakukan oknum Kepala Sekolah ketiga sekolah tersebut di atas, pada PPDB 2021-2022.

Adapun modus operandi yang dipakai oleh oknum tersebut dengan cara memasukan kembali nama-nama peserta didik baru yang tak lolos seleksi online dengan memberikan link khusus untuk mendaftar ulang.

Pun juga dengan cara sengaja langsung memasukan ke grup kelas X dan mendapatkan proses MPLS dan belajar mengajar secara daring.

Apa yang dilakukan pihak pihak tak bertanggung jawab tersebut tentunya telah mencoreng dunia pendidikan Kota Tangerang dan Banten. Jika hal ini tak ditindak lanjuti lebih jauh, jelas akan membuat oknum-oknum tersebut merajalela dan praktek jual beli bangku sekolah akan terus terjadi hingga menghilangkan kesempatan peserta didik baru lainnya. (27/7/21)

Edi Saputra dari Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Banten saat dihubungi mengatakan, pihaknya pun akan melakukan aksi turun ke jalan dalam seminggu terakhir, jika tak ada tindak lanjut dari pihak terkait yaitu Gubernur Banten Wahidin Halim dan aksi akan di lakukan di depan kantor KCD.

Poto : Edi Saputra

“Ya, kami akan lakukan aksi. Tapi itu tergantung dari tindakan yang diambil untuk ketiga Kepala Sekolah, disini
Kami menduga ada penerapan nama yang tidak lulus seleksi online di setiap sekolah tersebut, dan saya meyakini betul jika inspektorat berani audit sekolah itu pasti semua permainan praktek jual beli bangku
anak calon murid yang tidak masuk seleksi online akan terbongkar semua. tutup Edi.

(IVn)

Bendahara KONI Tangsel Korupsi Dana Hibah Rp 1.1 Milliar, Kejaksaan Sudah Tetapkan Tersangka

Berita7 – Tangsel –Kasus korupsi dana hibah KONI Tangerang Selatan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1.1 milliar yang dilakukan oleh bendahara KONI berinisial SHR (Suharyo) pada tahun 2019 sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan (Tangsel) Jumat, (4/6/2021)

“Ada kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.122.000.000 sekian, atau Rp 1,1 miliar lebih. Sehingga pada hari ini kami tetapkan SHR sebagai tersangka,” ujarnya dalam jumpa pers di Kejari Tangsel

Dari total senilai Rp 7,8 milliarTahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1,1 miliar SHR melakukan manipulasi laporan dana hibah untuk memperkaya diri sendiri, ujarnya

“Sementara tersangka HRS tidak kami hadirkan karena langsung dibawa ke rumah tahanan di Serang dan kami masih kembangkan kasus korupsi dana hibah ini. jika ada tersangka lain tetap kami proses,” ujarnya
(Red)

Satuan Reserse Narkoba Polres Cilegon Amankan Pengedar, Pengantar Paket isi TRAMADOL HCI

Berita7. Cilegon – Satuan Reserse Narkoba Polres Cilegon Polda Banten amankan pengedar Narkoba jenis obat keras.Kamis,3-6-2021

Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono sIk,SH diwakilkan Kasat Reserse Narkoba IPTU Shilton, S.IK MH menjelaskan Berawal informasi dari masyarakat bahwa ada paket yang berisikan ” TRAMADOL HCI ” lewat jasa pengiriman atas informasi tersebut anggota kami langsung bergerak dan mengamankan Pelaku RA (18) kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket berlebel jasa pengiriman yang di dalam terdapat 20 (dua puluh) lempeng obat merk TRAMADOL HCI yang perlempeng berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhannya 200 (dua ratus) butir.”ujarnya

Iptu Shilton SI.k MH menerangkan Pelaku RA (18) ditangkap pada hari selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB Dipinggir jalan tepatnya di Linkungan Karang Jetak RT.006 RW.002 Kelurahan Banjar Negara Kecamaran Ciwandan Kota Cilegon,pada saat itu juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan Sebuah HP merk OPPO, Uang sebesar Rp.395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), yang sebelumnya obat merk TRAMADOL HCI tersebut dibeli melalui medsos,kemudian pelaku dan barang bukti diamankan ke satuan Reserse Narkoba Polres Cilegon untuk penyelidikan lebih lanjut.

ditempat yang sama kanit satuan Narkoba Polres Cilegon IPTU Supriyono SH menjelaskan bahwa Tersangka RA (18) melanggar Pasal 196 sub Pasal 197 UU No.35 th 2009 tentang kesehatan dengam ancaman hukuman paling lama 10 tahun sampai 15 tahun”ujarnya (red)

Stiki

Dua Kasus Korupsi Menjadi Perbincangan Hangat Di Provinsi Banten

Berita7. BANTEN – Belum lama ini, dua kasus korupsi yang menjadi perbincangan hangat di Provinsi Banten mengenai Hibah Pondok Pesantren dan Samsat Malingping terus mengalami perkembangan yang signifikan atas kerja keras Kejati Banten.

