Menkeu Purbaya Tegaskan: Utang Kereta Cepat Whoosh Bukan Tanggung Jawab APBN

Berita7 | Jakarta, Nasional – Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa negara tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang nilainya mencapai Rp116 triliun. Pemerintah menegaskan bahwa kewajiban pembayaran sepenuhnya berada di tangan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola proyek tersebut.

Dalam dialog bersama sejumlah pakar ekonomi dan anggota DPR, Purbaya menekankan pentingnya disiplin fiskal agar APBN tidak terbebani oleh proyek-proyek komersial. “Negara tidak boleh menanggung risiko bisnis yang seharusnya menjadi tanggung jawab korporasi,” ujarnya dengan tegas.Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam kegiatan Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025). Ia menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), selaku holding yang membawahi proyek tersebut, memiliki tanggung jawab penuh atas penyelesaian kewajiban finansial KCIC.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, serta Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, turut memberikan pandangan dalam diskusi tersebut. Keduanya menilai perlunya audit menyeluruh terhadap proyek Whoosh, termasuk meninjau kembali struktur utang dan kemampuan Danareksa sebagai holding BUMN untuk mengelola kewajiban finansialnya.

Diskusi menyoroti bahwa proyek strategis nasional seperti KCIC harus memiliki transparansi penuh agar tidak menimbulkan persepsi bahwa APBN digunakan sebagai “bantalan” risiko. Para pembicara juga menilai bahwa revisi Undang-Undang BUMN sudah cukup jelas menegaskan kerugian entitas BUMN bukanlah kerugian negara.

Sejumlah pengamat menilai perlu adanya restrukturisasi total terhadap skema pinjaman proyek ini, termasuk kemungkinan negosiasi ulang bunga dan tenor dengan pihak China. Beberapa opsi lain, seperti pola *debt-to-operation*, juga mulai dipertimbangkan untuk menghindari pembengkakan beban finansial di masa depan.

Selain itu, sejumlah pihak mendorong dilakukannya audit forensik oleh lembaga independen, bahkan bila perlu melibatkan auditor internasional, untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam perjanjian kerja sama maupun pengelolaan utang.

Proyek kereta cepat ini dinilai menjadi cerminan penting bagi kebijakan pembangunan nasional. Para ekonom mengingatkan agar proyek strategis ke depan tidak hanya dikejar untuk prestise, tetapi juga harus melewati kajian kelayakan ekonomi yang matang.

Analis menilai, rendahnya okupansi penumpang serta tingginya beban pinjaman membuat masa pengembalian investasi proyek Whoosh bisa mencapai ratusan tahun. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan BUMN transportasi lainnya, termasuk PT KAI, yang ikut terlibat dalam konsorsium.

“Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola proyek besar agar tidak menjadi beban generasi mendatang,” tutup Media Wahyudi Askar dalam diskusi yang disiarkan pada program