Lagi-lagi, pada Kamis (27/05/2021) Kejati Banten menetapkan tiga tersangka dua dari pihak swasta dan satu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Hal ini tentu saja menuai banyak komentar dari elemen masyarakat, salah satunya Aziz Hakim (Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten).

Saat ditanya mengenai dugaan korupsi yang merugikan uang negara Rp. 1,6 miliar ini, sambil menggelangkan kepala, ia berpendapat bahwa ini perbuatan yang sangat tidak bermoral. Kenapa demikian, korupsi ini terjadi di tengah Indonesia sedang susah payah dalam menangani pandemi Covid-19. Apalagi ini, uang yang dikorupsi juga untuk menangani pandemi di Provinsi Banten yaitu masker KN-95. Ini kan miris! Dan ironis.

Bayangkan saja, kurang dari 3 bulan Kejati Banten sudah menangani tiga kasus korupsi. Berarti kan ini darurat!

“Asli ini jauh dari visi Berakhlakul Karimah Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, akhlakul karimah tidak meresap sampai sendi-sendi pejabat pemerintah di lingkungan Provinsi Banten yang tersandung kasus korupsi,” sambung Aziz.

Ini juga, lanjut Aziz, mencatatan serius Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan maraknya korupsi di Provinsi Banten ini. Artinya Gubernur telah gagal mempertahankan penghargaan sebagai daerah yang mampu mengimplementasikan pencegahan korupsi pada Hari Anti Korupsi tahun 2019 lalu. Bukan hanya Gubernur, Wakil Gubernur jugal gagal!

Maka dari itu, Aziz mempersilahkan KPK untuk mencabut lagi itu pengahargaan. Banten masih belum layak mendapatkan itu, hanya selang beberapa tahun dari pemberian penghargaan itu, ternyata korupsi sudah merebak lagi.

Sekali lagi, bahwa tahun ini merupakan tahun gelap gulita dengan korupsi yang makin menggurita di Provinsi Banten. Aziz menegaskan, Banten sedang darurat korupsi.

Selain itu, Aziz juga mengingatkan. hari ini ada tiga kasus korupsi di Banten, ada Hibah Pondok Pesantren dan Masker yang baru ini, publik juga jangan lupa dengan kasus korupsi pengadaan lahan Samsat Malingping. Kami menduga ada tersangka lain selain saudara Samad yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejati Banten, ini harus diusut tuntas. *Asr

Merasa Di Permainkan, Keluarga Pihak Tergugat Akan Ajukan Keberatan Kepad Pihak Pengadilan Agama Jember.

Berita7. JEMBER– Perihal permasalahan sengketa yang tak kunjung selesai di Pengadilan Agama Jember dengan RELAAS PANGGILAN No:175/Pdt.G/2021/PA.Jr. keluarga dari pihak tergugat akhrinya angkat bicara saat di temui di kediamanya

“saya merasa keluarga saya ini dipermainkan,dengan penundaan-penundaan yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember masalah sengketa tanah hibah ini, yang pertama pihak pengguat tidak datang, dan yang kedua pihak penggugat kuasa hukumnya tidak terdaftar”.

“kalau begini terus kasihan keluarga kami karena sangat dirugikan dan sangat menyita waktu, kasian keluarga kami, sekarang apabila keluarga kami sampai hilang pekerjaanya siapa yang bertanggung jawab, dan apabila keluarga kami mendapatkan penghasilan tidak seperti biasanya instilahnya menurun siapa yang bertanggung jawab,” jelasnya Wafi selaku keluarga tergugat saat di temui di kediamanya.

“Dan apabila kalau hal ini sampai terjadi ketiga kalinya kami dari keluarga pihak tergugat akan mengajukan keberatan kepada pihak Pengadilan Agama Jember, agar pihak Pengadilan Agama Jember. dan saya berharap pihak Pengadilan Agama Jember memberikan keputusan terbaik apabila pihak penggugat ada masalah terkait prosedur yang di berikan oleh Pengadilan Agama Jember,”ungkapnya lebih lanjut.B (Bam

Uang Yang Saya Terima Dari KPM iItu Adalah Uang Kebersamaan. Itu Hasil Kesepakatan. Bukan Pungli.

Berita7. Tangerang – Kabar adanya dugaan pungutan liar (pungli) Bantuan Pangan Non Tunai Program Keluarga Harapan (BPNT-PKH) di Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, terus mencuat. Ketua Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT PKH Desa Gempol Sari Acung membantah melakukan pungli saat mendistribusikan bantuan sosial pangan BPNT dan dana PKH.

“Uang yang saya terima dari KPM itu adalah uang kebersamaan. Itu hasil kesepakatan. Bukan pungli. Tidak harus ngasih Rp20 ribu. Ada kok yang ngasih di bawah Rp20 ribu. Bahkan, engga ngasihpun tidak apa,” kata Acung, saat dikonfirmasi wartawan, di rumahnya yang beralamat di Kampung Gempol Sari, RT 03/01, Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Sabtu (2/1/21).

Menurut Acung, penarikan uang BPNT PKH berdasarkan kesepakatan bersama antara ia dengan KPM. Uang yang diterimanya digunakan untuk ongkos pengiriman bantuan sosial pangan BPNT dari agen BRILink di Desa Kedaung Barat, dan untuk membiayai kegiatan perkumpulan kelompok penerima PKH BPNT yang diselenggarakan setiap bulan di rumahnya.

“Uang untuk beli makanan ringan, air minum dan lain-lain. Dan untuk ongkos ngirim bantuan sosial pangan BPNT dari Agen BRILink di Desa Kedaung Barat,” jelasnya.

Saat diminta wartawan menunjukan berita acara hasil kesepakatan antara ia dengan penerima BPNT PKH tentang uang kebersamaan, Acung mengatakan acara musyawarah tidak dibikinkan berita acara. Menurutnya, kesepakatan hanya secara lisan. Diakuinya juga, tidak semua penerima BPNT PKH hadir dalam acara musyawarah tentang uang kebersamaan.

Di tempat terpisah, Suryanah, seorang penerima BPNT PKH Desa Gempol Sari mengatakan, tidak pernah ikut acara musyawarah tentang menyepakati uang kebersamaan. “Tapi, uang kebersamaan langsung diminta Rp15 ribu setiap saya menerima bantuan sosial pangan BPNT sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, uang kebersamaan naik Rp20 ribu pada awal Desember 2020,” tutur janda tua dua anak ini.

Selain itu, ungkap Suryanah, saat menerima dana PKH-pun selalu diminta uang kebersamaan. “Nilai uang yang diminta ketua kelompok, mencapai 10 persen dari dana PKH yang diterimanya,” pungkasnya.

Saat dimintai tanggapannya tentang perihal tersebut, Pendamping PKH Desa Gempol Sari Ahmad Fajar Firmansyah mengatakan, akan mengevaluasi kinerja ketua kelompok penerima BPNT PKH. Nanti, lanjutnya, ia akan mengadakan musyawarah dengan penerima BPNT PKH untuk menentukan orang yang layak menjadi ketua kelompok.

“Bahkan saat ini, Acung sudah tidak memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serupa kartu ATM milik penerima BPNT PKH. Biarkan penerima BPNT PKH secara mandiri ngambil dana PKH dan bantuan sosial pangan BPNT,” pungkasnya. (Kek/red)*

Pemalsu Jual Beli STNK, BPKB Dibekuk Tim Garuda Polresta Bandara Soekarno Hatta

Jakarta,

Berita7.net – Team Garuda Sat Reskrim Polresta Bandara Soetta mendapatkan informasi bahwa terdapat seseorang yang akan melakukan transaksi jual-beli STNK dan BPKB yang patut di duga palsu, Jum’at, 10 Januari 2020 jam 00.30 WIB

Dii lakukan pengecekan
di area kargo bandara Soekarno Hatta oleh personel team Garuda Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta dan ternyata benar di dapati dua orang laki-laki dan perempuan yang terindikasi akan menjual STNK dan BPKB palsu, diantara dua orang tersebut dengan barang bukti lalu di amankan ke Polresta Bandara Soetta guna penyelidikan lebih lanjut ,

Kombes Adi Ferdian Saputra S. IK, MH dalam jumpa pers di Mapolresta Bandara Soetta ( Selasa, 10-03-2020). Ada 5

 

tersangka di antaranya :
1. N (perempuan), Jakarta 17 November 1975 (45 tahun), Jalan Mawar merah, Pondok kopi, Jaktim. Peran : memperjual belikan surat yang di duga palsu atau di palsukan untuk mendapat keuntungan finansial. diantaranya
2. CM (laki-laki), Tegal, 15 Oktober 1994 (26 tahun), Jalan Angkasa dalam 7 Kemayoran Jakpus, peran: bertemu dengan pembeli yang di peroleh dari N.
3. A alias WF (laki-laki), Tegal 3 Maret 1994, Sidaduma RT08/01 Dukuh Turi, Kab. Tegal, peran: membantu menju surat (mencari pembeli) dari yang dapat N.
4. S alisan N (perempuan), Tangerang 8 Mei 1981, Kampung Buaran Rt002/RW 001 Jayanti Kab. Tangerang, peran: membeli BPKB di dapat dari Nurbaeti (di duga hasil kejahatan) yang di jadikan jaminan pinjaman uang kepada rentenir.

Dari pengembangan proses penyidikan, dapat di amankan tersangka 3 dan 4 sebagai pelaku yang turut menjual belikan BPKB yang di dapat dari asal usul yang tidak jelas, terang Kapolresta Bandara Soetta.

Sangkaan pasal : 263 Ayat (2) K.U.H pidana (dilarang membuat surat palsu atau membuat surat ancaman hukuman 6 tahun penjara). (Elia)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.